UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Imam, Bruder, Suster di India Tolak Aturan Pajak Penghasilan

Maret 26, 2019

Imam, Bruder, Suster di India Tolak Aturan Pajak Penghasilan

Seorang suster membawa salib yang terbuat dari daun palem selama prosesi untuk mengenang penyaliban Yesus Kristus di Gereja St. Joseph di Hyderabad pada 30 Maret 2018. Negara bagian Tamil Nadu di India menetapkan ketentuan membayar pajak bagi para imam dan biarawati yang bekerja di sekolah yang didanai negara. (Foto oleh Noah Seelam / AFP)

Orang-orang Gereja di negara bagian Tamil Nadu di India mencari upaya hukum untuk melawan perintah Pengadilan Tinggi yang meminta kaum religius membayar pajak penghasilan atas gaji yang mereka dapat dari lembaga pendidikan yang didanai negara.

Aturan yang ditetapkan pada 20 Maret di negara bagian selatan itu mengakhiri praktik lama yang memberi pengecualian bagi para imam, bruder dan suster untuk membayar pajak dari gaji mereka, dengan alasan bahwa mereka menyumbangkan gaji ke biara atau keuskupan yang terlibat dalam pelayanan sosial.

“Aturan itu adalah sebuah kemunduran. Kami pasti akan mencari opsi hukum untuk mengatasinya,” kata Pastor L. Sahayaraj, wakil sekretaris Dewan Uskup Tamil Nadu.

Perintah Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa gaji-gaji diterima oleh individu dan bahwa penyerahan gaji hanya dapat diperlakukan sebagai “aplikasi” dari pendapatan mereka. Dikatakan bahwa pilihan aplikasi mereka tidak layak untuk mendapat pembebasan pajak.

Kasus ini bermula pada tahun 2015 ketika departemen pajak penghasilan negara menginstruksikan lembaga-lembaga pendidikan yang dibantu negara untuk memotong pajak dari gaji para pastor, biarawan dan biarawati, mengakhiri ketetapan lama yang membebaskan mereka dari pajak.

Para pejabat Gereja melawan hal itu di Pengadilan Tinggi, yang kemudian menyatakan menolak ketentuan pajak penghasilan itu, kata Pastor Sahayaraj kepada ucanews.com.

Pengadilan menerima bahwa karena para pastor dan biarawati telah berikrar tentang kemiskinan dan menyerahkan pendapatan pribadi mereka kepada Gereja, tidak ada pendapatan yang diperoleh secara efektif sehingga mereka tidak bertanggung jawab untuk membayar pajak, katanya.

Namun, departemen pajak mengajukan banding terhadap putusan tersebut, dan menghasilkan putusan pengadilan terbaru.

Pengadilan mengatakan departemen pajak penghasilan maupun pemerintah negara bagian tidak ada hubungannya dengan karakter keagamaan institusi. Guru-guru bisa saja biarawati atau misionaris, tetapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk mencari pembebasan membayar pajak, katanya.

Para pejabat Gereja mempertimbangkan berbagai pilihan hukum untuk menantang aturan terbaru ini.

Pastor Sahayaraj mengatakan, 5.000 kaum religius termasuk pastor, suster, dan bruder bekerja di lebih dari 2.800 lembaga pendidikan yang dikelola gereja tetapi dibantu oleh negara. “Negara juga harus mempertimbangkan kontribusi besar mereka membantu negara mendidik jutaan orang, terutama orang miskin,” kata imam itu.

Pengajaran Agama Katolik di lembaga-lembaga yang didanai negara dibebaskan dari pajak bahkan sebelum India merdeka dari kekuasaan Inggris pada tahun 1947.

Pada 2015 negara bagian Kerala selatan mengakhiri praktik pembebasan pajak dan mulai memotong pajak dari gaji.

Di India utara beberapa imam dan biarawati dipekerjakan di sekolah-sekolah yang didanai negara. Sementara beberapa negara bagian seperti Jharkhand mengizinkan pengecualian pajak bagi mereka, yang lain tidak.

“Kami tidak mendapatkan pengecualian apa pun,” kata Pastor P. John, kepala sekolah Bhopal School of Social Sciences, sebuah perguruan tinggi yang dikelola gereja yang terkenal di Madhya Pradesh.

“Saat ini, pemerintah tidak akan menunjuk imam dan biarawati Katolik di lembaga kami, sehingga perintah itu tidak akan banyak berdampak pada kami,” katanya kepada ucanews.com.

Di negara-negara bagian timur laut di mana misionaris Kristen menangani ratusan lembaga pendidikan, hal ini belum menjadi masalah karena pemerintah tidak mendanai lembaga-lembaga ini.

“Kami tidak memiliki lembaga pendidikan yang dibantu oleh negara, jadi kami tidak mendapatkan pengecualian apa pun,” kata Pastor G.P. Amalraj, wakil sekretaris Dewan Uskup Regional Timur Laut.

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi