UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Warga Minoritas Agama di India Berjuang Mendapatkan Beasiswa

September 20, 2018

Warga Minoritas Agama di India Berjuang Mendapatkan Beasiswa

Anak-anak India merayakan Hari Guru di sebuah sekolah di Amritsar pada 5 September. (Foto: Narinder Nana/AFP)

Ketika ia sedang mengikuti kuliah  semester 3 di sebuah perguruan tinggi teknik, Aadil Ahmad ingin mendapatkan pekerjaan segera setelah ia menyelesaikan kursus untuk membantu membayar pinjaman bank yang diambil oleh ayahnya untuk keperluan studinya.

Mustahil bagi Ahmad, putra seorang tukang batu dari India utara,  belajar teknik jika ayahnya tidak menggadaikan rumah mereka demi mendapatkan pinjaman.

Pinjaman itu berisiko dan berbunga mahal, katanya. Dalam satu tahun, ia akan menyelesaikan kursus dan mencari pekerjaan. “Jika pinjaman tidak dibayarkan tepat waktu, bank akan menyita rumah kami. Ayahku hanya berpenghasilan 800 rupee (Rp 154.000) sehari dan tidak mungkin baginya  membayar kembali pinjaman,” kata Ahmad kepada ucanews.com.

Sama seperti ribuan siswa lainnya, siswa Muslim tidak bisa mendapatkan beasiswa untuk membantu siswa yang layak dari agama minoritas.

Beasiswa yang dimulai oleh Kementerian  Minoritas pada 2006, menawarkan hibah keuangan dari sekolah tingkat dasar ke tingkat pascasarjana dan doktor untuk mendorong warga miskin dari komunitas minoritas untuk mendidik anak-anak mereka.

Hibah tersedia untuk keluarga yang layak dari keluarga Buddha, Kristen, Muslim, Sikh, Jain dan Parsi. Sebagian besar hibah diberikan kepada pelajar Muslim karena komunitas mereka adalah minoritas terbesar dan termiskin.

Minoritas agama hanya berjumlah 18,4 persen dari 1,2 miliar penduduk India, tetapi umat Islam mencapai 13,4 persen atau sekitar 160 juta. Orang Kristen adalah minoritas terbesar kedua sebesar 2,3 persen, membuat minoritas lain diabaikan dalam hal jumlah.

Hibah pendidikan sulit didapat. Hambatan birokrasi seringkali terlalu sulit untuk dinegosiasikan.

Pengalaman Ahmad adalah contohnya. “Saya pertama kali diminta mendapatkan rincian pendapatan saya dan kemudian dokumen yang berkaitan dengan pendapatan dan latar belakang keluarga. Selama lebih dari satu tahun, saya mengembara di instansi-instansi pemerintah, tetapi tidak ada yang positif terjadi,” kenangnya.

Presentasi Suster Anastasia Gill, seorang anggota Komisi Minoritas Delhi, mengatakan kepada ucanews.com bahwa mahasiswa minoritas menghadapi “kesulitan besar” dalam mendapatkan hibah pemerintah.

“Masalahnya adalah  pemerintah tampaknya tidak serius menjalankan kebijakan  itu  dan juga  kurangnya kesadaran di kalangan mahasiswa dari komunitas minoritas tentang prosedur untuk mendapatkan hibah,” kata Suster Gill.

Dia mengatakan bahwa komisinya mengadakan lokakarya di sekolah dan perguruan tinggi untuk membuat siswa sadar akan beasiswa yang tersedia.

“Pemerintah tidak mensosialisasikan tentang prosedur itu untuk mempermudah proses. Proses yang ketat menyebabkan banyak kelelahan bagi para pelamar – mereka memilih keluar pada akhirnya,” tambahnya.

Pada  Juli, sidang Dewan Perwakilan Rakyat India menyatakan bahwa 4,2 juta siswa dari komunitas minoritas ditolak beasiswa pada tahun akademik 2017-18.

Tahun itu 10.118.373 pelamar terdaftar  tetapi hanya 5.903.695 beasiswa yang diberikan. Pemerintah belum menerbitkan data berbasis agama tentang mereka yang mendapatkan beasiswa.

Fakta bahwa sejumlah besar mahasiswa yang ditolak “menimbulkan  tanda tanya besar pada tujuan dari pelayanan, yaitu  memberdayakan komunitas minoritas, khususnya Muslim,” kata panel itu.

Pada  Agustus, siswa Muslim Zakir Pasha, putra seorang sopir becak di Hyderabad, ditolak mendapatkan hibah karena dia tidak dapat memberikan sidik jari untuk dokumen resmi. Dia tidak memiliki tangan dan menggunakan jari-jari kakinya untuk mengoperasikan komputernya, tetapi para pejabat tidak membuat pengecualian untuknya.

Praveen Sharma, seorang pekerja sosial yang mengelola sebuah LSM untuk anak-anak minoritas yang kurang mampu, mengatakan pemerintah sengaja menyimpan informasi tentang beasiswa di bawah karpet sehingga mereka tidak sanggup membiayai pendidikan  yang layak.

“Prosedur di kantor sangat berat dan penuh dengan kesulitan. Jika pemerintah serius dalam upaya untuk membantu mahasiswa minoritas, seharusnya prosesnya lebih mudah diakses,” kata Sharma kepada ucanews.com.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi