UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Keputusan Pengadilan India Mendukung Kegiatan Misionaris

Januari 14, 2019

Keputusan Pengadilan India Mendukung Kegiatan Misionaris

Pengadilan Tinggi Delhi membatalkan perintah untuk mendeportasi seorang dokter bergama Kristen warga negara AS yang lahir di India, Christo Thomas Philip. (publicdomainpictures.net)

Pengadilan Tinggi Delhi baru-baru ini membatalkan perintah untuk mendeportasi seorang dokter bergama Kristen, seorang warga negara AS yang lahir di India, Christo Thomas Philip. Pengadilan memutuskan bahwa ia memiliki hak untuk menjalankan imannya dan memberikan layanan secara gratis, bahkan jika itu melibatkan penyebaran keyakinannya.

Para pemimpin dan aktivis Kristen memuji keputsan pada 8 Januari itu sebagai keputusan penting pada saat kelompok garis keras Hindu berusaha melabel pelayanan misionaris Kristen sebagai pelanggaran hukum dan bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dokter beragama Protestan itu memiliki “hak untuk mempraktikkan keyakinannya, dan memberikan layanan medis, bahkan jika itu untuk melibatkan pengajaran agamanya, tidak dapat ditolak,” kata pengadilan dalam keputusannya.

Perintah deportasi untuk dokter dikeluarkan “dengan asumsi bahwa kegiatan (misionaris) seperti itu melanggar hukum negara” tetapi asumsi seperti itu “pada dasarnya cacat,” kata pengadilan.

Philip diperintahkan untuk meninggalkan negara itu pada April 2016 setelah pihak berwenang memutuskan bahwa layanan yang ia sediakan di sebuah rumah sakit di negara bagian Bihar timur sama dengan “kegiatan evangelisasi dan subversif.”

Philip, 36, menyelesaikan gelar kedokterannya dengan spesialisasi pada bidang pengobatan darurat di Amerika Serikat dan diberikan kewarganegaraan A.S. pada tahun 2012.

Pada tahun yang sama, Delhi memberinya status imigrasi Warga Negara India Asing, yang memungkinkannya untuk tinggal dan bekerja di India tanpa batas dengan visa de facto seumur hidup.

Philip pindah ke India bersama keluarganya pada 2013 dan mulai bekerja di rumah sakit di Raxaul, sebuah kota yang padat di perbatasan India-Nepal di Bihar. Awalnya segala sesuatunya berjalan dengan lancar sampai ketika dia ditahan setelah konferensi di luar negeri pada April 2016, setelah itu dia dideportasi.

Penasihat pemerintah mengatakan kepada pengadilan bahwa visanya telah dibatalkan oleh Konsulat Jenderal India di Houston, Texas, karena dokter itu ternyata telah terlibat dalam “kegiatan evangelikal dan subversif.”

Undang-undang anti-konversi sekarang aktif ditegakkan di setidaknya tujuh dari 29 negara bagian mayoritas Hindu-India. Uttarakhand menjadi negara bagian ketujuh yang bergabung dalam deretan ini pada Mei 2018 ketika gubernur negara bagian Krishna Kant Paul menandatangani undang-undang tersebut pada 18 April.

Hukuman bagi mereka yang melanggar hukum mulai dari denda hingga 50.000 rupee (US$735) hingga hukuman penjara maksimal tiga tahun.

Undang-undang ini menjadikan konversi atau pindah agama sebagai pelanggaran pidana jika dilakukan melalui cara “paksa” atau “penipuan”, atau dengan “godaan” atau “bujukan.”

Para pemimpin Kristen mengatakan layanan yang mereka berikan dalam pendidikan dan perawatan kesehatan tidak dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang ini.

Dalam kasus Philip, konsulat juga merekomendasikan agar status Warga Negara Asing India-nya dicabut. Namun pengadilan menolak upaya tersebut, dengan alasan bahwa hukum India tidak melarang orang untuk mempraktikkan agama mereka.

“(Pemerintah) belum mengeluarkan hukum apa pun yang melarang kegiatan misionaris” di India, demikian peraturan itu.

“Ini mungkin luput dari perhatian mereka bahwa India adalah negara sekuler. Semua orang di negara ini memiliki hak untuk mempraktikkan keyakinan mereka dengan cara yang mereka anggap cocok, asalkan tidak menyinggung orang lain,” kata keputusan itu.

“Jika imannya memotivasi mereka untuk menjadi sukarelawan untuk layanan medis di rumah sakit, tidak ada hukum (tentu bukan dari negara ini) yang melarangnya melakukan hal itu,” demikian pernyataan pengadilan itu.

“Ini adalah keputusan penting,” kata Tehmina Arora, direktur Alliance Defending Freedom (ADF) -India, yang menangani kasus Philip.

Keputasan itu “melindungi hak-hak warga negara asing yang bekerja di organisasi Kristen untuk secara bebas menghayati iman mereka di India,” kata Arora kepada ucanews.com.

Pengadilan menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri “telah bertindak tanpa ada keluhan masalah hukum dan ketertiban,” kata A. C. Michael, seorang pemimpin Kristen yang bermarkas di New Delhi.

Kementerian berada di bawah kekuasaan pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi. Partai Bharatiya Janata (BJP) pro-Hindu dari Modi telah dituduh secara diam-diam mendukung kelompok-kelompok Hindu yang menentang kegiatan misionaris di beberapa negara bagian India dalam upaya untuk menghindukan India.

Keputusan terbaru itu menjadi preseden penting dengan menetapkan hak untuk mempraktikkan iman Kristen seseorang dengan memberikan layanan sukarela, kata Uskup Theodore Mascarenhas, sekretaris jenderal konferensi uskup India.

Undang-undang menjamin warga India hak untuk mengakui iman mereka, mempraktikkan, dan menyebarkan keyakinan apa pun yang mereka pilih, katanya.

“Jika keyakinan memotivasi seseorang untuk menjadi sukarelawan untuk pelayanan sosial, seseorang bebas untuk melakukannya. Tidak ada hukum di India yang menghentikan orang untuk melakukannya,” katanya.

Phillip sekarang tinggal dan melanjutkan praktik kedokteran di Texas, Amerika Serikat.

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi