UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Paus Keluarkan Norma Baru tentang Kewajiban Melaporkan Pelecehan

Mei 13, 2019

Paus Keluarkan Norma Baru tentang Kewajiban Melaporkan Pelecehan

Paus Fransiskus berbicara pada Konferensi Keuskupan Roma di Basilika St Yohanes Lateran di Roma, 9 Mei. (Foto oleh Andreas Solaro/AFP)

Paus Fransiskus telah merevisi dan mengklarifikasi norma dan prosedur untuk meminta pertanggungjawaban uskup dan pemimpin tarekat religius dalam melindungi anak di bawah umur serta melindungi anggota tarekat dan seminaris dari pelecehan.

Instrumen yuridis baru ini dimaksudkan untuk membantu para uskup dan superior tarekat di seluruh dunia memahami dengan jelas akan tugas dan hukum gereja mereka, menggarisbawahi bagaimana mereka bertanggung jawab penuh atas tata kelola dan melindungi orang-orang berada di bawah tanggungjawab mereka.

Untuk alasan ini, dokumen baru menetapkan seperangkat prosedur universal yang lebih jelas dalam melaporkan dugaan pelecehan, melakukan penyelidikan awal dan melindungi korban dan pelapor.

Dokumen baru yang merupakan ‘motu proprio’ itu berjudul “Vos estis lux mundi” atau Kamu adalah terang dunia, mengacu pada Injil St Matius (5: 14).

“Kejahatan pelecehan seksual melawan Tuhan kita, menyebabkan kerusakan fisik, psikologis dan spiritual kepada para korban dan membahayakan komunitas umat beriman,” kata paus dalam dokumen itu, yang dirilis oleh Vatikan 9 Mei.

Norma-norma itu berlaku pada 1 Juni.

Untuk menghentikan semua bentuk pelecehan agar tidak terjadi lagi, tidak hanya dibutuhkan “pertobatan hati yang terus-menerus dan mendalam” tapi harus ada “tindakan nyata dan efektif yang melibatkan semua orang di gereja,” tulis paus.

Kardinal Marc Ouellet, prefek Kongregasi untuk Para Uskup, mengatakan norma-norma baru itu menyebutkan peran baru para uskup sebagai kepala keuskupan dengan membuat mereka bertanggung jawab untuk memberi tahu otoritas Vatikan tentang semua bentuk dugaan pelecehan, termasuk kepemilikan, distribusi, atau pembuatan pornografi yang melibatkan anak di bawah umur.

Kepada Vatikan News 9 Mei, Quellet mengatakan bahwa norma-norma itu menanggapi desakan terus menerus dari Paus Fransiskus akan langkah-langkah konkret dan efektif untuk memastikan para uskup dan pemimpin religius memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang apa kewajiban mereka dan apa yang harus dan tidak boleh mereka lakukan ketika menyangkut perlindungan.

Ini juga mewajibkan semua pastor dan religius untuk melaporkan dugaan pelecehan atau penutupan dan mendorong setiap umat awam untuk melapor melalui “sistem” atau kantor pelaporan yang sekarang diamanatkan di setiap keuskupan.

Cara kerja kantor atau “sistem” itu akan tergantung pada masing-masing keuskupan, tetapi “idenya adalah bahwa siapa pun yang telah mengalami pelecehan dapat meminta bantuan kepada gereja lokal, sementara diyakinkan mereka akan diterima dengan baik, dilindungi dari balas dendam, dan bahwa laporan mereka akan diperlakukan dengan sangat serius, ” kata Andrea Tornielli, direktur editorial Dikasteri Komunikasi , kepada Vatikan News.

Norma baru itu menyangkut:

  • Prosedur untuk penyelidikan uskup, kardinal, patriark, superior religius, dan semua yang memimpin – bahkan yang sementara sekalipun- keuskupan atau gereja tertentu, termasuk prelatur pribadi dan ordinariat khusus.
  • Para pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tidak hanya terkait kasus-kasus yang dicurigai mereka sendiri lakukan, tetapi juga tuduhan karena turut campur tangan, menutup-nutupi atau kegagalan untuk menangani tuduhan penyalahgunaan yang mereka ketahui.
  • Ketika individu yang dituduh adalah seorang uskup, seorang uskup metropolitan akan menerima mandat dari Tahta Suci untuk menyelidiki atau mendelegasikan seseorang yang bertanggung jawab atas investigasi awal. Laporan status harus dikirim ke Tahta Suci setiap 30 hari, dan penyelidikan diselesaikan dalam waktu 90 hari dengan beberapa pengecualian. Kantor Vatikan juga memiliki kerangka waktu tertentu dan tindakan cepat.
  • Sebelum Juni 2020, setiap keuskupan di dunia sudah harus membuat kantor atau “sistem publik, stabil dan mudah diakses” untuk melaporkan dugaan pelecehan terhadap anak di bawah umur atau yang rentan, kegagalan kepatuhan terhadap pedoman pelecehan oleh para uskup atau superior, dan kasus-kasus campur tangan atau yang ditutup-tutupi dalam penyelidikan sipil atau kanonik atas dugaan pelecehan.
  • Semua pastor dan religius yang mengetahui kasus pelecehan atau upaya menyembunyiankannya harus segera memberi tahu uskup atau pemimpin religius mereka.
  • Anak di bawah umur adalah siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun dan orang yang rentan adalah “siapa saja yang dalam keadaan lemah, kekurangan fisik atau mental, atau yang kebebasan pribadinya dirampas, pada kenyataannya, bahkan kadang-kadang, membatasi kemampuan mereka untuk memahami atau untuk menolak kejahatan itu.”
  • Definisi pornografi anak sebagai representasi anak di bawah umur, terlepas dari media yang digunakan, “termasuk dalam aktivitas seksual eksplisit, baik nyata maupun disimulasikan, dan representasi organ seksual anak di bawah umur untuk tujuan seksual utama.”
  • Para uskup dan pemimpin religius bertanggung jawab tidak hanya untuk melindungi anak di bawah umur dari pelecehan tetapi juga untuk melindungi para seminaris, novis dan anggota tarekat religius dari kekerasan dan pelecehan seksual yang berasal dari penyalahgunaan kekuasaan. Norma-norma berlaku untuk laporan “delik pelanggaran perintah keenam” terkait klerus atau anggota ordo religius dan “memaksa seseorang, dengan kekerasan atau ancaman atau melalui penyalahgunaan wewenang, untuk melakukan atau tunduk pada tindakan seksual.”
  • Mereka yang melaporkan pelecehan harus bebas dari tekanan, pembalasan dan diskriminasi atau disuruh diam. Akan tetapi, rahasia pengakuan, tetap tidak dapat dilanggar dan tidak terpengaruh oleh norma-norma baru.
  • Prosedur untuk melaksanakan penyelidikan awal termasuk uskup segera meminta dari Vatikan bahwa dia atau seorang delegasi ditugaskan untuk memulai penyelidikan awal. Jika dia menganggap tuduhan itu tidak berdasar, nuncio kepausan harus diberitahu. Vatikan akan memiliki waktu 30 hari untuk menanggapi permintaan itu dan uskup mengirim laporan status ke Vatikan setiap 30 hari.
  • Ketika penyelidikan selesai, uskup mengirimkan hasilnya ke kantor Vatikan terkait, yang kemudian mengikuti hukum kanon yang ada.
  • Kewajiban lanjutan harus menghormati hukum perdata tentang pelaporan wajib.
  • Mereka yang melaporkan dugaan pelecehan atau yang ditutup-tutupi akan diberitahu tentang hasil penyelidikan jika mereka meminta untuk itu.
  • Dana dapat ditetapkan oleh konferensi para uskup, sinode dan provinsi gereja untuk menutup biaya investigasi.

Dokumen tersebut merupakan tindak lanjut dari dokumen Paus Fransiskus tahun 2016, “Sebagai Ibu yang Penuh Kasih,” tentang transparansi dan akuntabilitas para uskup dan pemimpin religius.

Kedua dokumen tersebut bertujuan untuk memperbaiki prosedur yang kurang atau tidak jelas untuk menyelidiki cara seorang uskup mematuhi norma-norma yang sudah ada terhadap pelecehan dan dengan jelas menyatakan konsekuensi dari ketidakpatuhan atau jika kasus ditutup-tutupi.

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi