UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Jutaan Rakyat Filipina Ikuti Pemilu Sela

Mei 13, 2019

Jutaan Rakyat Filipina Ikuti Pemilu Sela

Para pendukung melakukan upaya terakhir untuk mengampanyekan kandidat mereka di luar tempat pemungutan suara di Manila saat Pemilu tengah tahun berlangsung pada 13 Mei. (Foto: Angie de Silva)

Rakyat Filipina memadati tempat pemungutan suara untuk memberikan suara mereka pada pemilihan umum (Pemilu) sela yang disebut-sebut sebagai ujian terhadap popularitas pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte setelah ia memimpin negara itu sejak tiga tahun lalu. 

Sekitar 62 juta pemilih diperkirakan akan memilih 18.000 dari 43.500 anggota legislatif baik nasional maupun regional, termasuk 12 kursi dalam Senat yang beranggotakan 24 orang dan 243 kursi dalam Dewan Pemusyawaratan Rakyat (DPR).

Yayasan IBON, sebuah lembaga independen para pakar, menyebutkan bahwa Pemilu tahun ini mungkin merupakan kesempatan terakhir bagi rakyat Filipina untuk menjaga kebebasan dan demokrasi karena pemerintahan Presiden Duterte menerapkan kebijakan ekonomi neoliberal yang keras dan merendahkan demokrasi.

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada situsnya menjelang Pemilu, yayasan itu mengatakan “Pemilu sela selalu krusial bagi petahana karena hasilnya akan mempertegas atau menolak program dan kebijakan … dari partai penguasa.”

Menurut yayasan yang dicap sebagai organisasi kiri oleh pemerintah itu, Presiden Duterte “nampaknya telah mengkonsolidasi” lembaga eksekutif, legislatif dan bahkan yudikatif.

“Senat mungkin menjadi kubu terakhir dari proses demokrasi,” demikian pernyataan yayasan itu. Sisanya mungkin “berpihak kepada rakyat dan membela apa yang tersisa dalam demokrasi Filipina, hak dan kesejahteraan rakyat serta kedaulatan negara.”

Doa untuk Pemilu Damai

Pada malam menjelang Pemilu, sejumlah paroki menggelar doa untuk Pemilu yang “kredibel, jujur dan damai.”

Di Manila, sebuah Misa dan prosesi lilin bernyala digelar untuk mendoakan “Pemilu yang bersih dan jujur,” khususnya karena Pemilu tahun ini bertepatan dengan Pesta St. Perawan Maria dari Fatima.

Dalam sebuah pernyataan, Uskup Auksilier Manila Mgr Broderick Pabillo meminta para pemilih untuk berdoa sebelum menentukan pilihan supaya mereka tidak akan memilih “orang yang curang, tidak jujur atau orang yang mendukung pembunuhan?”

Seorang ibu menggendong bayinya saat ia mengikuti pemungutan suara pada Pemilu tengah tahun di Filipina. (Foto: Angie de Silva)

“Jika kita berdoa untuk pilihan kita, apakah suara kita akan terpengaruh oleh uang, atau lebih buruk lagi, menjualnya?” tanya prelatus itu.

“Kita adalah orang miskin, dan orang telah merampas pelayanan-pelayanan dasar dalam kehidupan kita, lingkungan kita, pekerjaan kita. Jangan biarkan mereka merampas martabat kita. Satu suara kita adalah untuk martabat kita, jangan jual suara kita,” katanya.

Dewan Gereja-Gereja Evangelis Filipina juga meminta rakyat Filipina untuk berdoa dan membulatkan suara.

Uskup Noel Pantoja mengatakan Pemilu tahun ini “memberi kita peluang untuk mengoreksi (kesalahan masa lalu)” dan untuk “mempromosikan sebuah budaya integritas.”

“Kebebasan untuk memilih para pemimpin kita adalah karunia Allah … Mari kita hargai kebebasan ini dan tidak menukar manfaat jangka panjang untuk kemenangan sementara,” lanjutnya.

Isu Pemilu

Di Pulau Mindoro, salah satu isu Pemilu yang diangkat oleh para aktivis adalah soal tambang.

Ratusan aktivis Gereja dan pro-lingkungan menggelar aksi protes menjelang Pemilu untuk memperingatkan para pemilih agar memilih kandidat yang akan menghormati moratorium pertambangan yang sudah diterapkan di propinsi itu sejak 25 tahun lalu.


“Kita harus memilih pemimpin politik yang bisa mendukung dan diandalkan dalam kampanye kita untuk menyelamatkan lingkungan yang terancam,” kata Pastor Edwin Gariguez, ketua Caritas Filipina.

Imbauan imam itu disampaikan ketika sejumlah aktivis lingkungan menyampaikan keprihatinan mereka terkait laporan yang menyebutkan bahwa otoritas mengijinkan sebuah perusahaan tambang untuk mengeksplorasi 11,216 hektar lahan di pulau itu.

Proyek tambang itu diperkirakan akan memproduksi sekitar 100-120 juta ton bijih nikel selama 15-20 tahun.

Namun pemerintah Propinsi Oriental Mindoro telah memberlakukan larangan tambang skala besar selama 25 tahun melalui sebuah peraturan yang dikeluarkan pada Januari 2002.

Para aktivis lingkungan itu memperingatkan bahwa sejumlah lokasi pertambangan yang diusulkan terletak dekat mata air dan tanah adat.

Sebelumnya, sejumlah tokoh Gereja meminta para pemilih untuk “memilih secara bijaksana” meskipun Konferensi Waligereja Filipina menyatakan bahwa para uskup menyerahkan sepenuhnya politik partisan kepada umat awam.

Ketua Konferensi Waligereja Filipina Uskup Agung Davao Mgr Romulo Valles membantah laporan yang menyebutkan bahwa para uskup memberi dukungan kepada sejumlah kandidat Senat.

“(Konferensi Waligereja Filipina) tidak pernah memberi dukungan semacam itu,” katanya. “Para uskup dan imam tidak diijinkan untuk melakukan hal itu. Itu jelas politik partisan.”

Ia mengatakan para uskup terus meminta semua rakyat Filipina untuk “memilih secara bijaksana … untuk berdoa bagi Pemilu yang damai, kredibel dan jujur.”

“Demokrasi yang Disfungsional”

Sementara itu, seorang tokoh oposisi mengatakan sejumlah kandidat Kongres maju dalam Pemilu tanpa ada perlawanan.

Wakil Ketua DPR Lito Atienza mengatakan situasi memperlihatkan “demokrasi yang disfungsional” di negara itu.

“Dengan satu kandidat untuk satu posisi itu tidak baik bagi para pemilih yang tidak memiliki pilihan,” katanya.

“Ini juga tidak baik bagi pemerintah dan sistem pemantauan dan penyeimbangan kita dan juga tidak baik bagi partai-partai politik kita,” lanjutnya.

Sedikitnya 34 kandidat Kongres maju dalam Pemilu tanpa ada lawan.

“Apa yang sedang terjadi sekarang adalah banyak kandidat tengah bernegosiasi dengan diri mereka sendiri. Yang terkuat biasanya mengalahkan lawannya yang lemah,” katanya.

Keamanan Ditingkatkan

Otoritas memperkatat pengamanan menjelang Pemilu untuk menangkis “potensi serangan” dari para pemberontak komunis dan kelompok-kelompok lain yang akan menyabotase Pemilu.

“Mereka mungkin berusaha melakukannya, tetapi mereka tidak akan pernah berhasil,” kata juru bicara militer, Brigjend. Edgard Arevalo.

Ia mengatakan langkah pengamanan militer sejauh ini memberi “hasil yang sangat mengagumkan.”

Sekitar 98.000 aparat militer dikerahkan di seluruh negara itu, khususnya di wilayah bagian selatan Mindanao.

Ia memastikan bahwa aparat militer akan bersikap netral. “Bagi kami, satu-satunya tugas politik yang bisa kami lakukan seturut konstitusi adalah memberikan suara,” katanya.

Kepolisian Nasional Filipina juga mengerahkan 160.000 personel untuk mengamankan Pemilu.

Otoritas telah mengidentifikasi lebih dari 900 “titik Pemilu” atau wilayah yang rawan konflik sebagai akibat dari persaingan politik dan kelompok bersenjata.

Hingga 11 Mei, sedikitnya terjadi 43 insiden kekerasan terkait Pemilu yang mengakibatkan 20 orang tewas dan 24 orang lainya cedera.

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi