UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Gereja Katolik di Batam Turut Aksi Damai Desak Pengadilan Berintegritas

Pebruari 12, 2019

Gereja Katolik di Batam Turut Aksi Damai Desak Pengadilan Berintegritas

Puluhan demonstran dari delapan kelompok yang menyebut dirinya sebagai Jaringan Peduli Migran, Perlindungan Perempuan dan Anak (Safe Migrant) membungkam mulut mereka dengan lakban hitam selama aksi damai yang digelar pada 11 Februari di depan kantor PN Batam. (Foto:Safe Migrant)

Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran-Perantau (KKPPM) Keuskupan Pangkalpinang turut serta dalam aksi damai yang digelar pada 11 Februari di depan Kantor Pengadilan Negeri (PN) Batam di Propinsi Kepulauan Riau untuk mendesak pengadilan yang berintegritas.

Dalam aksi damai yang diikuti oleh puluhan orang dari delapan kelompok yang menyebut dirinya sebagai Jaringan Peduli Migran, Perlindungan Perempuan dan Anak (Safe Migrant) Kota Batam itu, peserta membungkam mulut mereka dengan lakban berwarna hitam.

Mereka menyampaikan sebuah pernyataan sikap kepada perwakilan PN Batam.

Dalam pernyataan sikap tersebut, peserta aksi damai “mendesak pengadilan untuk mengedepankan integritas yang jujur, adil, profesional dan menggunakan hati nurani berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dalam menegakkan hukum dan memutuskan perkara perdagangan orang.”

Mereka juga “mengutuk semua praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan peradilan mana pun terutama terhadap oknum yang merusak citra pengadilan dalam memutuskan perkara dengan ‘bermain mata’ pada para pelaku tindak pidana perdagangan orang.”

Aksi damai itu digelar dua hari menjelang sidang putusan oleh PN Batam terkait dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan terduga pelaku bernama J. Rusna, direktur perusahaan penyalur tenaga kerja PT Tugas Mulia.

Sebelumnya, pada 29 Januari, PN Batam menggelar sidang tuntutan di mana jaksa penuntut umum menuntut terduga pelaku dengan hukuman penjara selama 1,5 tahun karena diduga mengeksploitasi seorang remaja putri asal Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengirimkannya kepada seorang majikan dan mengantongi gaji bulanannya selama dua tahun sejak 2016.

Menurut koordinator KKPPM Keuskupan Pangkalpinang Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus Pr, tuntutan jaksa penuntut umum itu “mengabaikan sama sekali” UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO yang menjadi isi dakwaan.

Menurut UU itu, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Padahal PN Batam pada Desember lalu menjatuhkan vonis hukuman penjara empat tahun kepada paman korban bernama Paulus Baun karena terbukti bersalah telah membawa korban kepada Rusna. Vonis ini diberikan berdasarkan UU tersebut, kata imam yang melayani Paroki Kerahiman Ilahi di Batam itu.

Koordinator aksi damai, Sudirman Latief, mengaku sangat prihatin dengan proses persidangan yang dianggap “tidak adil dan berat sebelah dengan memihak kepada terdakwa.”

Ia pun mengajak seluruh masyarakat di Propinsi Kepulauan Riau untuk  bekerja sama memberantas TPPO karena ini merupakan “kejahatan luar biasa” dan “kejahatan kemanusiaan.”

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi