UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Malaysia Ingin Mengakhiri Praktek ‘Polisi Agama’ yang Berlebihan

Oktober 12, 2018

Malaysia Ingin Mengakhiri Praktek ‘Polisi Agama’ yang Berlebihan

Dalam foto ini tampak pasangan Muslim di salah satu rumah makan di bebukitan di Malaysia dengan latarbelakang pemandangan Kualalumpur. Di beberapa negara bagian, polisi agama masuk ke rumah-rumah untuk melarang wanita dan pria yang belum menikah untuk berdekatan secara fisik. (Foto: Manan Vatsyayana/AFP)

Ketika Malaysia berada di tikungan menuju Islam garis keras, pemerintah yang baru mencoba mengambil langkah-langkah tentatif untuk mengekang penyalahgunaan dari apa yang disebut kendali atas moral.

Misalnya, ada keluhan bahwa ‘polisi agama’ di beberapa negara bagian Malaysia telah secara agresif memasuki rumah-rumah penduduk untuk memberlakukan pembatasan terhadap laki-laki dan perempuan yang tidak menikah untuk tidak berdekatan secara fisik.

Namun di tengah upaya untuk membatasi perilaku berlebihan oleh polisi agama, ulama Islam garis keras, yang memiliki otoritas  lebih bebas di bawah pemerintahan sebelumnya, berjuang kembali.

Masih segar dengan isu-isu pernikahan anak dan cambuk yang baru saja terjadi di negara multikultural mayoritas Muslim, pemerintah Perdana Menteri Mahathir Mohamad berupaya menangani masalah dalam administrasi peradilan Islam.

Berbicara di sela-sela acara pada 6 Oktober yang menandai Hari Internasional untuk Lansia,  Mahathir, yang berusia 93 tahun, mengatakan: “Islam tidak meminta kami untuk mencari kesalahan pada orang-orang dengan masuk ke rumah orang lain. Itu tidak Islam.”

Dia telah diminta untuk memberi tanggapan atas pernyataan Mujahid Yusof Rawa, menteri yang mengawasi urusan Islam di negara itu, yang mengatakan kepada surat kabar The Star bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri pemolisian moral di negara itu.

Perdana Menteri Malaysia juga menegaskan kembali penolakannya akan hukuman yang lebih berat atas pelanggaran kriminal Islam yang diminta oleh Partai Islam Malaysia yang lebih dikenal sebagai PAS, yang telah mengampanyekan pemberlakukan bentuk-bentuk syariat yang lebih ketat yang ingin hukuman cambuk dan bahkan amputasi anggota badan untuk kejahatan seperti pencurian.

Mahathir mengatakan bahwa wacana semacam itu tidak masuk akal bagi Islam. “Islam bukan tentang memotong kepala atau tangan. Ada cara yang lebih ringan untuk menghukum orang, tetapi orang-orang ini ingin melecehkan orang lain, ingin memotong tangan dan kepala orang. Itu tidak Islami.”

Dia menambahkan bahwa peran agama adalah untuk mempromosikan dan mengurus hak-hak manusia sebagai manusia.

“Memotong kepala orang adalah pembunuhan dan Islam tidak setuju dengan pembunuhan karena jika Anda membunuh, Anda berdosa,” menurut laporan media setempat.

Mahathir telah berjanji bahwa pemerintah akan menghindari penegakan hukum yang dilihat sebagai pemolisian moral di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksinya dan malah akan berjuang untuk menegakkan kebijakan “Islam welas asih”.

Dia mengatakan, pemerintah tidak berniat ikut campur dalam kehidupan pribadi orang Malaysia dan malah akan fokus pada hal-hal yang mempengaruhi keamanan.

Semua lembaga di bawah lingkup pemerintah federal, katanya, telah diberitahu untuk menghindari  menangkap orang-orang dalam kegiatan pribadi di rumah mereka.

Ini termasuk hukum kontroversial yang melarang kedekatan antara perempuan dan laki-laki yang dikenal secara lokal sebagai “Khalwat,” yang menteri katakan terbuka untuk penyalahgunaan dan eksploitasi.

Kebijakan pemerintah sekarang, katanya, adalah untuk menekankan aspek-aspek penuh kasih dari Islam sebagai agama progresif yang menghormati kepercayaan dan kebebasan orang lain.

Namun, dengan segera mendorong kembali, ulama Islam garis keras menyatakan bahwa pemolisian moral Islam akan terus berlanjut.

Para perwira Islam, kata mereka, akan terus mengejar para pelaku moral meskipun ada seruan dari menteri federal untuk menghentikan serangan tersebut.

Hal-hal seperti itu, mereka berpendapat bukan tanggung jawab pemerintah federal.

Para mufti berpendapat bahwa setiap keputusan untuk menghentikan tindakan seperti itu harus disampaikan kepada berbagai otoritas keagamaan, termasuk Dewan Komite Fatwa Nasional Urusan Islam dan kemudian ke Konferensi Penguasa Melayu.

Konstitusi Malaysia menempatkan urusan Islam di bawah penguasa Melayu sebagai kepala agama di masing-masing negara bagian.

Para petugas penegak hukum Islam, kata mereka, berkewajiban untuk menanggapi tanpa pandang bulu laporan-laporan yang diajukan karena semua Muslim berkewajiban membela moralitas masyarakat jika mereka menyaksikan suatu pelanggaran.

Harussani Zakaria, seorang ulama garis keras dari negara bagian utara Perak, dalam wawancara dengan media lokal, menekankan bahwa wajib bagi Muslim untuk membasmi tindakan amoral dalam komunitas mereka.

Sementara penangkapan, hukuman penjara, denda dan hukuman pembina secara paksa adalah hukuman umum yang dijatuhkan oleh pengadilan syariah di negara itu. Pengadilan Islam di negara itu kembali menjadi sorotan setelah serangkaian kasus yang menargetkan wanita Muslim dan anak-anak.

Pada bulan Juni, pernikahan antara seorang penyadap karet Malaysia berusia 41 tahun dan seorang gadis Muslim Thailand berusia 11 tahun – teman putrinya – mengungkap tantangan yang dihadapi sistem hukum ganda Malaysia. Anak itu dijadikan istri ketiganya melawan keinginan istri pertamanya dan kedua.

Pernikahan itu menarik perhatian internasional dan menciptakan kontraversi di media. Para kritikus mengecam pemerintah karena gagal melindungi dan menjaga hak-hak anak-anak. Bulan berikutnya, perkawinan anak lain, yang ini antara seorang anak gadis berusia 15 tahun dengan seorang pria 30 tahun lebih tua darinya di negara bagian Kelantan, terekspos.

Otoritas Islam menganggap perkawinan sebagai konsensus dan tidak lazim di bawah syariah, yang memungkinkan anak perempuan di bawah 16 dan anak laki-laki di bawah 18 tahun untuk menikah.

Sensus terakhir negara itu pada tahun 2010 menunjukkan bahwa 82.282 wanita yang menikah adalah anak perempuan berusia antara 15 dan 19 tahun. Pemerintah juga mengungkapkan bahwa pada tahun yang sama hampir 16.000 anak perempuan di bawah 15 tahun berada dalam pernikahan.

Otoritas Islam akhir-akhir ini telah memaksakan hukuman keras pada perempuan yang terbukti bersalah atas pelanggaran seksual.

Pada bulan September, dua wanita muda dimata-matai, ditangkap dan dinyatakan bersalah karena memiliki hubungan lesbian. Pengadilan Syariah memerintahkan agar mereka dicambuk di depan umum. Sekitar 100 orang menyaksikan hukuman itu.

Kemudian pada bulan yang sama, seorang ibu tunggal ditangkap di sebuah kamar hotel oleh tim petugas penegak hukum, dinyatakan bersalah karena prostitusi dan dijatuhi hukuman penjara dan dicambuk.

Perempuan itu menjadi prostitusi demi membiayai anaknya setelah mantan suaminya gagal memberikan tunjangan anak. Pria yang menjadi klien wanita itu dilaporkan dibebaskan tanpa biaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi