UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Kebebasan Beragama di Cina ‘Memburuk Pada 2018”

Pebruari 8, 2019

Kebebasan Beragama di Cina ‘Memburuk Pada 2018”

Sejumlah gereja Katolik bebas mengadakan ibadah dan menyambut umat mereka tanpa rasa takut akan pembalasan dari perpanjangan tangan negara itu - selama mereka menyanyikan hymne dari teks yang sama yang disediakan oleh Partai Komunis Cina. Dalam foto ini, anggota paduan suara tengah bernyanyi di sebuah gereja di Fuyang di Propinsi Anhul di Cina bagian timur pada 24 Desember 2018. (Foto: AFP)

Lebih dari satu juta umat Islam Uighur dan umat Islam lainnya yang ditahan di “kamp-kamp re-edukasi” di Xinjiang hingga para korban dari gereja-gereja Katolik yang ditutup oleh pemerintah di Propinsi Henan bagian tengah serta para pengikut Falun Gong dan umat beragama yang mengalami persekusi menjadi subyek larangan ketat yang semakin meningkat.

Ketika Partai Komunis Cina (PKC) terus melarang kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan hak-hak dasar lainnya di bawah pemerintahan otoriter Presiden Xi Jinping, Freedom House menempatkan Cina pada urutan ke-11 dari 100 negara dalam laporan tahunan terbarunya.

Laporan berjudul “Kebebasan Di Dunia Tahun 2019” itu menyebutkan bahwa “kemampuan umat beragama di Cina untuk menjalankan ibadah ada bermacam-macam berdasarkan afiliasi agama, lokasi dan status registrasi.”

Laporan itu tidak memperhitungkan Hong Kong – yang telah melangkah menuju era semi-otoriter sejak mendapat peringatan dari sebuah komisi Katolik tahun lalu – atau Tibet yang ramai diberitakan. Namun laporan tersebut menggarisbawahi bagaimana “rezim otoriter Cina menjadi semakin represif dalam beberapa tahun terakhir.”

Dalam laporan itu tidak dicantumkan tingkatan persekusi agama berdasarkan agama tetapi disebutkan bahwa banyak umat Islam menjadi korban yang paling menderita karena ditahan dan menjadi subyek indoktrinasi politik di Xinjiang.

Dalam sebuah bab terkait kebebasan individu untuk menjalankan ibadah dan mengungkapkan iman mereka baik di ruang privat maupun ruang publik, laporan itu menyebutkan bahwa mayoritas umat Buddha dan Tao keturunan Cina mungkin “tidak merasa terpaksa.”

Namun laporan itu menjelaskan bahwa pada 2017 ada lebih dari 100 juta umat beragama yang sebagian besar adalah umat Protestan, Buddha asal Tibet dan Islam Uighur serta pengikut Falun Gong mengalami “persekusi tingkat tinggi dan sangat tinggi.”

Situasi mereka memburuk pada 2018 akibat sejumlah peraturan baru antara lain sebuah larangan anak kecil untuk masuk ke dalam gereja dan masjid, sebuah larangan pada Mei lalu tentang penjualan Kitab Suci secara daring dan penutupan paksa gereja dan “gereja rumah” di beberapa wilayah.

“Peraturan-peraturan baru tentang isu agama yang mulai berlaku pada Februari (2018) memperkuat kendali terhadap tempat ibadah, perjalanan rohani dan pendidikan agama anak-anak,” demikian menurut laporan itu.

Sementara itu, umat Islam di Xinjiang kini harus berjuang mematuhi larangan tentang pakaian keagamaan mereka dan intervensi negara dalam perayaan keagamaan seperti Ramadan dan bahkan pilihan nama bayi mereka.

“Larangan yang sangat mengganggu … jelas bertujuan untuk merusak identitas agama umat Islam di wilayah (Xinjiang),” demikian menurut laporan itu. Beijing telah lama mengkhawatirkan ancaman separatis berbahasa Turki di Xinjiang yang menginginkan kemerdekaan untuk wilayah mereka.

Laporan itu juga menyinggung soal kesepakatan sementara antara Vatikan dan Beijing pada September lalu yang secara efektif memberi legitimasi yang lebih besar kepada Gereja Cina dan para uskup yang diangkat oleh negara. Laporan tersebut juga menyesalkan PKC yang “memanipulasi doktrin agama demi kepentingan partai.”

Falun Gong dikesampingkan karena PKC memiliki fokus yang berbeda. Namun “represi terhadap kelompok itu nampaknya menurun di beberapa wilayah.” Seperti diketahui, kebocoran dokumen dari Propinsi Liaoning bagian utara mengungkap imbauan untuk melakukan kehancuran kembali pada tiga bulan pertama tahun 2018 di tengah laporan penyiksaan dan berbagai langkah untuk menghentikan laporan pelecehan yang beritanya sudah menyebar ke seluruh dunia.

Freedom House juga menggambarkan Cina sebagai ancaman global terhadap demokrasi yang dimenangkan oleh Amerika Serikat karena Beijing berusaha “mengekspor” model pemerintahannya ke negara-negara lain.

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi