UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Warga Rohingya Takut Dibunuh Jika Dideportasi ke Myanmar

Oktober 19, 2018

Warga Rohingya Takut Dibunuh Jika  Dideportasi ke Myanmar

Para pendukung Partai BJP pro-Hindu berdemonstrasi pada 23 Maret di Bengal Barat, ibukota negara bagian Kolkata menentang apa yang mereka sebut infiltrasi minoritas Muslim Rohingya ke India. (Foto: IANS)

Lembab  mengeluarkan bau busuk dan  sekawanan nyamuk berdengung di sekitar sebuah  pondok kamp pengungsian Rohingya di pinggiran New Delhi.

Di sebuah pondok berdebu, sedang duduk Abdul Rahman, seorang warga Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar tahun 2012 ketika etnik Muslim secara kasar menjadi target militer dari negara Buddhis itu.

Rahman, yang menjadi pemulung barang bekas untuk mencari nafkah, adalah seorang dari ribuan warga yang khawatir setelah India awal bulan ini mulai mendeportasi warga Rohingya ke Myanmar.

“Saya yakin bahwa saya akan dibunuh. Seorang anak dapat diambil dari ibunya dan dibunuh tanpa belas kasihan. Itulah puncak kekejaman. Saya telah melihat semua ini terjadi,” kata Rahman kepada ucanews.com.

Meskipun penghasilannya hanya 150 rupee (US $ 2.50) per hari, dan tidak memiliki makanan atau tempat perlindungan yang memadai, Rahman mengatakan “masih lebih baik di sini” daripada kembali ke Myanmar bersama  ketiga anaknya.

Kekhawatirannya dimulai ketika pemerintah federal India yang dipimpin oleh Partai Bhartiya Janata yang pro-Hindu mengumumkan bahwa pihaknya memutuskan untuk mendeportasi 40.000 pengungsi Rohingya kembali ke Myanmar.

Kementerian luar negeri India menyatakan pada 4 Oktober bahwa pemerintah telah menyerahkan tujuh pria Rohingya kepada pemerintah Myanmar di kota perbatasan Moreh, negara bagian Manipur, setelah “menegaskan kembali kesediaan mereka untuk dipulangkan.”

Tujuh Rohingya telah ditahan oleh pemerintah India sejak 2012 dengan tuduhan masuk secara ilegal, demikian Time of India.

“Bagaimana menurutmu? Apakah mereka akan disambut? Mereka akan dibunuh, dan kau bisa yakin dunia tidak akan menemukan jejak mereka,” kata Rahman.

Dia takut proses untuk mendeportasi warga Rohingya akan menjadi momentum baru.

Pada  Agustus 2017, pemerintah India mengumumkan kebijakannya untuk mendeportasi semua migran Rohingya, termasuk 16.500 yang terdaftar di badan pengungsi PBB (UNHCR) ke Myanmar, dengan anggapan bahwa mereka semua sebagai migran ilegal.

Pemerintah federal juga menyebut mereka “ancaman keamanan nasional” yang mengatakan mereka dapat digunakan oleh militan Muslim yang menentang kepentingan India, khususnya di daerah perbatasan dengan Pakistan.

Namun, pemulangan paksa telah mengundang kritik tajam dari aktivis hak asasi manusia dan organisasi HAM  internasional.

Pada 5 Oktober, PBB  mengkritik rencana tersebut yang mengingatkan bahwa warga yang dipulangkan bisa menghadapi kekerasan baru di Myanmar.

Badan pengungsi AS mengatakan sangat prihatin atas keselamatan tujuh orang yang dipulangkan ke Myanmar dari India.

Meenakshi Ganguly, direktur Human Rights Watch Asia Selatan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dengan mendeportasi warga Rohingya, pemerintah telah mengabaikan tradisi panjangnya untuk melindungi mereka yang mencari perlindungan di negara tersebut.

Kelompok HAM  itu ingin India bergabung dengan pemerintah lain dalam menuntut Myanmar mengakhiri kekejaman dan bekerja sama dengan PBB untuk memajukan keadilan bagi warga Rohingya.

Aakar Patel, direktur eksekutif Amnesty India, mengatakan bahwa pemerintah India telah melakukan kampanye kotor terhadap pengungsi Rohingya selama lebih dari dua tahun.

“Keputusan untuk mendeportasi pengungsi Rohingya menjadi preseden berbahaya bagi semua pencari suaka dan pengungsi di India,” kata Patel.

Pelanggaran hukum internasional

Keputusan India  mendeportasi paksa warga Rohingya melanggar hukum internasional, demikian pernyataan Tendayi Achiume, Jubir  Khusus PBB tentang Rasisme.

“Mengingat identitas etnik para lelaki, ini adalah penyangkalan terhadap hak mereka atas perlindungan dan bisa mengakibatkan pemecatan,” kata Achiume.

“Pemerintah India memiliki kewajiban hukum internasional untuk sepenuhnya mengakui diskriminasi dilembagakan, penganiayaan, kebencian dan pelanggaran HAM berat yang dihadapi orang-orang ini di negara asal mereka dan memberi mereka perlindungan yang diperlukan,” kata Achiume.

Abdul Karim, Muslim Rohingya lainnya di New Delhi, mengatakan akan kembali ke Myanmar hanya akan mungkin jika ada perdamaian di negara itu.

“Pemerintah harus mengerti mengapa kami meninggalkan rumah kami. Seandainya ada jaminan bahwa kami tidak akan dianiaya, kami tidak akan pergi. Kami yakin akan menghadapi kekerasan serupa yang telah kami hadapi di sana selama bertahun-tahun,” kata Karim.

Mohammad Shakeel, seorang Muslim Rohingya, rindu untuk pulang ke rumah setiap hari.

“Siapa yang menginginkan kehidupan sebagai pengungsi? Tapi, aku tidak bisa menempatkan anak-anakku di perut binatang itu,” katanya.

Mayoritas warga Rohingya di India tinggal di negara bagian Jammu dan Kashmir, Telangana, Haryana, Uttar Pradesh, Delhi, dan Rajasthan.

Selama dua tahun terakhir, kelompok Hindu pendukung BJP menargetkan para pengungsi di negara bagian Jammu dan Kashmir di India Utara.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi