UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Tokoh Agama di Mindanao Mengampanyekan Daerah Muslim Baru

Oktober 18, 2018

Tokoh Agama di Mindanao Mengampanyekan Daerah Muslim Baru

Seorang pelajar memperlihatkan dukungannya untuk usulan daerah otonomi Muslim di Mindanao saat berlangsungnya konsultasi di Propinsi Tawi-Tawi pada Februari lalu. (Foto: Angie de Silva)

Sejumlah tokoh agama Kristen dan Muslim di Filipina bagian selatan telah berjanji mengupayakan ratifikasi usulan UU yang akan membentuk sebuah daerah otonomi Muslim di Mindanao.

Daerah baru yang akan dinamai Daerah Otonomi Bangsamoro di Mindanao yang mayoritas Muslim itu akan lebih luas dibanding status yang ada saat ini dan akan memiliki otonomi fiskal dan sistem keadilan sendiri.

“Kami semua akan memenangkan hati dan pikiran para pemilih,” kata Hamid Barra dari Konferensi Ulama Nasional Filipina.

Sebuah plebisit untuk meratifikasi usulan UU Organik Bangsamoro akan dilakukan pada 21 Januari 2019 di seluruh Mindanao.

Barra menyebut hal itu sebagai “batu lonjatan menuju realisasi penentuan diri sendiri untuk Bangsamoro (warga Muslim setempat) serta perdamaian dan pembangunan bagi semua masyarakat di Mindanao.”

Pastor Clifford Baira, direktur aksi sosial Keuskupan Cotabato, mengatakan kelompok Umat Kristen untuk Perdamaian juga akan melakukan kampanye dengan memberikan informasi terkait poin-poin utama dalam UU tersebut.

Ia mengatakan umat Kristen di Mindanao telah menghasilkan “Agenda Penduduk Beragama Kristen untuk Perdamaian dan Pembangunan” yang berisi 17 poin untuk daerah Bangsamoro yang diusulkan itu.

Pada Juli lalu, Presiden Rodrigo Duterte menandatangani UU Organik Bangsamoro yang berpijak dari perjanjian damai yang ditandatangani oleh pemerintah dan pemberontak Front Pembebasan Islam Moro pada 2014.

Minggu lalu, komunitas donor internasional menegaskan kembali dukungan mereka untuk proses perdamaian Mindanao pada sebuah pertemuan dengan para pejabat tinggi pemerintah dan pemimpin pemberontak.

Ola Almgren, koordinator masyarakat setempat dari PBB di Filipina, menekankan perlunya sinergi antara lembaga-lembaga donor dalam penerapan berbagai program dan proyek.

“Harus ada kesepahaman untuk rencana kita dengan Bangsamoro,” katanya.

Dalam sebuah pernyataan, Jesus Dureze, seorang penasihat perdamaian, menekankan peran partner asing dalam penerapan proses perdamaian.

“Ekspektasi masyarakat sangat tinggi. Masih banyak yang perlu dikerjakan,” katanya.

Dureze menyebut tingginya angka kemiskinan, minimnya peluang kerja dan kurangnya infrastruktur yang memadai sebagai masalah utama yang dihadapi Filipina bagian selatan.

 

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2024. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi