UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

8 Orang Tewas Dalam Kekerasan Politik di Banglades

Maret 20, 2019

8 Orang Tewas Dalam Kekerasan Politik di Banglades

Warga suku menjual produk mereka di Distrik Rangamati di Chittagong Hill Tracts di Banglades pada 2 Maret. Sedikitnya 58 orang tewas dalam kerusuhan antara partai-partai politik di wilayah yang rawan ini sejak 2017. (Foto: Stephan Uttom/ucanews.com)

Dua peristiwa penembakan di wilayah Chittagong Hill Tracts (CHT) yang bergejolak menewaskan delapan orang.

Pada 18 Maret, sekelompok orang bersenjata memuntahkan peluru ke arah dua kendaraan jeep yang mengangkut sejumlah petugas pemilihan umum yang dikawal oleh seorang anggota Ansar – sebuah pasukan keamanan paramiliter – di Sub-Distrik Baghaichhari, Distrik Rangamati.

Empat orang tewas di tempat kejadian dan tiga orang lainnya meninggal di sebuah rumah sakit. Sementara beberapa orang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Para korban diserang saat dalam perjalanan pulang menuju pusat kota di Distrik Rangamati seusai pemilihan umum.

Dalam serangan kedua pada 19 Maret pagi, sekelompok orang bersenjata menembak mati seorang pemimpin cabang setempat dari Awami League Party yang berkuasa di depan kediamannya di Sub-Distrik Bilaichhari, Distrik Rangamati.

Tidak seorang pun bertanggungjawab atas kedua serangan tersebut.

“Belum ada kasus yang dilaporkan terkait serangan itu, tetapi kami tengah melakukan penyelidikan terkait siapa pelakunya,” kata Abdul Monjur, seorang pejabat polisi di Kantor Polisi Baghaichhari, kepada ucanews.com.

Meskipun demikian, peristiwa penembakan itu dilihat sebagai kelanjutan dari pertumpahan darah antara partai-partai politik dari kelompok suku bersenjata di CHT yang telah menewaskan 58 orang dalam 15 bulan sejak Desember 2017.

Kekerasan tersebut merupakan hasil dari instabilitas politik dan perlakuan buruk yang dialami oleh berbagai kelompok suku, kata Romo Liton Hubert Gomes OSC, sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Banglades.

“CHT menjadi wilayah yang bergejolak selama bertahun-tahun dan terus menjadi kawasan yang rawan meskipun ada penandatanganan kesepakatan damai pada 1997 antara pemerintah dan milisi kelompok suku. Kesepakatan damai belum diimplementasikan dengan baik dan kelompok suku mengungkapkan kemarahan mereka atas janji-janji yang belum terpenuhi,” katanya kepada ucanews.com.

“Untuk menciptakan perdamaian di wilayah perbukitan itu, kita perlu memastikan bahwa sistem demokrasi berjalan dan hak-hak semua orang dipenuhi. Semua pihak perlu bersabar, menahan diri dan menghindari sikap mendominasi,” katanya.

Sazzad Hossain Siddiqui, dosen studi perdamaian dan konflik di Universitas Dhaka, mengatakan kepada ucanews.com bahwa CHT telah mengalami berbagai dimensi serius terkait kebijakan memecah-belah dan berkuasa mulai sejak periode Pakistan hingga kemerdekaan Banglades.

“Kelompok-kelompok suku dulu bersatu dan menentang kekuasaan kelompok Suku Bengala, tetapi sekarang mereka terpecah-belah sedikitnya dalam empat kelompok. Kesepakatan damai itu belum berjalan, maka tidak akan ada perdamaian di wilayah perbukitan itu dalam makna yang sesungguhnya,” katanya.

“Pemerintah perlu bersikap bijaksana dalam menghadapi masyarakat di CHT. Sengketa lahan harus diselesaikan dan kamp-kamp militer hendaknya ditarik. Segala upaya perlu dilakukan untuk meredam amarah masyarakat di wilayah perbukitan itu,” lanjutnya.

Perlakuan Buruk di Wilayah yang Terabaikan

CHT yang terdiri atas tiga bukit dan distrik berhutan – Bandarban, Rangamati dan Khagrachhari — merupakan satu-satunya wilayah pegunungan di Banglades dan berbatasan dengan India dan Myanmar. Wilayah itu dihuni lebih dari 25 kelompok suku, sebagian besar beragama Buddha.

Tahun 1960-an, ketika Banglades menjadi bagian dari Pakistan, masalah muncul di CHT setelah pembuatan danau buatan sebagai pusat pembangkit listrik tenaga air di Distrik Rangamati. Proyek ini memakan lahan yang sangat luas dan mengungsikan ribuan orang.

Kerusuhan terjadi setelah Banglades merdeka tahun 1971. Masyarakat di wilayah perbukitan itu tetap terabaikan dan kecewa sehingga membentuk sebuah partai politik: Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS).

Sejak akhir 1970-an, pemerintah telah berusaha mengubah demografi wilayah itu dengan mengirim umat Islam Suku Bengala yang miskin dan tidak mempunyai lahan ke sana. Umat Muslim ini mendiami lahan dan properti milik warga suku dengan dukungan dari para pejabat pemerintah.

Untuk melawan para pendatang tersebut, PCJSS membentuk sebuah milisi bersenjata – Shanti Bahini (Pasukan Perdamaian) – dan mulai menyerang umat Islam dan aparat keamanan pemerintah.

Sebagai balasan, pemerintah mengirim aparat militer ke wilayah itu dan perang terjadi antara aparat militer dan milisi bersenjata selama hampir dua dekade.

Tahun 1997, pemerintah dan PCJSS menandatangani perjanjian damai yang berfokus antara lain pada resolusi sengketa lahan, otonomi daerah, pengembangan sosio-ekonomi dan penarikan kamp-kamp militer.

Sebuah faksi PCJSS yang menentang perjanjian damai itu membentuk sebuah partai politik lain – United People’s Democratic Front – untuk meminta otonomi penuh bagi CHT.

Sengketa lahan masih belum terselesaikan dan CHT masih diawasi aparat militer setelah kerusuhan meningkat sejak 2017.

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi