UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Desakan Hapus Peraturan Diskriminatif Terhadap Ahmadiyah Menguat

Januari 9, 2019

Desakan Hapus Peraturan Diskriminatif Terhadap Ahmadiyah Menguat

Dalam foto yang diambil tahun 2015 ini tampak komunitas Ahmadiyyah di Bukit Duri, Jakarta Selatan, sedang mengikuti sholat Jumat. (Ryan Dagur/ucanews.com)

Desakan di kalangan aktivis agar pemerintah mencabut aturan yang diskriminatif terhadap kelompok Ahmadiyah kembali menguat, menyusul penghentian paksa sebuah pertemuan kelompok minoritas tersebut pada 5 Januari di Bandung, Jawa Barat.

Di bawah pengamanan polisi dan tentara, kelompok yang menyebut diri Paguyuban Pengawal NKRI, termasuk di dalam Front Pembela Islam menggelar unjuk rasa yang memaksa diskusi peluncuran buku kelompok Ahmadiyah di Masjid Mubarak dibubarkan sebelum semua agenda acara selesai.

Para pendemo beralasan, kegiatan itu bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama Tiga  Menteri N0 3 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat No 12 Tahun 2011 yang melarang penyebaran ajarah Ahmadiyah.

Meski berargumentasi bahwa acara itu hanyalah berupa diskusi internal, namun kelompok Ahmadiyah memilih untuk mengalah dengan cara membubarkan diri.

“Kami mengalah untuk kedamaian. Sebab kami Ahmadiyah mengasihi semua, tidak memusuhi siapapun,” ujar Mansyur Ahmad, Ketua Jemaat Ahmadiyah Indonesia JAI untuk Bandung Tengah, kepada wartawan.

Ahmadiyah, yang meyakini bahwa Nabi Muhammad bukanlah nabi yang terakhir, sudah lama menjadi sasaran persekusi dan diskriminasi di Indonesia.

Dalam beberapa kasus, mereka bahkan dilarang beribadah dan pemerintah menutup mata terhadap hal tersebut, demikian menurut para aktivis yang menyebut bahwa fakta demikian bertolak belakang dengan konstitusi.

Para aktivis juga menilai, SKB tiga menteri dan sejumlah peraturan daerah telah ikut mendukung praktek persekusi.

Halili dari Setara Institute for Democracy and Peace mengatakan, kelompok intoleran akan selalu menjustifikasi tindakan mereka dengan peraturan itu.

“Aksi intoleranasi demikian akan kembali terjadi jika aturan yang membatasi kelompok seperti itu tidak dicabut,” katanya.

Ia menjelaskan, pemerintah harus memposisikan diri sebagai pelindung hak seluruh warga, terutama minoritas yang rentan dikorbankan dalam relasi dengan kelompok-kelompok intoleran yang kerapkali mengatasnamakan mayoritas.

Petrus Selestinus, Kordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia mengatakan, pemerintah mesti peka dengan tendensi kelompok radikal yang merasa lebih berkuasa daripada negara.

“Apa yang terjadi di Bandung sudah pasti akan mengancam keselamatan kelompok minoritas. Padahal, Ahmadiyah memiliki hak yang sama seperti warga negara lain,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa, SKB dan peraturan gubernur itu dalam strata hukum nasional posisinya lebih rendah dari konstitusi.

“Konstitusi kita menyatakan bahwa memeluk agama dan kepercayaan adalah hak semua orang, tanpa kecuali,” katanya.

Ahmad Suaedy, seorang Muslim moderate mengkritik langkah para pendemo.

“Mereka boleh saja tidak setuju dengan aktivitas Amadiyah, tetapi mereka tidak bisa dibenarkan untuk menghentikan acara itu,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi