UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Jaringan Damai Papua Mengupayakan Rekonsiliasi

Juli 8, 2019

Jaringan Damai Papua Mengupayakan Rekonsiliasi

Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) yang baru Pastor John Bunay mengatakan bahwa rekonsiliasi sangat dibutuhkan untuk menyatukan orang-orang Papua yang terpecah belah. (Foto oleh Veni Mahuze/ucanews.com)

Setelah kematian pendirinya Pastor Neles Kedadabai Tebay pada bulan April, Jaringan Damai Papua (JDP) mencari pengganti yang juga akan berkomitmen untuk memfasilitasi dialog di Papua yang selama ini masih mengalami masalah.

Sebulan kemudian, aktivis hak asasi manusia, tokoh agama, akademisi, pengacara dan lainnya yang terlibat dalam JDP mengadakan pertemuan. Dan mereka memutuskan bahwa Pastor Jhon Bunay adalah orang yang tepat untuk mengambil alih sebagai koordinator organisasi tersebut.

Sebelum pemilihannya, Pastor Bunay adalah seorang dosen spiritualitas di Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timur di Jayapura, ibu kota provinsi Papua.

Pastor Bunay sebelumnya sudah bekerja sama dengan Pastor Neles.

Papua, yang dulu dikenal sebagai Irian Jaya, tetap menjadi bagian dari bekas jajahan Belanda setelah wilayah Indonesia lainnya merdeka pada 1945 tetapi dianeksasi oleh Jakarta pada 1963.

Sebuah pemilihan untuk menentukan nasib yang diawasi PBB, namun tetap curang, pada tahun 1969 tidak banyak menghasilkan keputusan.

Di tengah skema migrasi internal yang kontroversial yang menyebabkan orang-orang tak bertanah dari bagian lain Indonesia, bentrokan sporadis dan pembantaian terus terjadi.

Pada tahun-tahun awal, gerakan kemerdekaan didominasi oleh Gerakan Papua Merdeka atau yang dikenal dengan singkatan OPM.

Ada berbagai kelompok separatis baru dan terpecah di Papua Barat dan pada beberapa tahap pemerintahan nasionalis yang didominasi militer di Jakarta secara langsung menuduh anggota terkemuka Gereja Katolik di Indonesia dan PNG mendukung gerilyawan kemerdekaan Papua yang minim senjata.

Perpecahan internal di provinsi ini diperburuk karena ada orang Papua yang ‘terindonesianisasi’ yang mendukung pemerintahan Jakarta, mirip dengan apa yang terjadi di bekas Timor Timur, yang sekarang menjadi negara merdeka Timor-Leste.

Jaringan Damai Papua didirikan pada 2010 untuk memulai kembali proses rekonsiliasi yang terhenti baik secara lokal maupun nasional.

Pastor Bunay mengatakan bahwa mengisolasi orang Papua dari orang luar menyebabkan banyak orang melihat situasi hanya dalam hal perjuangan kemerdekaan.

Rekonsiliasi, selain berusaha untuk mengatasi prasangka, harus tetap memungkinkan orang-orang biasa untuk berbicara tentang penderitaan mereka akibat ketidakadilan dan diskriminasi selama beberapa dekade, kata imam itu.

Mengapa rekonsiliasi dan bagaimana caranya?

Masih ada kekerasan sporadis. Misalnya, konflik yang melibatkan orang-orang di distrik Nduga dimulai pada bulan Desember ketika orang-orang bersenjata Papua menembak mati para pekerja, dengan yang menurut laporan menewaskan 31.

Ada puluhan orang meninggal di kedua belah pihak di daerah ini dan jumlah pengungsi internal diperkirakan lebih dari 30.000.

Pastor Bunay, selain menekankan perlunya peningkatan upaya rekonsiliasi, juga menyinggung konflik tersebut serta pembunuhan pada bulan Mei oleh personil keamanan pemerintah terhadap empat orang di distrik Asmat selama kerusuhan terkait pemilihan daerah.

Dengan situasi sebagian besar orang Papua sebagai Kristen gereja Katolik dan Protestan memiliki peran dalam memperjuangkan perdamaian, termasuk rekonsiliasi dengan orang non-Papua.

Rekonsiliasi internal dapat diikuti oleh langkah rekonsiliasi berikutnya dengan pemerintah, militer dan polisi, kata Pastor Bunay.

Dalam konteks ini, militer dan polisi akan diminta untuk menjelaskan mengapa orang Papua menjadi sasaran “penyiksaan atau pembunuhan”.

“Sebagai seorang imam Katolik, tugas saya adalah untuk membawa kedamaian dan menyebarkan Kabar Baik sehingga orang-orang hidup bahagia dan saling mencintai,” kata Pastor Bunay.

Dia mengatakan dalam waktu dekat, kelompoknya dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas lebih lanjut cara-cara memajukan dialog Jakarta-Papua.

Dukungan dari bawahThe new leader of the Papua Peace Network, Father John Bunday, says that reconciliation is needed to unite divided Papuans. (Photo by Veni Mahuze/ucanews.com)

Marta Bano, seorang ibu dari Abepura, mengatakan dia setuju dengan proses rekonsiliasi jika rakyat Papua mendapat manfaat.

Namun, beberapa orang Papua lainnya ragu bahwa perpecahan akan berakhir.

Mereka mengutip masalah dalam penerapan ‘status otonomi khusus’ yang mendapat alokasi sekitar US $ 5 miliar dalam pendanaan pembangunan oleh Jakarta antara tahun 2001 dan 2017.

James Modouw, seorang ahli di Kementerian Pendidikan dan juga anggota JDP, mengatakan bahwa melatih orang Papua sebagai ‘fasilitator perdamaian’, termasuk para pemimpin agama, guru dan siswa, akan menjadi kunci keberhasilan di Papua.

Elga Sarapung, direktur kelompok antaragama Indonesia yang bernama Dian Interfidei, mengatakan gereja-gereja di Papua menjadi harapan terakhir bagi perdamaian di wilayah tersebut.

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi