UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Protes Menolak Bendungan Myitsone yang Dibeking Cina Berlanjut

Pebruari 12, 2019

Protes Menolak Bendungan Myitsone yang Dibeking Cina Berlanjut

Para demonstran menuntut pemerintah Myanmar menghentikan pembangunan Dam Myitsone secara permanen dalam protes di Myitkyina, ibukota Negara Bagian Kachin, pada 7 Februari. Proyek itu dihentikan oleh Myanmar pada 2011 karena masalah lingkungan. (Foto oleh Zau Ring Hpra / AFP)

Sebuah pengadilan di Negara Bagian Kachin, Myanmar, meminta seorang wanita Katolik untuk membayar ganti rugi karena mengorganisir protes terhadap proyek Bendungan Myitsone yang dinilai melanggar hukum.

Bernadette Ja Hkawng didenda 10.000 kyat (US $ 6,50) pada 11 Februari setelah menggunakan pengeras suara dan slogan yang tidak sah seperti “No Myitsone Dam” (hentikan bendungan Myitsone) dalam protes 7 Februari.

Namun bagi Bernadette, bukan jumlah uangnya yang menjadi keprihatinannya tetapi perjuangan yang dihalangi.

“Saya melakukan ini tidak hanya bagi orang-orang di Kachin tetapi juga di seluruh negeri, jadi saya siap menghadapi tantangan apa pun,” kata Ja Hkawng kepada ucanews.com.

Dia telah meminta semua orang di Myanmar untuk bergandengan tangan melindungi Sungai Irrawaddy dan menghentikan proyek bendungan yang didukung Tiongkok secara permanen.

“Saya tidak akan berhenti berjuang melawan bendungan di Negara Bagian Kachin,” kata Ja Hkawng, yang dipaksa memberi jalan bagi megaproyek itu dan meninggalkan desa Tangphre dan pindah pada 2010.

Pada 8 Februari, polisi di Myitkyina, ibu kota Kachin, mengajukan gugatan terhadap pemimpin protes dengan menggunakan pasal 20 dari undang-undang perkumpulan dan prosesi damai karena menggunakan slogan dan pengeras suara yang tidak sah.

Di bawah undang-undang itu, penyelenggara harus memberi tahu polisi terlebih dahulu mengenai aksi protes dan lokasi, waktu dan tujuannya. Mereka juga perlu memberikan perincian tentang slogan yang akan ditampilkan dan informasi pribadi dari siapa pun yang berencana akan melakukan orasi.

Para pastor dan biarawati Katolik bergabung dengan lebih dari 6.000 orang termasuk para pemimpin lintas agama, politisi dan aktivis dalam pawai di Myitkyina untuk menyerukan penghentian total proyek bendungan itu.

Para pastor dan biarawati Katolik bergabung dengan lebih dari 6.000 orang termasuk para pemimpin lintas agama, politisi dan aktivis dalam pawai di Myitkyina untuk menyerukan penghentian total proyek bendungan itu.

Para pengunjuk rasa mengenakan ikat kepala bertuliskan “No Myitsone Dam” dan memegang plakat yang ditulis dalam bahasa Inggris, Burma dan Cina yang bertuliskan “Tidak boleh ada bendungan di Sungai Irrawaddy, sumber kehidupan Myanmar,” “Biarkan Irrawaddy mengalir dengan bebas selamanya” dan “Biarkan pengungsi kembali rumah.”

Lu Ra, pemimpin protes lainnya, mengatakan orang-orang Kachin menentang proyek bendungan itu.

“Tidak masalah jika kami menghadapi tuntutan hukum atau kesulitan apapun, kami tidak takut karena kami bertekad untuk terus berjuang menghentikan proyek bendungan secara permanen,” kata Lu Ra, seorang etnis Baptis Kachin, kepada ucanews.com.

Tahun 2010, pembangunan bendungan itu telah menyebabkan setidaknya 3.000 orang dipindahkan dari rumah mereka ke desa-desa yang baru dibangun.

Yang membuat Cina tidak senang, pemerintah yang didukung militer saat itu, Thein Sein, menunda pembangunan pada September 2011.

Sebagian besar listrik yang dihasilkan oleh proyek senilai $3,8 miliar itu akan jatuh ke China.

Kekhawatiran baru atas proyek ini muncul setelah kunjungan bulan Desember oleh Duta Besar China, Hong Liang, ke Negara Bagian Kachin di mana ia bertemu dengan partai-partai politik dan organisasi sosial.

Dua minggu setelah pertemuan itu, kedutaan besar China di Yangon merilis pernyataan yang mengatakan komunitas Kachin tidak menentang proyek tersebut dan yang menolak adalah beberapa individu dari luar dan organisasi sosial.

Klaim itu diperdebatkan oleh seorang pemimpin Katolik Kachin.

Kardinal Charles Maung Bo dari Yangon mengimbau semua pemangku kepentingan untuk menghentikan proyek bendungan itu karena ini adalah “bencana lingkungan” dan “hukuman mati” bagi rakyat Myanmar.

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi