UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Aksi Solidaritas untuk Baiq Nuril Makmun Terus Mengalir

Nopember 23, 2018

Aksi Solidaritas untuk Baiq Nuril Makmun Terus Mengalir

Demonstran membawa poster Baiq Nuril Makmun saat menggelar aksi dukungan di depan Istana Negara di Jakarta Pusat pada 22 November. (Foto: Katharina R. Lestari/ucanews.com)

Sekitar 300 orang ikut dalam aksi protes yang digelar secara serentak di tiga kota besar di Indonesia pada Kamis (22/11) sore untuk memberi dukungan kepada Baiq Nuril Makmun, seorang mantan guru berusia 37 tahun yang dijerat hukuman penjara selama enam bulan karena merekam percakapan berisi pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah.

Dengan dukungan dari Jarigan Solidaritas Korban untuk Keadilan, Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE) dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet Voice) menggelar aksi protes tersebut di Jakarta, Bandung dan Semarang untuk mendesak pemerintah agar segera membebaskan Nuril. Aksi protes ini merupakan rangkaian dari aksi protes yang digelar di sembilan kota lainnya pada awal pekan ini.

“Ibu Nuril harus dibebaskan karena ia hanya korban yang berusaha melindungi dirinya dari pelecehan seksual secara verbal oleh atasannya,” Muhammad Arsyad, koordinator PAKU ITE, mengatakan kepada ucanews.com di sela-sela aksi protes di depan Istana Negara di Jakarta Pusat.

Ia mengatakan Nuril juga adalah korban dari pasal-pasal karet dalam UU ITE khususnya Pasal 27(3) yang menyatakan perbuatan yang dilarang bagi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

“Ini sebuah kasus besar. Jika tidak diberi dukungan, akan ada banyak Ibu Nuril yang lain. Kita ingin mencegah hal itu terjadi,” katanya. “Kami berharap masyarakat Indonesia bersama-sama mendorong pemerintah agar segera menghapus UU ITE.”

Pada 26 September, Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa Nuril bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Nuril pun dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000. Putusan kasasi ini membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa Nuril tidak terbukti mentransmisikan konten tersebut.

Eksekusi penahanan terhadap Nuril yang seyogyanya dilakukan pada 21 November ditunda oleh Kejaksaan Agung karena adanya pertimbangan persepsi keadilan yang terus berkembang dalam masyarakat.

Menurut Joko Jumaidi, salah seorang kuasa hukum Nuril, kliennya yang waktu itu masih berstatus sebagai guru honorer di SMAN 7 Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), merekam pembicaraan telepon yang mengandung unsur pelecehan seksual dari kepala sekolah karena “ia merasa risih, bosan selalu diceritakan hal-hal semacam itu” dan “punya inisiatif untuk merekam pembicaraan telepon semata-mata untuk berjaga-jaga kalau nanti kemudian ia dianggap berselingkuh dengan kepala sekolah.”

“Tahun 2014 akhir, ada pegawai di sekolah yang minta rekaman itu. Rekaman diberikan oleh Nuril, tapi waktu itu alasannya untuk (dlpakai sebagai) laporan ke Dinas Pendidikan. Tapi nyatanya oleh yang bersangkutan, rekaman itu disebar,” katanya kepadaucanews.com.

“Langkah yang akan kami lakukan adalah mengajukan peninjauan kembali,” lanjutnya.

Ia optimis bahwa Nuril akan dibebaskan karena “alat bukti dan para saksi yang dibawa ke pengadilan semua berpihak kepada Nuril.”

Seorang peserta aksi protes di Jakarta, Maria Katarina Sumarsih, mengatakan ia berpartisipasi dalam kegiatan itu untuk mendesak Presiden Joko “Jokowi” Widodo agar memberi amnesti kepada Nuril.

Desakan pemberian amnesti kepada Nuril terus digaungkan oleh sejumlah aktivis dan masyarakat sipil.

“Kasus Nuril juga tidak ubahnya dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang lain terutama di dalam penegakan hukum,” katanya kepada ucanews.com.

“UU sekarang ini banyak yang kualitasnya kurang bagus. Misalnya UU ITE. Undang-undang ini banyak sekali korbannya. Ketika orang punya kekuatan dan pengaruh, mereka lebih dapat perhatian dari para penegak hukum dibanding orang-orang biasa atau orang-orang  yang lemah,” lanjutnya.

Data SAFEnet Voice menunjukkan bahwa sekitar 381 orang menjadi korban UU ITE sejak undang-undang ini diberlakukan pada 2008.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan ia tidak bisa mengintervensi proses hukum.

“Supaya semuanya tahu pertama kita harus menghormati proses hukum, kasasi di MA dan sebagai kepala pemerintahan saya tidak mungkin mengintervensi, tidak bisa saya mengintervensi putusan tersebut, ini harus tahu,” kata presiden kepada wartawan awal pekan ini.

“Saya sangat mendukung Ibu Baiq Nuril mencari keadilan. Akan tetapi seandainya, ini seandainya, ya, belum mendapatkan keadilan bisa mengajukan grasi kepada presiden, memang tahapannya seperti itu. Kalau sudah mengajukan grasi kepada presiden, itu bagian saya,” lanjut presiden.

Namun dalam mencari keadilan, kata presiden, “Ibu Baiq Nuril masih bisa mengajukan upaya hukum PK, kita harap upaya hukum PK nanti MA bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya, saya sangat mendukung Ibu Baiq Nurul mencari keadilan.” (Katharina R. Lestari)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi