UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditolak Kelompok Konservatif

Pebruari 13, 2019

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditolak Kelompok Konservatif

Kelompok konservatif agama di Indonesia menentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang bertujuan melindungi perempuan, dengan mengatakan bahwa RUU itu bertentangan dengan norma-norma Islam dan mendukung perzinaan serta homoseksualitas. (Foto oleh Bay Ismoyo/AFP)

Kelompok konservatif agama sedang berupaya untuk menggagalkan upaya pengesahan rancangan undang-undang  (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual yang oleh banyak pihak dianggap sebagai sebuah terobosan penting, terutama bagi hak-hak para korban.

Mereka mengklaim bahwa RUU itu tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam dan malah mendukung praktek perzinahan dan homoseksualitas.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Dewan Perwakilan Rakyat ingin agar RUU itu disahkan sebelum pemilihan presiden pada bulan April.

RUU itu berupaya mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tidak tercakup dalam undang-undang yang sudah ada dan mendukung perempuan untuk melaporkan kejahatan yang menimpa mereka.

Kekerasan seksual yang dimaksud termasuk pelecehan seksual, pelacuran paksa dan pernikahan paksa.

Namun, para penentang mengklaim RUU itu buruk dan terlalu liberal karena menyiratkan bahwa segala bentuk hubungan seksual sesama jenis dapat diterima.

RUU itu tidak menetapkan bahwa hubungan seksual hanya boleh terjadi antara pasangan yang sudah menikah, demikian kritik mereka.

Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengatakan RUU itu tidak sesuai dengan norma agama, Pancasila dan nilai ketimuran.

Menurut dia, definisi kekerasan seksual hingga cakupan tindak pidana kekerasan seksual dominan berprespektif liberal, bahkan berpretensi membuka ruang sikap permisif atas perilaku seks bebas dan menyimpang.

Sebuah petisi online yang menyerukan umat Islam untuk menolak RUU tersebut juga telah memperoleh lebih dari 150.000 pendukung.

Maimon Herawati, penggagas petisi mengatakan RUU itu menganjurkan perzinahan.

“RUU ini jelas melanggar nilai kebenara, dan mengganggu keadilan bagi keluarga Indonesia yang meyakini bahwa perzinaan dilihat dari segi manapun adalah perbuatan keji, meskipun dilandasi suka sama suka,” katanya.

Namun, aktivis perempuan mengatakan penentang RUU itu salah paham.

Menurut Mariana Amiruddin, komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), RUU ini merupakan terobosan hukum yang akan memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan, termasuk para korban kekerasan seksual.

Komnas Perempuan memainkan peran kunci dalam menyusun draft RUU ini.

“Dengan undang-undang yang Sudah ada saat ini, tidak ada, misalnya,  cara bagi korban perkosaan untuk mengakses langkah-langkah rehabilitasi,” kata Amiruddin.

Menurut lembagany, ada 13.384 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada 2017. Dari jumlah itu, sepertiganya melibatkan kekerasan seksual.

Amiruddin mengatakan RUU itu lebih fokus pada tindakan kekerasan, seperti paksaan, intimidasi dan bukan pada hal-hal yang terkait orientasi seksual, merujuk pada kritik bahwa RUU itu mendukung homoseksualitas.

Suster Maria Yosephina Pahlawati SSpS yang melayani perempuan korban kekerasan di Flores, mendukung RUU tersebut.

“Kita memang membutuhkan aturan yang lebih rinci dan eksplisit karena ketika kami melaporkan kasus kekerasan seksual, polisi sering bingung mengenai pasal hukum apa yang dapat mereka gunakan terhadap pelaku,” katanya.

“Ada banyak batasan pada hukum yang berlaku saat ini. RUU ini mengisi kekosongan,” tambahnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Yohana Susana Yembise mengatakan ia akan berusaha duduk bersama dengan kelompok yang menentang RUU ini.

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi