UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Imbauan Penghapusan Hukuman Mati Tidak Digubris Presiden Sri Lanka

Maret 15, 2019

Imbauan Penghapusan Hukuman Mati Tidak Digubris Presiden Sri Lanka

Aktivis meletakkan poster di tempat umum di kota-kota seperti Kolombo untuk menentang sosialisasi hukuman mati di Sri Lanka, 40 tahun setelah eksekusi terakhir dilakukan di negara itu. Pemerintah menerima sekitar 100 pelamar sejak memasang iklan lowongan kerja sebagai penggantung pada februari 2019. Gaji seorang penggantung adalah 36.310 rupee (US$200) per bulan. (Foto: Quintus Colombage/ucanews.com)

Presiden Sri Lanka Maithripana Sirisena merasa yakin bahwa pelaksanaan kembali hukuman mati merupakan cara terbaik untuk mengatasi masalah narkoba yang semakin merajalela di negara itu. Namun sebuah pusat yang dikelola seorang imam dan beberapa fasilitas rehabilitasi lain di Kolombo sedang berusaha meyakinkan bahwa terapi adalah jalan terbaik.

Baru-baru ini akal sehat Presiden Sirisena dipertanyakan setelah ia mengkritik mantan sekutu yakni parlemen yang sudah dibubarkan dan membuat kacau negara itu. Namun pada Januari lalu, Pengadilan Pembelaan mengusulkan agar ia menemui psikiatris.

Tidak peduli pada keputusannya yang gila, Presiden Sirisena mengatakan pada 7 Februari bahwa ia akan melegalkan hukuman mati dalam jangka waktu dua bulan bagi mereka yang terbukti melakukan kejahatan narkoba.

Saat ini ada sekitar 1.300 orang yang terancam hukuman mati di Sri Lanka, dan para tokoh agama telah menggelar aksi menentang langkah tersebut khususnya setelah iklan lowongan kerja untuk dua penggantung muncul di surat kabar lokal dan menarik perhatian 100 pelamar.

Ganja dan heroin menjadi momok narkotika terbesar kedua di negara itu. Otoritas khawatir hal ini akan menjadi poin transit besar bagi para penyelundup internasional.

Basil Alwis, seorang pengusaha dan ayah dari tiga anak, tahu betul bagaimana narkoba menghancurkan kehidupan: ia mencoba bunuh diri setelah anak keduanya ditangkap atas tuduhan narkoba pada Agustus lalu. Dua paket heroin ditemukan di saku anaknya.

Anaknya – yang meminta agar namanya tidak disebutkan – menjalani terapi dengan bimbingan sejumlah imam di ibukota, tetapi gagal direhabilitasi. Ia juga kehilangan pekerjaan di kantor dan terancam hukuman disipliner.

Kini Alwis dan anggota keluarganya khawatir apa yang akan tejadi pada anaknya itu karena ia bisa saja menghadapi hukuman mati jika ia tersandung sekali lagi.

Mereka tidak percaya hukuman mati sebagai efek jera.

Aktivis hak asasi manusia (HAM) Niruddi Senaviratne sepakat. Ia mengatakan tidak ada bukti dari negara mana pun di Asia atau negara lain yang mendukung hipotesa bahwa hukuman mati mengurangi kejahatan.

“Ada penurunan serius dalam sistem hukum kita, termasuk tidak adanya akses yang mudah dan bantuan hukum yang baik,” katanya, seraya menyebut hal ini sebagai masalah serius.

“Hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang tidak bisa dianulir dan yang tidak memberi ruang untuk memikirkan bukti baru yang mungkin muncul setelah pengakuan dilakukan, misalnya melalui teknologi baru, yang mengindikasikan pengakuan yang keliru.”

Presiden Sirisena menegaskan kembali dukungannya untuk kebijakan tersebut pada 5 Maret ketika ia berargumen bahwa hukuman mati perlu dilakukan untuk “menyelamatkan” generasi muda.

Amnesty International (AI) tidak sepakat. Dalam surat terbuka untuk pemerintah, organisasi HAM ini mendesak pemerintah agar memilih jalur lain dan mengesampingkan rencana untuk mengeksekusi 13 orang karena kasus narkoba.

AI juga melakukan peninjauan terhadap sejumlah kasus hukuman mati dan meminta otoritas untuk mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.

International Commission of Jurists (ICJ) juga tidak sepakat dan meminta penghapusan hukuman mati karena hukuman mati tidak baik dan tidak manusiawi.

ICJ juga meminta pemerintah untuk menandatangani Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang akan mewajibkan pemerintah untuk menghapus bentuk hukuman ini.

Uni Eropa juga menyampaikan hal serupa ketika Konferensi Waligereja Sri Lanka mengatakan bahwa langkah-langkah keamanan ketat akan mampu menurunkan kasus perdagangan narkoba.

Namun Presiden Sirisena keras kepala. Ia mengatakan para pejabat bea cukai, polisi dan penjaga pantai akan bekerjasama membasmi penjualan narkoba, tetapi hukuman mati tetap dibutuhkan.

Meskipun hukuman mati masih ada dalam undang-undang negara itu, tidak ada eksekusi yang dilakukan sejak 1976.

Pada 2004, pemerintah mengembalikan eksekusi untuk kejahatan seperti perkosaan, pembunuhan dan perdagangan narkoba, Tetapi tidak satu pun dieksekusi di tengah pertentangan yang semakin menguat.

Menyusul kunjungannya ke Filipina pada Januari lalu, Presiden Sirisena mengatakan ia ingin meniru taktik Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam menangani pengguna dan penjual narkoba.

Presiden Duterte diduga telah mendapat sanksi atas ratusan atau bahkan ribuan pembunuhan ekstra-yudisial selama perang terhadap narkoba yang dilakukannya.

Sejak 2017, ia juga telah meminta agar hukuman mati dihidupkan kembali di Filipina sehingga ia berada dalam situasi canggung dengan Gereja dan sebagian besar masyarakat.

Presiden Duterte menggambarkan hukuman mati sebagai satu-satunya cara untuk menimbulkan ketakutan dalam masyarakat, sementara Paus Fransiskus menyebut hukuman mati sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima apa pun alasannya.

Meskipun demikian, seperti apa yang disampaikan Presiden Sirisena, perekrutan orang untuk menjadi penggantung tidak semudah seperti yang dipikirkan pemerintah.

Pada 2014, seorang penggantung yang dipekerjakan mengundurkan diri dalam ketakutan setelah melihat eksekusi yang dilakukannya hanya beberapa hari setelah pelatihan. Tiga orang lainnya yang direkrut pergi meninggalkan pekerjaan mereka pada tahun yang sama.

Namun gelombang sudah berubah karena Kementerian Hukum dan Reformasi Penjara mengklaim telah merekrut sekitar 10 pelamar untuk dua lowongan yang diumumkan baru-baru ini.

Jatuh tempo untuk pekerjaan bergaji 36.310 rupee (US$200) sebulan itu adalah 25 Februari.

Kementerian mengatakan tidak akan menyebutkan siapa saja kandidat yang berjumlah sedikit itu atau tanggal wawancara mereka karena alasan keamanan.

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi