UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Warga Papua Pro-Kemerdekaan Tuntut Referendum

Januari 31, 2019

Warga Papua Pro-Kemerdekaan Tuntut Referendum

Benny Wenda memperlihatkan petisi yang ditandatangani oleh 1,8 juta warga Papua. Petisi itu meminta referendum kemerdekaan. (ucanews.com)

Sebuah petisi berisi tuntutan referendum yang ditandatangani oleh 1,8 juta warga Papua pro-kemerdekaan telah diserahkan kepada Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB.

Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda menyerahkan petisi itu kepada Michele Bachelet di Jenewa pada akhir pekan lalu.

Petisi tersebut juga meminta PBB untuk mengirim misi pencari fakta ke Papua untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

“Vanuatu yang menjadi sponsor kami menyerahkan petisi tersebut kepada Michelle,” kata Wenda, seperti dikutip oleh tabloidjubi.com.

Vanuatu adalah salah satu negara Pasifik yang membantu sejumlah kelompok politik Papua termasuk ULMWP dalam mengajukan keanggotaan untuk Melanesian Spearhead Group (MSG) atau sebuah organisasi lintas-pemerintah pada 2014.

Wenda mengatakan petisi itu mewakili “suara rakyat Papua menolak Pepera 1969 yang tidak demokratis.”

Banyak warga Papua meyakini referendum yang memfasilitasi pengambilalihan Papua oleh pemerintah Indonesia itu dicurangi. Hanya sedikit warga Papua yang diijinkan untuk ikut serta dalam referendum kemerdekaan tersebut.

Wenda mengatakan ia juga berbicara kepada Michele tentang kekerasan yang terjadi belum lama ini di Kabupaten Nduga, Propinsi Papua, di mana sedikitnya 20 pekerja bangunan ditembak mati oleh separatis pada awal Desember lalu.

Pasca-pembunuhan itu, ribuan warga desa lari ke hutan untuk menyelematkan diri dari pertempuran antara anggota militer dan separatis.

Dominikus Surabut, salah seorang penandatangan petisi, mengatakan ia dan warga Papua lainnya menandatangani petisi itu berdasarkan kehendak murni.

“Tidak ada paksaan. Itu rakyat gunakan kebebasan mutlak,” kata ketua Dewan Adat Papua itu kepada ucanews.com.

Ia juga mendesak pemerintah Indonesia agar mengakui hak politik warga Papua.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko meyakini PBB akan menghiraukan petisi itu karena PBB “pasti menghormati kedaulatan Bangsa Indonesia.”

Sementara itu, Pastor Laurensius Eddy Doga OFM dari Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan-OFM mengatakan pemerintah Indonesia hendaknya berani bertanya secara jujur kepada warga Papua tentang keinginan mereka.

“Kalau dialog, orang Papua tidak terima. Jadi pemerintah Indonesia hanya tanya orang Papua mau apa. Itu saja kuncinya,” katanya.

“Karena orang Papua sudah tidak percaya negara ini karena pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi,” lanjutnya.

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi