UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Aktivis Hak dan Gereja Tuntut Komitmen Pemerintah Melindungi Buruh Migran

Desember 19, 2018

Aktivis Hak dan Gereja Tuntut Komitmen Pemerintah Melindungi Buruh Migran

Seorang demonstran membawa poster saat mengadakan protes di seberang Istana Presiden di Jakarta.

Dalam rangka Hari Buruh Migran Internasional para aktivis Hak dan Gereja menuntut komitmen pemerintah melindungi buruh migran.

Menurut Migrant CARE, sekitar 6,5 buruh migran Indonesian bkerja di Luar negeri. Dari 2012 hingga 2018, sedikitnya  1.288 buruh migran Indonesia meninggal termasuk 462 orang meninggal di Malaysia termasuk 101 peti mati dari buruh migran asal NTT yang dikrim keprovinsi itu tahun ini.

“Upaya untuk mengakhiri kerentanan dan kekerasan hingga berujung kematian seperti yang dialami oleh buruh migran Indonesia tentu tak hanya berlandaskan pada instrumen legal semata, namun juga mensyaratkan adanya perubahan paradigma tata kelola perlindungan buruh migran, pelibatan proaktif semua pemangku kepentingan serta implementasi konkrit politik luar negeri yang memprioritaskan pada perlindungan warga negara Indonesia,” kata Wahyu Susilo, direktur exekutif Migrant CARE.

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah Indonesia juga belum mempunyai scenario masa transisi dari UU no. 39/2004 menuju UU No. 18/2017 mengenai pelayanan penempatan ke luar negeri, akibatnya hal ini dimanfaatkan dengan praktek perekrutan ugal-uagalan yang membuka ruang terjadinya pidana perdagangan manusia.

Selain itu, lanjutnya, kebijakan satu kanal penempatan PRT migran di Timur Tengah oleh Kemenaker RI makin memperlihatkan inkonsistensi pemerintah Indonesia soal penempatan PRT migran Indonesia ke Saudi Arabia. Di satu sisi masih melanjutkan penghentian permanen namun di sisi yang lain membuka ruang penempatan PRT migran melalui kebijakan satu kanal yang disebuat sebagai “uji coba penempatan”.

Sepanjang tahun 2018, katanya, ada inisiatif-inisiatif terkait perlindungan buruh migran yang layak disambut, diapresiasi dan didorong untuk diimplementasikan secara konkrit.  Di level kabupaten/kota dan desa, inisiatif perlindungan buruh migran juga terus berlangsung.

Oleh karena itu penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap untuk migrasi tenaga kerja tidak boleh bersifat top down. Inisiatif Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mengintegrasikan LTSA dengan Mall Pelayanan Publik dan melibatkan Desa adalah langkah yang patut diapreasiasi.

Sementara itu, Gabriel Goa Sola, direktur Padma Indonesia, mengatakan untuk memutuskan rantai TKI ilegal asal NTT ke negara lain maka Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-NTT wajib hukumnya bekerjasama dengan lembaga-lembaga agama, LSM dan Perusahaan Nasional dan Multinasional bersama Pemerintah Pusat untuk menyiapkan lapangan pekerjaan di NTT dan khusus CTKI/CPMI asal NTT agar sungguh-sungguh dipersiapkan di Balai Latihan Kerja dan diberangkatkan melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) sebagaimana disyaratkan dalam UU PPMI nomor 18 tahun 2017.

“Bagi pelaku dan auktor intelektualis Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk Oknum-oknum pejabat yang backing agar ditindak tegas dan dihukum seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jera agar cita-cita NTT Zero Trafficking terwujud,” kata Gabi Sola.

Ia juga meminta KPK agar berperan aktif untuk memproses hukum para koruptor di NTT yang telah merampok dana-dana untuk rakyat NTT yakni Bansos, Bantuan Kesehatan, Bantuan Pendidikan, Bantuan Bencana Alam, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

“Ini juga menjadi target untuk zero korupsi di NTT. Korupsi Berjamaah di NTT membuat rakyat sengsara dan nekad bekerja ke Luar Negeri secara ilegal karena melalui jalur resmi biayanya mahal,” tambahnya.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) memberikan ucapan selamat untuk Hari Buruh Migran Sedunia.

Ia mengatakan pemerintah telah menerbitkan Permenaker 18/2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia untuk kian memastikan terselenggaranya perlindungan pekerja migran sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

“Kita juga mendukung berbagai inisiatif lokal perlindungan pekerja migran seperti DESBUMI (Desa Buruh Migran) dan DESMIGRATIF (Desa Migran Produktif), mengingat dari desa lah sebagian besar mereka berasal,” tulis Jokowi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi