UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Para Uskup Myanmar Desak Penutupan Permanen Bendungan Myitsone

Juni 11, 2019

Para Uskup Myanmar Desak Penutupan Permanen Bendungan Myitsone

Warga Negara Bagian Kachin ikut serta dalam aksi protes menentang proyek Bendungan Myitsone di Waimaw pada 22 April. Bendungan kontroversial senilai 3,6 miliar dolar AS yang didukung oleh Beijing awalnya didesain untuk menyuplai listrik ke Cina. Proyek ini ditunda oleh Myanmar pada 2011 menyusul protes terkait dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan. (Foto: Zau ring Hpra/AFP)

Para uskup di Myanmar mendesak penutupan penuh Bendungan Myitsone yang didukung oleh Cina.

Dalam pernyataan yang dirilis 8 Juni, para uskup meminta semua pihak “untuk meninjau kembali proyek Bendungan Myitsone di Negara Bagian Kachin dan menghentikannya secara permanen” demi kepentingan masyarakat.

“Sungai Irrawaddy mengaliri jantung negeri ini dan menghidupi jutaan orang, flora dan fauna dengan airnya,” demikian bunyi pernyataan para uskup. “Bagi masyarakat Myanmar, sejarah Sungai Irrawaddy menyatu dengan kegembiraan dan kesedihan kita.”

Pembangunan kembali proyek bendungan mega tersebut akan mengakibatkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal, kata para uskup.

“Ini seperti mengundang tragedi manusia,” kata para uskup, seraya menambahkan bahwa sejumlah ilmuwan telah memperingatkan bahwa pembangunan bendungan itu meningkatkan resiko bencana dan tragedi kemanusiaan.

“Manfaat ekonomi yang dijanjikan dari proyek bendungan itu tidak sebanding dengan gangguan sosial dan ekologi yang akan muncul,” kata para uskup.

Kardinal Charles Maung Bo dari Yangon dan 18 uskup dari 16 keuskupan menandatangani pernyataan tersebut seusai pertemuan dua kali setahun yang diselenggarakan pada 4-7 Juni.

Proyek senilai 3,8 miliar dolar AS di Sungai Irrawaddy – saluran air terpenting di Myanmar – tengah dibangun sebagai pembangkit listrik tenaga air yang akan digunakan hampir secara eksklusif di Cina.

Pembangunan bendungan mengakibatkan sekitar 3.000 orang direlokasi dari rumah mereka ke desa-desa yang baru dibangun.

Pemerintahan presiden saat itu, Thein Sein, yang didukung oleh militer menunda pembangunan bendungan pada September 2011, tetapi Cina dengan penuh semangat meminta kelanjutan proyek tersebut.

Uskup Banmaw Mgr Raymond Sumlut Gam mengatakan pernyataan bersama para uskup itu “merefleksikan sikap Gereja terkait dampak bendungan terhadap lingkungan dan masyarakat.”

Ia menambahkan bahwa Keuskupan Myitkyina, Keuskupan Banmaw dan Keuskupan Lashio telah membahas dampak dari bendungan itu secara regional.

Pada April lalu, Kardinal Bo menyurati Presiden Win Myint, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing untuk meminta pemberhentian secara permanen pembangunan proyek bendungan itu.

Kardinal Bo juga mengirim surat dalam Bahasa Cina kepada Presiden Xi Jinping.

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi