UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Kritik Junta, Stasiun TV di Thailand Dibekukan Sementara

Pebruari 13, 2019

Kritik Junta, Stasiun TV di Thailand Dibekukan Sementara

Para pendukung pro-demokrasi membawa spanduk anti-kudeta saat aksi protes di Universitas Thammasat di Bangkok pada 11 Februari. Pemerintah militer terus membatasi kebebasan berekspresi menjelang pemilu yang akan berlangsung pada 24 Maret. (Foto: Jewel Samad/AFP)

Komisi penyiaran di Thailand mendapat kritikan keras karena membekukan sementara sebuah stasiun televisi menjelang pemilihan umum (pemilu) yang akan berlangsung pada 24 Maret.

Pada 12 Februari, Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional (KPTN) mengumumkan pembekuan sementara Voice TV selama 15 hari mulai 13 Februari setelah menuduh stasiun televisi itu menciptakan kebingungan publik, memancing konflik dalam masyarakat dan mengancam keamanan nasional karena menyiarkan sejumlah kandidat yang memiliki sikap kritis terhadap pemerintahan militer Thailand dan menyiarkan kritikan terhadap cara pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi dan pemilu mendatang.

“Pembekuan sementara Voice TV menggarisbawahi pesan bahwa mengkritik pemerintahan militer Thailand menjelang pemilu itu dilarang,” kata Brad Adams, direktur eksekutif Divisi Asia dari Human Rights Watch (HRW).

“Para jenderal di Thailand tengah memperlihatkan bahwa mereka tidak berniat memperlunak cara keras mereka dalam memerintah negara itu untuk menjamin pemilu yang adil,” katanya.

Voice TV telah menjadi target sensor dan hukuman jika dibandingkan dengan stasiun televisi lainnya sejak kudeta militer pada Mei 2014 yang menggiring Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (DNPK) menduduki kursi kekuasaan, demikian laporan HRW seperti tertulis pada situsnya.

Otoritas membekukan sementara stasiun televisi itu selama 26 hari pada 2014 dan tujuh hari pada 2017. Sementara pada 17 peristiwa, stasiun televisi itu diperintahkan untuk menghapus beberapa program tertentu.

Pada 1 Desember, DNPK mencabut larangan terkait pertemuan publik dan kegiatan politik yang mengijinkan partai politik untuk berkampanye bagi parlemen. Namun perintah militer yang melarang kebebasan berekspresi dan yang mengijinkan penuntutan hukum atas tindak pidana untuk pidato kritis terhadap junta, kebijakan dan aksinya serta kerajaan tetap berlaku.

Pengumuman DNPK 97/2014 melarang “kritikan terhadap karya DNPK” dan penyebaran “informasi yang bisa melukai keamanan nasional, menyebabkan kebingungan, atau memancing konflik atau perpecahan di negara ini.” Pengumuman ini juga memaksa semua media untuk mendistribusikan informasi yang dikeluarkan oleh junta.”

Pengumuman DNPK 103/2014 melarang penyebaran berita atau pendistribusian publikasi apa pun yang berisi informasi yang dianggap otoritas “secara sengaja diputarbalikkan untuk menimbulkan kesalahpahaman publik yang mempengaruhi keamanan nasional atau ketertiban umum.”

KPTN telah menjadi alat sensor utama bagi junta, demikian menurut HRW.

“Pemilu di Thailand tidak akan kredibel jika media disumbat dan komentar kritis tentang pemerintahan militer dilarang,” kata Adams.

“Pemerintah hendaknya segera menjunjung tinggi kebebasan media dengan mencabut larangan terhadap Voice TV dan mengakhiri berbagai upaya untuk membungkam media ini dan media lain yang bersikap kritis terhadap junta,” lanjiutnya.

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi