UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Konkordat Vatikan Ubah Pendanaan untuk Paroki di Timor-Leste

Oktober 4, 2018

Konkordat Vatikan Ubah Pendanaan untuk Paroki di Timor-Leste

Perdana Menteri Taur Matan Ruak (Valentino Dariell De Sousa/AFP)

Penandatanganan kesepakatan antara Sekretaris negara Vatikan, Kardinal Pietro Parolin  tahun 2015, dengan pemerintah Timor Leste yang mayoritas Katolik di Dili menandakan hubungan erat antara gereja dan negara, salah satunya adalah mengatur  pendanaan.

Tapi sekarang, Perdana Menteri Taur Matan Ruak, seorang penganut Katolik yang taat, yang terpilih pada 10 Mei yang lalu, berencana untuk menggunakan kesepakatan itu sebagai dasar untuk mengubah dukungan keuangan yang lama bagi paroki.

“Pemerintah saya tidak akan lagi memberikan dana kepada gereja-gereja paroki karena kami telah mengalokasikan anggaran khusus untuk gereja,” kata Taur Matan Ruak kepada parlemen. “Gereja harus menyelesaikan masalahnya sendiri.”

Dia mencatat bahwa ketika Gereja Katolik menerima uang dari pemerintah, denominasi dan agama lain berpendapat bahwa mereka juga harus diberi dukungan keuangan yang sama.

Selama dekade terakhir, dana yang berjumlah antara US $ 1,5 – 2 juta setiap tahun dibagikan kepada dua keuskupan di negara setengah pulau itu, dengan jutaan lagi tersedia bagi paroki dan ordo religius untuk proyek-proyek tertentu.

Namun, kesepakatan kedua belah pihak  (konkordat) mengubah semua itu di negara dengan 90 % katolik tersebut.

Ada kebingungan atas pembagian tanggung jawab alokasi keuangan antara pejabat terpilih, gereja dan birokrat yang menerima Dana Dukungan untuk Masyarakat Sipil di Kantor Perdana Menteri.

Dana ini, dianggarkan dari tahun 2008, yang sebelumnya bertanggung jawab untuk mengawasi alokasi pemerintah ke Gereja Katolik.

Masalah utamanya sekarang adalah berapa banyak uang itu akan diberikan kepada gereja dari US $ 15 juta yang disetujui berdasarkan kesepakatan pemerintah Timor-Leste dan berapa bagian yang akan menjadi tanggung jawab yang terpisah dari pemerintah.

Perjanjian dua pihak antara gereja dan negara berawal pada tahun 1107 ketika sebuah perjanjian ditandatangani dengan Raja Henry I dari Inggris.

Perjanjian-perjanjian itu menjadi kontroversial di bawah Paus Pius XI, yang menyelesaikan sebagiannya dalam keadaan tergesa-gesa setelah Perang Dunia I, termasuk perjanjian dengan Jerman di bawah Adolf Hitler yang sebagian besar mengekang Vatikan selama Perang Dunia II.

Trauma atas pengalaman dengan Hitler dan dikritik sebagai mengaburkan pemisahan gereja dan negara, kesepakatan itu ditandatangani secara tepat setelah Perang Dunia II dan dikesampingkan selama hampir 30 tahun setelah Konsili Vatikan Kedua.

Versi modern telah dihidupkan kembali oleh Paus Yohanes Paulus II dengan kesepakatan Polandia pada tahun 1993 dan sejak itu juga kesepakatan itu ditandatangani dengan negara-negara lain termasuk Portugal, Slovenia dan Brasil.

Negosiasi untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak dengan Timor-Leste membutuhkan waktu hampir satu dekade untuk membuat kesimpulan akhir, setelah dimulai pada 2006 oleh presiden saat  itu Jose Ramos Horta, dan sekarang US $ 15 juta setahun yang dijamin oleh pemerintah telah mulai disalurkan.

Pada 2017, US $ 6 juta langsung masuk ke gereja, dan sisanya  US $ 9 juta masih sama pemerintah, yang secara umum seharusnya untuk pendanaan proyek pembangunan gereja.

Ada juga hibah ad hoc untuk gereja sejak kemerdekaan Timor-Leste pada tahun 2002.

Pada tahun 2008, Dana Dukungan Masyarakat Sipil, di bawah perdana menteri, mentransfer US $ 1,5 juta langsung ke rekening Keuskupan Baucau dan US $ 1,5 juta lainnya diberikan kepada Keuskupan Dili.

Pada saat itu, uskup Baucau menerima uang tersebut sementara uskup Dili meminta pemerintah agar menggunakan alokasi keuskupan itu untuk membantu para warga yang terlantar.

Keuskupan Dili kemudian meminta untuk menggunakan dana tersebut untuk merehabilitasi patung Yesus Kristus di ibu kota negara serta untuk proyek-proyek lain seperti membangun taman dan merehabilitasi gereja Katedral Dili.

Joaquin Freitas, kepala bagian pendanaan untuk  Dukungan Masyarakat Sipil, mengatakan bahwa dalam tahun-tahun berikutnya US $ 1,5 juta hingga US $ 2 juta diberikan ke keuskupan setiap tahun. Tetapi ada juga hibah, seperti satu untuk US $ 10 juta untuk memperbaiki  gereja dan kapel.

Freitas mengatakan kepada ucanews.com bahwa tambahan US $ 2 juta telah disediakan untuk menyanggupi permintaan pendanaan dari gereja-gereja paroki dan jemaat.

“Selama 10 tahun saya bekerja di bidang ini, sebagian besar anggaran negara yang dialokasikan oleh kantor saya digunakan untuk Gereja Katolik dan beberapa proporsi digunakan untuk Protestan dan lainnya seperti Muslim dan Hindu,” kata Freitas.

“Itu sebabnya pemerintah memilih ide bahwa keuangan untuk Gereja Katolik harus melalui konferensi waligereja Timor Leste untuk memenuhi  semua kebutuhan mereka.

“Pada waktu itu, kami telah membangun hampir 20 gereja Katolik besar dan banyak lagi kapel Katolik di negara itu, yang menghabiskan biaya jutaan dolar.”

Tapi tahun ini ada masalah pendanaan yang belum terselesaikan terkait perjanjian konkordat 2015.

Sejauh ini, pemerintah hanya menjanjikan US $ 5 juta untuk dialihkan ke konferensi waligereja Timor Leste dalam kesepakatan yang ditandatangani pada hari-hari terakhir pemerintahan Mari Alkatiri yang sebelumnya, meskipun anggaran untuk tahun ini belum dibahas.

Uang itu belum ditransfer karena perubahan pemerintah dan Freitas mengatakan dia telah diberitahu bahwa pemerintah dapat mentransfer hanya US $ 3 juta.

Pastor Crispin Julio Belo, juru bicara konferensi Wali Gereja Timor Leste , mengatakan bahwa total dana 2018 sebesar 15 juta dolar AS harus ditransfer langsung ke rekening konferensi Wali Gereja Timor Leste.

Namun, pemerintah tidak akan berkomentar tentang bagaimana rencananya untuk membagi jumlah ini dan itu bisa mengakibatkan konflik dengan hirarki Gereja Katolik tentang masalah ini.

Pastor Belo menjanjikan  bahwa berbagai proyek gereja, terutama yang melibatkan pembangunan infrastruktur yang dimulai pada tahun 2015 dan 2016, harus tetap menjadi tanggung jawab, terpisah dari kesepakatan, dari Dana Dukungan Masyarakat Sipil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi