UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Kuasa Hukum Ahmad Dhani Sebut Pertimbangan Hukum JPU “Tersirat Keragu-raguan”

Nopember 28, 2018

Kuasa Hukum Ahmad Dhani Sebut Pertimbangan Hukum JPU “Tersirat Keragu-raguan”

Ahmad Dhani Prasetyo (Foto: Bahtiar/AFP)

Dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (26/11), jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun kepada Ahmad Dhani Prasetyo (ADP), seorang musikus ternama yang menjadi terdakwa kasus ujaran kebencian.

JPU menilai terdakwa bersalah “menyebar informasi yang mengandung kebencian atau permusuhan terhadap kesukuan, agama, ras dan antar-golongan (SARA)” berdasarkan Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU No. 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

ADP ditetapkan sebagai tersangka pada November 2017 menyusul laporan yang disampaikan kepada polisi pada April oleh Jack Boyd Lapian, seorang pendukung mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.

Tahun itu, ketika kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta tengah berlangsung pada awal Maret, ADP menulis cuitan di akun Twitter: “Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya – ADP.”

Pada Mei tahun yang sama, Ahok dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara setelah terbukti bersalah melakukan penodaan agama.

Namun saat sidang tuntutan Senin lalu tersebut, JPU tidak hanya menyebut cuitan yang diunggah oleh ADP tetapi juga dua cuitan lain yang diunggah oleh orang lain di akun Twitter-nya. Kedua cuitan ini mengarah kepada Ahok.

Menurut Hendarsam Marantoko, kuasa hukum ADP, JPU harus membuktikan dua elemen tinggi yakni “apakah benar ketiga tweet tersebut ada secara fakta meteriil atau tidak” dan “apabila itu bisa dibuktikan, apakah benar apa yang di-tweet Ahmad Dhani itu merupakan ujaran kebencian.”

“Yang dibuktikan oleh jaksa hanya yang pertama, bahwa benar ada tweet tersebut. Tapi jaksa mengeyampingkan (bahwa) dari ketiga tweet tersebut ternyata dua dari ketiga tweet tersebut dibuat oleh orang lain, bukan Ahmad Dhani. Dan itu ada saksi yang kita hadirkan di persidangan. Jaksa seharusnya memberikan fakta tandingan terhadap hal tersebut,” katanya kepada ucanews.com.

Ia mengatakan orang lain selain ADP mengelola Akun Twitter milik ADP. Selain itu, kata “siapa saja” tidak mengarah pada satu pihak tertentu.

“Tweet yang dilakukan Ahmad Dhani adalah ‘siapa saja … .’ Kata ‘siapa saja’ ini dikaitkan dengan dua tweet Ahmad Dhani (yang diunggah) satu bulan sebelumnya. Seolah-olah penista agama itu Ahok. Masak tweet sebulan sebelumnya dikaitkan, apa hubungannya?” tanyanya.

“Jadi agak enggak sinkron sebenarnya antara tuntutan dan pertimbangan hukum (JPU). Dalam pertimbangan hukum tersirat keragu-raguan dari jaksa, apakah ini tindak pidana atau bukan,” tegasnya.

Ia mengatakan tim kuasa hukum ADP tengah menyiapkan pledoi untuk sidang selanjutnya yang akan digelar pada pertengahan Desember.

“Saya melihat tuntutan jaksa secara kaidah hukum cukup lemah. Banyak sekali ruang bagi kita untuk mengeksplornya nanti,” katanya.

Sebelumnya, pada Sabtu (24/11), Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Buni Yani, seorang mantan dosen yang mengunggah video ceramah Ahok, terkait kasus pelanggaran UU ITE yang menjeratnya.

Dengan adanya putusan MA tersebut, Buni Yani tetap dinyatakan bersalah sesuai keputusan Pengadilan Negeri Bandung. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 1,5 tahun pada November tahun lalu.

“Kami menghormati putusan pengadilan tapi kami kecewa karena Buni Yani hanya dipenjara 18 bulan,” kata I Wayan Sudarta, seorang pengacara yang membela Ahok saat itu.

Katharina R Lestari & Konradus Epa, Jakarta

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi