UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Romo Koko: Deklarasi Kampanye Damai Jangan Hanya Sebuah Seremoni

September 25, 2018

Romo Koko: Deklarasi Kampanye Damai Jangan Hanya Sebuah Seremoni

Prabowo Subianto menghadiri sebuah aksi di Jakarta pada September 2017. (Foto: Katharina R. Lestari/ucanews.com)

Romo Paulus Christian Siswantoko Pr, sekretaris eksekutif Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia, mengapresiasi inisiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengajak kedua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk menandatangani deklarasi damai menjelang pemilihan umum (pemilu) yang akan berlangsung pada April 2019.

Penandatanganan deklarasi damai yang merupakan pembukaan resmi masa kampanye pemilu presiden dan pemilu legislatif itu digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada Minggu (23/9) lalu.

Hadir dalam acara tersebut Presiden Joko “Jokowi” Widodo dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) dan Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Sandiaga Salahuddin Uno serta beberapa calon legislatif setempat.

Ketua KPU Arief Budiman memimpin para kandidat dalam menyampaikan deklarasi damai yang antara lain berbunyi “melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politisasi SARA dan politik uang” itu.

Menurut Arief, masa kampanye akan berakhir pada 13 April tahun depan atau empat hari menjelang pemilu presiden dan pemilu legislatif.

Deklarasi damai juga diadakan di beberapa daerah pada hari yang sama.

“Pertama memang mengapresiasi KPU yang telah menginisiasi, mempertemukan kontestan khususnya dalam pemilu presiden untuk deklarasi damai. Ini merupakan pemandangan politik yang menyejukkan di awal kampanye,” kata Romo Siswantoko – yang akrab dipanggil Romo Koko – kepada ucanews.com.

“Kedua, deklarasi ini jangan sampai hanya menjadi sebuah seremoni karena banyak kelompok membuat hal yang sama, membuat pemilu berjalan dengan baik, tanpa hoax, politisasi SARA, dan sebagainya,” lanjutnya.

Menurut Romo Koko, kehidupan demokrasi bangsa masih belum dewasa. “Komitmen dalam deklarasi damai itu dalam hitungan hari atau bulan bisa dilupakan ketika mereka sungguh-sungguh berhadapan di lapangan. Yang ada bagaimana saya bisa menang,” kata imam diosesan itu.

Ia yakin bahwa potensi kampanye yang menekankan isu SARA akan terus bermunculan meskipun ada deklarasi damai tersebut. “Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), pemerintah, birokrat dan masyarakat betul-betul harus menjaga,” tegasnya.

Romo Koko pun mengajak umat Katolik untuk menyadari potensi itu. “Kalau sudah menyadari, maka umat Katolik menjadi kelompok masyarakat yang menciptakan suasana dingin. Ketika di daerah pemilihan mereka ada situasi yang tidak menggambarkan situasi damai, umat Katolik harus berperan di sana, entah dengan mengajak tetangga untuk berdiskusi, membuat deklarasi tingkat paroki dengan mengajak para tokoh agama lokal. Ini perlu dibuat supaya suasana panas tidak merembes sampai ke bawah,” katanya.

Ia juga meminta hierarki untuk turut berperanserta secara bijaksana. “Jika hierarki bisa mengajak umat untuk betul-betul jernih dalam menghadapi kampanye, ini penting. Umat masih melihat hierarki. Hierarki bisa membuat seruan-seruan yang mengajak umat. Saatnya para tokoh agama menyuarakan suara kenabian di tengah masyarakat,” lanjutnya.

Sementara itu, Yohanes Handoyo Budhisedjati, ketua Vox Point Indonesia, mengatakan kepada ucanews.com bahwa jika deklarasi damai itu tidak direalisasikan maka akan muncul perpecahan.

“Memang kita mengharapkan awam Katolik untuk lebih aktif lagi dalam melihat, mengamati dan berpartisipasi. Tentu saja lebih bersabar, lebih bisa menahan diri apabila terjadi perseteruan yang sudah memanas,” katanya.

“Jangan terbawa arus dan harus berkonsultasi. Kita punya organisasi kemasyarakatan. Cobalah merapat dan konsultasi. Vox Point Indonesia akan menunjuk orang-orang yang netral dan tidak mendukung salah satu kandidat untuk bisa memberikan informasi terkait pemilu,” lanjutnya.

Selain kedua pasangan capres-cawapres, ada 7.968 kandidat dari sekitar 20 partai politik yang akan beradu dalam pemilihan legislatif untuk memperebutkan 575 kursi DPR-RI, DPD, DPRD propinsi dan kabupaten/kota.

Lebih dari 185 juta pemilih akan menggunakan hak pilih mereka.

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi