UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Kesepakatan Vietnam Dapat Menjadi Contoh Bagi Hubungan Vatikan-China

Oktober 11, 2018

Kesepakatan Vietnam Dapat Menjadi Contoh Bagi Hubungan Vatikan-China

Kardinal Pietro Parolin, Sekretaris Negara Vatikan

Oleh: Michael Sainsbury

Pengangkatan Mgr. Pietro Parolin pada tahun 2002 oleh Paus St. Yohanes Paulus sebagai wakil menteri dalam negeri yang berhubungan dengan negara lain, menunjukkan dukungan bagi upaya Gereja Katolik untuk mulai memperbaiki hubungan dengan dua negara komunis utama di Asia, China dan Vietnam.

Memperbaiki hubungan dengan negara komunis ateis itu telah menjadi fokus utama bagi paus asal Polandia itu yang melanjutkan kebijakan Ostpolitik yang lama dipegang Vatikan terhadap negara-negara ini.

Kebijakan itu pada dasarnya menjaga dialog terbuka antara Vatikan dan negara-negara komunis meskipun mereka secara umum melakukan penindasan terhadap semua agama. Idenya adalah untuk mendapatkan keuntungan kecil sambil bekerja menuju normalisasi hubungan.

Vietnam dan terutama Cina telah menimbulkan masalah baru bagi Vatikan, yang ingin menormalkan hubungannya dengan bekas koloni Prancis seperti Vietnam, Kamboja dan Laos serta Cina, yang mengakhiri sembilan tahun hubungan diplomatik dengan Vatikan pada tahun 1951, dua tahun setelah komunis menang.

Vatikan, tentu saja, sangat ingin mengakui para uskup di negara-negara yang baru merdeka seperti Laos, Kamboja, dan Vietnam Selatan.

Pada tahun 1994 Vatikan menjalin hubungan diplomatik dengan rezim otoriter yang demokratis dan demokratis di Kamboja yang telah dikuasai oleh Partai Rakyat Kamboja pimpinan Perdana Menteri dan diktator Hun Sen sejak 1986.

Vatikan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan komunis Laos dan negara-negarayang berbagi konferensi episkopal dengan Laos dan Kamboja. Vatikan memiliki delegasi apostolik ke Laos dan posisi ini serta nuncio ke Kamboja dijabat oleh nuncio ke Thailand.

Parolin, sekarang seorang kardinal, akan berperan penting dalam membentuk tahap-tahap awal rekonsiliasi Vatikan dengan Vietnam – sebuah proses yang masih terus berlangsung – dan akhirnya terciptanya kesepakatan sementara pada 22 September antara Takhta Suci dan Beijing tentang penunjukan uskup, yang diharapkan Takhta Suci sebagai langkah awal menuju peningkatan hubungan dengan China.

Paus St. Yohanes Paulus telah membuat beberapa kemajuan dengan Vietnam pada saat Parolin diangkat. Setelah berakhirnya perang antara AS dan Vietnam (di Barat disebut Perang Vietnam, di Vietnam disebut Perang Amerika) Vietnam yang bersatu jatuh di bawah pemerintahan komunis.

Pada tahun 1975 pemerintah menutup seminari-seminari di negara itu tetapi dibuka kembali pada tahun 1986, dan sekarang di bawah pengawasan pihak berwenang. Penerimaan siswa seminari yang baru hanya boleh dilakukan setiap enam tahun sekali, dengan jumlah yang sangat dibatasi.

Pada tahun 1980 Konferensi Waligereja Vietnam (CBCV), yang dibentuk pada tahun 1960 untuk Vietnam Selatan, direformasi dalam persekutuan dengan Tahta Suci dan tidak pernah menunjuk uskupnya tanpa persetujuan kepausan.

Setelah pemilihan tahun 2005, Paus Benediktus XVI menegaskan bahwa normalisasi gerejawi dengan Hanoi dan Beijing akan menjadi fokus baginya.

Parolin membuat kemajuan cepat dan pada Januari 2007, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung mengunjungi Paus Benediktus XVI di Roma. Pada tahun 2008 tahap kesepakatan berikutnya dengan Hanoi adalah penghapusan batasan jumlah seminaris, yang memicu lonjakan jumlah calon imam dan akhirnya peningkatan jumlah imam.

Sebagai hasil dari kunjungan pada 2007, pada tahun 2009 sebuah kelompok kerja bersama antara kedua belah pihak dibentuk, dengan tujuan eksplisit menuju hubungan diplomatik.

Pada tahun 2011, sebuah kesepakatan diumumkan bahwa Vatikan mengakui semua uskup Vietnam dan memilih semua uskup baru dari tiga nama yang diajukan oleh pemerintah di Hanoi.

Pada bulan Desember 2017, kelompok kerja tersebut bertemu untuk ketujuh kalinya di Hanoi, namun tidak jelas apa kesepakatan akhir yang diambil. Uskup Agung Marek Zalewski, yang baru-baru ini ditunjuk sebagai duta bagi Singapura dan delegasi apostolik non-residen kedua ke Vietnam, menghadiri pertemuan CBCV dari 24-28 September di Kota My Tho, Vietnam selatan.

Situasi dengan Vietnam tidak terlalu rumit dibandingkan dengan Cina. Hal ini bisa dilihat dari tiga cara utama: Vietnam memiliki proporsi umat Katolik yang jauh lebih besar, sekitar 7 persen, dari populasinya; perkiraan jumlah umat Katolik di Vietnam adalah sekitar delapan juta; dan Partai Komunis Vietnam tidak pernah menciptakan organisasi gereja yang dikelola negara sendiri seperti Asosiasi Patriotik Katolik Cina (CCPA).

Dan tidak ada komplikasi diplomatik di sana, hanya ada satu Vietnam tetapi “dua Cina” meskipun Vatikan menganggap Taiwan dan Hong Kong menjadi bagian dari Gereja Katolik China yang lebih luas. Juga, Vatikan telah lama memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan (Republik Cina). Di bawah kebijakan “satu Cina”, Republik Rakyat Cina hanya akan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara yang tidak secara resmi mengakui Taiwan.

Namun, sudah jelas bahwa model hubungan Vatikan-Vietnam setidaknya merupakan titik awal untuk diskusi antara Cina dan Vatikan mengenai penunjukan uskup, dan sudah ada tanda-tanda bahwa cetak biru masih mempengaruhi diskusi. Untuk memajukan pembicaraan dengan Cina, Paus Fransiskus menunjuk Kardinal Parolin sebagai sekretaris negara Vatikan.

Pada bulan Januari tahun ini, Uskup Joseph Ma Yinglin, ketua Konferensi Waligereja Gereja Katolik di Cina (BCCCC) dan salah satu dari delapan uskup yang diekskomunikasi (satunya sudah meninggal) yang sudah dimaafkan dan diakui oleh paus sebagai bagian dari perjanjian 22 September menyebutkan hal itu.

“Kami tahu ada proses bagaimana para uskup akan dipilih di China. Ini menjadi salah satu kriteria utama untuk diskusi. Ini mungkin akan menjadi sesuatu yang mirip dengan apa yang sudah dilakukan Vietnam, mengetahui bahwa setiap negara adalah unik dan memiliki pendekatan tersendiri untuk penunjukan uskup, terutama karena sifat Cina,” katanya.

Patut diperhatikan bahwa Uskup Ma mengangkat Vietnam pada tahap ketika bentuk dasar perjanjian 22 September telah ditetapkan. Satu-satunya batu sandungan pada tahap ini adalah pengakuan terhadap tujuh uskup Cina yang diekskomunikasi yang ditunjuk oleh Beijing tanpa persetujuan Vatikan.

Tahap berikutnya untuk Tahta Suci dan Beijing, sekarang bahwa masalah penunjukan uskup telah diselesaikan, adalah pengakuan atas BCCCC. Ini memunculkan salah satu perbedaan utama antara Vietnam dan China karena CCPA beroperasi secara efektif bersama dengan BCCCC.

Apakah ini berarti bahwa Vatikan siap untuk mengakui CCPA juga? Sulit untuk melihat Beijing tidak memaksakan hal ini, kecuali jika jika melepaskan hubungan antara kedua kelompok itu, atau kedua belah pihak berpura-pura tidak memiliki hubungan.

Namun, di atas semua ini, kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan mengenai status apa yang diberikan Beijing kepada 38 atau lebih uskup bawah tanah, yang aktif dan tidak aktif, yang ditunjuk oleh Vatikan tetapi tidak diakui oleh Beijing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi