UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Komnas HAM Kecam Penembakan di Papua

Desember 6, 2018

Komnas HAM Kecam Penembakan di Papua

Ahmad Taufan Damanik (kedua dari kiri), ketua Komnas HAM, saat menyampaikan sikap Komnas HAM terkait penembakan terhadap 19 pekerja pembangunan jembatan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Propinsi Papua. (Foto: Katharina R. Lestari/ucanews.com)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam keras penembakan terhadap 19 pekerja pembangunan jembatan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Propinsi Papua, pada akhir pekan lalu.

“Mengecam tindakan brutal dan tidak manusiawi yang telah mengakibatkan kematian … . Menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada semua korban,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada jurnalis saat konferensi pers yang digelar di ruang pengaduan Kantor Komnas HAM di Jakarta Pusat pada Rabu (5/12).

Komnas HAM juga meminta aparat penegak hukum untuk segera menangkap dan menindak para pelaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip HAM.

“Meminta pemerintah untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan dengan melibatkan berbagai elemen pemerintah daerah dan masyarakat agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali,” lanjut Ahmad.

Menurut komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, kantor perwakilan Komnas HAM di Propinsi Papua tengah mencari informasi dari berbagai sumber terkait peristiwa tersebut supaya Komnas HAM bisa menyampaikan rekomendasi.

“Jadi kita tidak hanya memberikan statement begini saja. Ini supaya datanya tidak sepihak. Selama ini data dari aparat penegak hukum. Kita ingin mencari data dari elemen lain,” katanya kepada jurnalis seusai konferensi pers.

Selain itu, lanjutnya, Komnas HAM telah memutuskan untuk melakukan studi komprehensif tentang berbagai peristiwa yang terjadi di Propinsi Papua.

“(Ini dilakukan) dari aspek pendekatan keamanan, pemenuhan hak asasi manusia baik hak sipil maupun ekonomi dan sosial termasuk juga bagaimana kemudian pelibatan masyarakat Papua dalam mencari solusi bersama supaya solusi tidak selalu datang dari Jakarta,” katanya.

Kecaman yang sama datang dari Setara Institute for Democracy and Peace (SIDP).

Ketua SIDP Hendardi mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diterima ucanews.combahwa pembunuhan secara biadab yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) itu tidak hanya tidak manusiawi tetapi juga memberi efek domino rasa takut di kalangan pekerja dan warga setempat.

Oleh karena itu, katanya, “dapat mengganggu program-program pembangunan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan oleh pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.”

Ia mendesak aparat penegak hukum agar menangani kasus itu secara serius “untuk mengembalikan tertib sosial dan memulihkan keamanan khususnya di Distrik Yigi dan di area-area pelaksanaan proyek-proyek pemerintah serta di Papua pada umumnya.”

Sementara itu, Pendeta Benny Giay, ketua Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI), menegaskan bahwa dialog adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi konflik semacam itu secara damai.

“Jika tidak, konflik macam ini tidak akan pernah berakhir,” katanya kepada ucanews.com.

Dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan pada Rabu (5/12), Kapolri Jenderal Tito Karnavian meralat jumlah korban yang tewas dalam penembakan itu.

“Informasi sementara 20 (yang tewas). Sembilan-belas pekerja dan satu anggota TNI yang gugur,” katanya

Ia mengatakan KKB melakukan pembunuhan terhadap para pekerja PT Istaka Karya itu pada Minggu (2/12) dan kemudian menyerang pos TNI di Distrik Mbua keesokan harinya.

“Sebenarnya pos ini didirikan untuk menjaga para pegawai tadi. Kekuatan 21 orang. Ini diserang. Mereka mundur. Tapi sempat satu orang gugur,” lanjutnya.

Informasi yang beredar sebelumnya menyebutkan bahwa 31 pekerja pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Auruk ditembak oleh KKB yang dipimpin oleh Egianus Kogoya.

Lebih dari 150 anggota TNI-Polri telah dikerahkan ke lokasi kejadian.

Ones Nesta Suhuniap, jubir nasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB), menyalahkan pemerintah atas peristiwa itu.

“Pemerintah memaksakan pembangunan infrastruktur di Papua – jalan, jembatan dan bandara serta tol laut atas nama pembangunan dan kesejahteraan. Tetapi siapa yang menikmati manfaatnya? Manfaat dari pembangunan infrastruktur bukan diperuntukkan untuk orang Papua melainkan orang non-Papua,” katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima ucanews.com.

Katharina R. Lestari, Jakarta & Benny Mawel, Jayapura

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi