UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Jika Tidak Ada Terobosan, Udara di Jakarta Akan Lebih Buruk Tahun Ini

Januari 16, 2019

Jika Tidak Ada Terobosan, Udara di Jakarta Akan Lebih Buruk Tahun Ini

Melanie Subono (memegang mikrofon), seorang artis sekaligus aktivis, turut menyampaikan pandangannya soal kualitas udara yang memburuk di Jakarta saat diskusi pada 14 Januari di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat. (Foto: Katharina R. Lestari/ucanews.com)

Sejumlah aktivis lingkungan hidup mengingatkan bahwa kualitas udara yang buruk di Jakarta akan meningkat tahun ini jika baik pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat tidak mengambil langkah-langkah pencegahan.

“Outlook 2019, (pencemaran udara) tetap akan meningkat kalau kita tidak melakukan apa pun,” kata Ahmad Safrudin, direktur eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), dalam sebuah diskusi yang digelar di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, pada 14 Januari.

“Pertanyaannya, faktanya tidak ada upaya konkret yang dilakukan pemerintah,” katanya, seraya menambahkan bahwa industri besar dan kecil, konstruksi dan open waste burningberkontribusi terhadap memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Menurut para aktivis lingkungan hidup yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Peduli Udara Sehat Di Jakarta itu, selama tiga tahun terakhir parameter pencemar udara yakni PM2,5 khususnya di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan selalu menunjukkan angka di atas Baku Mutu Udara Ambien Daerah (BMUAD) Jakarta.

Di Jakarta Pusat, angka tersebut mencapai 42,2 mikrogram per meter kubik (μg/m3) per tahun atau hampir tiga kali lipat dari standar tahunan nasional yakni 15 μg/m3 dan empat kali lipat dari standar yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) yakni 10 μg/m3.

Sementara itu, Jakarta Selatan mencapai angka sedikit lebih rendah yakni 37,5 μg/m3.

Mereka juga mengingatkan bahwa parameter pencemar lain yakni ozone (O3) atau komponen utama dari asbut ketika cahaya matahari berinteraksi dengan emisi kendaraan bermotor dan pabrik melebihi standar nasional yakni 50 μg/m3 dan standar daerah yakni 30 μg/m3 di sejumlah wilayah selama tujuh tahun terakhir.

Paparan ozone (O3) secara berlebihan menimbulkan dampak terhadap kesehatan manusia. Hal ini menyebabkan gangguan pernafasan dan penyakit paru-paru dan memicu asma serta mengurangi kemampuan paru-paru untuk berfungsi secara normal.

Sedangkan PM bisa menembus paru-paru dan masuk pembuluh darah. Paparan partikel-partikel seperti sulfat, nitrat, amonia, sodium klorida, karbon hitam dan debu mineral turut menyebabkan kardiovaskular dan penyakit pernafasan serta kanker paru-paru.

Dalam laporan yang dirilis Maret 2017, WHO menyebutkan bahwa setiap tahun ratusan anak bawah lima tahun (balita) di Indonesia meninggal dunia akibat polusi, sebagian besar karena kabut asap.

Jalal, pendiri Thamrin School for Climate Change and Sustainability, mengatakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 21/2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal dan Peraturan Pemerintah No. 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara belum diterapkan dengan baik.

“Soal regulasi, apakah akan ada perubahan regulasi dalam waktu cepat? Tidak. Ini tahun politik, sepertinya tidak ada yang mengurusi ini. Jadi kalau ada perubahan, ini keajaiban. Di 2019, perubahan regulasi susah untuk keluar,” katanya.

“Soal implementasi, lebih berat lagi.  … Jakarta ibarat rumah yang sedang direnovasi, berdebu. Masalahnya yang tinggal dan kerja di Jakarta harus ‘menikmati’ itu,” lanjutnya.

Pembangunan infrastruktur sudah berjalan selama beberapa tahun. “Tapi sepertinya akan ada proyek-proyek lagi yang menunggu. Situasinya akan tetap seperti ini,” katanya, seraya menyebut proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) sebagai contoh.

Ia juga mengutip laporan yang dirilis pada 2017 oleh Greenpeace Indonesia yang menyebutkan bahwa delapan PLTU Batubara tengah beroperasi dalam radius 100 kilometer dari ibukota.

“Ini permaslaahan lintas-propinsi. Gubernur Jakarta harus ngobrol dengan gubernur Jawa Barat dan Banten. Mau tidak mau seperti itu kalau mau mendapatkan mutu udara yang baik. Karena ini lintas-propinsi, jadi mengarah pada pemerintah pusat juga,” tegasnya.

Pada awal Desember lalu, belasan aktivis lingkungan hidup dan warga ibukota mengancam akan mengambil langkah hukum jika pemerintah tidak mengambil langkah perbaikan dalam waktu 60 hari.

Salah satunya adalah Melanie Subono, seorang artis yang tinggal di Jakarta. Ia mengatakan publik memiliki kekuataan untuk mendorong perubahan.

“Regulasi sudah ada tapi belum dilakukan sekarang. Kontrolnya ada di tangan kita. Ayo kita jalan sama-sama. Kalau saya mati, saya tidak mau mati karena bengek. Nafas itu dikasih gratis oleh Tuhan,” katanya.

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi