UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Pengadilan India Tangguhkan Pajak untuk Para Imam dan Biarawati

Mei 14, 2019

Pengadilan India Tangguhkan Pajak untuk Para Imam dan Biarawati

Sebuah file foto para pastor dan biarawati di India berpartisipasi dalam prosesi di Sekolah St. Maria di Secunderabad pada 1 Maret 2015. Mahkamah Agung India telah meminta pemerintah negara itu untuk mempertahankan status quo tidak memungut pajak dari para pastor dan biarawati yang mendapat gaji melalui lembaga pendidikan yang didanai pemerintah. (Foto: Noah Seelam/AFP)

Mahkamah Agung (MA) India telah memberikan bantuan sementara kepada para imam dan biarawati yang diminta membayar pajak penghasilan atas gaji yang mereka peroleh ketika bekerja di lembaga-lembaga pendidikan yang didanai pemerintah.

Pada 9 Mei pengadilan tinggi meminta pihak berwenang mempertahankan status quo tidak memungut pajak semacam itu dan setuju sidang banding terhadap perintah Pengadilan Tinggi Madras di negara bagian Tamil Nadu.

MA mendengar tantangan yang diajukan oleh Lembaga Misionaris Fransiskan Maria kepada perintah pengadilan negara pada 20 Maret yang mengatakan para misionaris, pastor dan biarawati tidak boleh dibebaskan dari membayar pajak atas gaji yang dibantu pemerintah.

Pengadilan tinggi mengagendakan kasus itu dalam sidang terakhir pada 7 Agustus.

“Kami senang bahwa kami mendapat bantuan sementara,” kata Pastor L. Sahayaraj, wakil sekretaris Dewan Uskup Tamil Nadu.

Dia mengatakan Gereja di negara bagian itu bertekad untuk melawan kasus ini.

Dia mengatakan kepada ucanews.com bahwa para imam dan religius yang melayani di lembaga-lembaga pendidikan yang dibantu pemerintah tidak memiliki penghasilan karena gaji mereka disumbangkan ke biara atau panti-panti mereka “sehingga mereka tidak boleh diminta membayar pajak penghasilan.”

Pengadilan negara bagian itu memerintahkan untuk mengakhiri pembebasan ini dengan dasar bahwa mereka menerima gaji dalam kapasitas masing-masing dan  gaji yang menyerah hanya dapat diperlakukan sebagai “aplikasi” dari pendapatan mereka.

Pilihan aplikasi mereka tidak layak pembebasan pajak, demikian pengadilan.

Kasus ini kembali ke tahun 2015 ketika departemen pajak penghasilan Tamil Nadu menginstruksikan lembaga-lembaga pendidikan yang didanai negara untuk mengurangi pajak dari gaji para pastor, biarawan dan biarawati, mengakhiri konvensi lama yang membuat mereka dibebaskan.

Para pejabat Gereja menentang langkah itu di Pengadilan Tinggi, yang awalnya menolak peraturan  pajak penghasilan. Tapi, departemen pajak mengajukan banding atas perintah tersebut, menghasilkan keputusan 20 Maret.

Pastor Sahayaraj mengatakan kepada ucanews.com bahwa pengadilan negara bagian itu pada awalnya menerima bahwa karena para imam dan biarawati telah mengambil sumpah kemiskinan dan menyerahkan penghasilan pribadi mereka kepada Gereja, tidak ada pendapatan yang secara efektif diterima oleh mereka dan oleh karena itu mereka tidak wajib membayar pajak.

Pastor Sahayaraj mengatakan sekitar 5.000 imam dan biarawati dan bruder  bekerja di lebih dari 2.800 lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah, tetapi dibantu oleh negara di Tamil Nadu.

“Negara juga harus mempertimbangkan kontribusi besar mereka membantu negara mendidik jutaan orang, terutama kaum miskin,” kata imam itu.

Pendidikan agama Katolik di lembaga-lembaga yang didanai negara dibebaskan dari pajak bahkan sebelum India merdeka dari kekuasaan Inggris tahun 1947.

Tahun 2015, negara bagian Kerala selatan mengakhiri praktik ini dan mulai mengurangi pajak dari gaji.

Di India utara, sejumlah imam dan biarawati dipekerjakan di sekolah-sekolah yang didanai negara. Sementara beberapa negara bagian seperti Jharkhand mengizinkan mereka pembebasan pajak, yang lain tidak.

Hasil dari perintah MA akan memiliki konsekuensi di seluruh negara itu, termasuk untuk negara-negara bagian seperti Jharkhand, kata seorang pengacara yang tidak ingin disebutkan namanya.

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi