Badan amal Katolik, Caritas, telah menutup bantuan pendidikan untuk anak-anak miskin dan kurang mampu di Bangladesh setelah masa proyek berakhir dan para donor memutuskan untuk menghentikan pendanaan.

Tahun 2012, Caritas menerima dana 10 juta euro ($ 11,4 juta) dari Uni Eropa dan Caritas Prancis untuk memberikan pendidikan dasar kepada ribuan anak-anak miskin.

Proyek yang disebut Aloghor (Mercusuar) ini adalah bagian dari bantuan Uni Eropa yang dinamakan program Mendukung yang Paling Sulit Dijangkau melalui Pendidikan Dasar (SHARE) bagi pendidikan dasar non-formal.

Caritas dipercaya untuk mengelola 1.005 sekolah di seluruh Bangladesh untuk menawarkan pendidikan dasar kepada lebih dari 158.000 anak yang tidak sekolah dan putus sekolah dari masyarakat yang tidak memiliki sekolah sama sekali.

Sebuah sekolah Mercusuar memiliki 30-120 siswa, sementara proyek ini memiliki 1.339 guru dan 172 staf.

Proyek ini mencapai akhir masa tugasnya pada November 2017 tetapi Caritas meminta UE untuk memperpanjangnya hingga Desember 2018.

“Ini adalah kenyataan yang menyedihkan tetapi kami telah memutuskan untuk mendukung sekolah-sekolah terpilih di daerah yang rentan dan sangat membutuhkan untuk diteruskan,” kata Ranjon Francis Rozario, asisten direktur eksekutif (program) Caritas Bangladesh, kepada ucanews.com.

Sekitar 383 sekolah di daerah terpencil di Bangladesh yang sebelumnya didanai oleh proyek Mercusuar ini akan terus beroperasi dengan dukungan dari keuskupan Katolik, Caritas dan masyarakat setempat. Biaya pemeliharaan sekolah akan diminimalkan dan gaji para guru akan dikurangi.

“Sekolah-sekolah akan dijalankan seperti ini selama satu tahun dan selama periode ini kami akan mencoba meyakinkan donatur untuk mendanai mereka. Selain itu, kami telah melakukan upaya selama bertahun-tahun untuk menggabungkan anak-anak miskin ke sekolah-sekolah negeri terdekat di daerah itu,” kata Rozario.

Jyoti F. Gomes, sekretaris Dewan Pendidikan Katolik Bangladesh, mengatakan penutupan proyek itu akan membuat banyak anak-anak yang kurang beruntung kehilangan kesempatan.

“Proyek ini memiliki fokus khusus pada anak-anak dari masyarakat miskin, kurang mampu, dan sulit dijangkau. Tanpa proyek ini, saya khawatir banyak anak miskin akan dirampas haknya untuk menikmati cahaya pendidikan,” katanya kepada ucanews.com.

“Pemerintah berupaya untuk memastikan pendidikan dasar bagi semua dan mengklaim membiayai 100 persen dalam pendaftaran sekolah. Pemerintah tidak ingin organisasi internasional mendanai LSM lokal untuk pendidikan.

“Pemerintah memiliki pendidikan non-formal sebagai kesempatan kedua bagi mereka yang putus sekolah atau anak-anak yang terabaikan. Skema ini telah ada selama bertahun-tahun dan akan terus berlanjut. Namun, anak-anak di daerah terpencil, yang tidak bisa datang kepada kita untuk pendidikan dan mengharuskan kita mendekati mereka, mungkin terabaikan.”

Hampir seperempat dari lebih dari 160 juta penduduk Bangladesh hidup dalam kemiskinan ekstrem, menurut Bank Dunia.

Kemiskinan menjadi penghalang utama bagi pendidikan di negara di mana tingkat literasi resmi sekitar 60 persen.

Pendidikan dasar tidak dipungut biaya di sekolah-sekolah negeri, tetapi siswa harus membayar biaya sekolah di sekolah swasta, sehingga jutaan siswa putus sekolah setelah kelas lima karena keluarga mereka tidak mampu membayar biaya sekolah mulai kelas enam.

Pada tahun 2016, sekitar 38 persen siswa putus sekolah di Bangladesh, menurut Biro Informasi dan Statistik Pendidikan Bangladesh. Pada 2014, sebuah laporan UNICEF mengatakan 5,6 juta anak-anak Bangladesh tidak bersekolah.