UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Karyawan Freeport yang Dipecat Membawa Kasus Mereka ke Jakarta

Desember 19, 2018

Karyawan  Freeport yang Dipecat Membawa Kasus  Mereka ke Jakarta

Stephen Yawen, salad satu karyawan Freeport yang di-PHK menyampaikan orasi selama protes di Komnas HAM di Jakarta pada 3 Desember.

Kehidupan Tri Puspital berubah secara dramatis ketika perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia Indonesia “memecat” dia dan 8.000 karyawan  lain di Timika, Papua, lebih dari setahun yang lalu.

Puspital, 50, tidak memiliki penghasilan lagi untuk menghidupi keluarganya dan perusahaan belum membayar uang pesangon. PBJS-nya juga diblokir.

Banyak rekan kerjanya mengalami situasi hidup serupa dan berjuang untuk mencari pekerjaan lain seperti tukang ojek, pedagang, dan kuli bangunan.

Dia mengatakan semua dipecat ketika mereka melakukan aksi mogok kerja pada Mei tahun lalu untuk memprotes kondisi kerja, seperti harus bekerja  12 jam sehari dan memberhentikan 10 persen dari sekitar 30.000 tenaga kerja di tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga terbesar kedua.

“Saya terkejut dan marah karena mereka memblokir BPJS saya setelah bekerja di sana selama lebih dari 20 tahun,” katanya.

Puspital, yang bekerja sebagai operator senior peleburan di  PT Freeport Indonesia, mengatakan setidaknya 35 rekan kerjanya meninggal sejak perusahaan itu memberhentikan BPJS mereka, karena mereka tidak mampu membayar biaya rumah sakit.

Sekarang Puspital harus meminjam uang dari temanya  untuk membayar biaya sekolah anak-anaknya. Nasib serupa juga dialami  teman-temannya, sementara yang lain membehentikan anak-anak mereka dari sekolah.

“Sekitar 40 anak berhenti sekolah karena orang tua mereka tidak dapat membayar biaya sekolah. Dua orang bahkan bunuh diri,” katanya.

Mereka telah memohon perusahaan untuk mempekerjakan kembali mereka, tetapi Freeport menolak mentah-mentah, dan mengatakan para pekerja itu dianggap telah mengundurkan diri ketika mereka mogok.

“Jika mereka tidak akan mempekerjakan kembali kami, mereka setidaknya harus memberi kami uang pesangon,” kata Puspital.

 

Tri Puspital, kedua dari kanan, berama teman-temannya dari mantas karyawan Freeport tinggal di YLBHI Jakarta untel menuntut hak-hak mereka setelah di-PHK oleh perusahaan tersebut.

 

Perjuangan Panjang

Di tengah keputusasaan,  Puspital dan 40 perwakilan pekerja menginap di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta sejak Agustus. Dengan bantuan yayasan, mereka menuntut keadilan dari perusahaan dan juga pemerintah Indonesia, yang memiliki saham mayoritas di perusahaan.

“Kami datang ke Jakarta untuk mencari bantuan dari presiden,” kata Puspital, seraya menambahkan bahwa ia dan 70 teman meninggalkan Timika dan melakukan perjalanan dengan kapal Feri selama sepuluh hari sebelum tiba di Jakarta pada 1 Agustus.

Sementara di Jakarta mereka berusaha untuk bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintah, tetapi hanya bisa menemui Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, yang lain mereka tidak berhasil.

“Kami tidak akan menyerah sampai kami mendapatkan jaminan dari pemerintah, bahkan sekalipun  kami harus tidur di lantai selama berbulan-bulan, demi ribuan teman kami di Papua,” katanya.

“Kami sudah melakukan protes tiga kali di Jakarta, di luar Istana Presiden, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan kami,” katanya.

Mereka diberitahu bahwa kasus mereka ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi Menteri Hanif Dhakiri menolak untuk menemui mereka.

Stephen Yawan, 33, pekerja lain yang diberhentikan oleh perusahaan itu, mengatakan dia berdoa semoga pemerintah akan mendengar alasan mereka dan segera turun tangan membantu mereka.

“Kami dipecat karena kami memperjuangkan hak kami. Itu tidak adil,” katanya.

Penasehat hukum mereka, Nurkholis Hidayat dari Lembaga Bantuan Hukum Lokataru dan Kantor Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa pertarungan itu terbukti berbahaya bagi para pekerja.

“Sepuluh orang disiksa setelah para demonstran ditangkap, lima orang ditembak dan satu masih hilang,” katanya.

Juru bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama, mengatakan perusahaan tidak melakukan kesalahan dan telah mengikuti semua prosedur hukum.

“Apa yang telah dilakukan perusahaan sesuai dengan pedoman dan undang-undang tentang hubungan industrial,” katanya.

Pejabat Kementerian Ketenagakerjaan John Daniel Saragih mengatakan, kementeriannya berusaha membantu para pekerja.

“Kami memikirkan solusi terbaik yang dapat menguntungkan kedua belah pihak,” kata direktur departemen hubungan industrial kementerian itu.

 

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi