UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Penyelidikan Tanah Gereja Picu Kemarahan Umat Kristen di India

Juli 12, 2019

Penyelidikan Tanah Gereja Picu Kemarahan Umat Kristen di India

Kepala pemerintah Jharkhand Raghubar Das (kiri) berbicara dengan para menteri pemerintah nasional Smiriti Irani (kanan) dan Venkaiah Naidu (tengah) selama Momentum Jharkhand Global Investors Summit 2017 di ibukota negara bagian Ranchi. (Foto: AFP)

Umat Kristen di Negara Bagian Jharkhand, India, menyatakan bahwa rencana pemerintah untuk menyelidiki kepemilikan tanah Gereja sama dengan penganiayaan.

Pemerintah negara bagian itu yang dikendalikan oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) pro-Hindu, yang juga memerintah secara nasional, dituduh memiliki agenda anti-Kristen.

“Ini jelas merupakan sebuah dendam,” kata Kuldeep Tirkey, pemimpin Asosiasi Pemuda Kristen ekumenis, kepada ucanews.com.

“Ini adalah yang terbaru dari serangkaian penyelidikan dan tindakan yang diambil dengan sengaja untuk menargetkan orang Kristen minoritas.”

Tirkey mengatakan bahwa sejak awal Juli kepala pemerintah Negara Bagian Raghubar Das telah berbicara secara terbuka tentang perlunya penyelidikan untuk menentukan apakah kelompok-kelompok Gereja secara hukum memiliki semua tanah yang mereka tempati.

Persoalannya adalah implikasi dari dua undang-undang negara bagian itu – UU Chhotanagpur Tenancy Tahun 1908 dan UU Santhal Pargana Tenancy Tahun 1949 yang melarang orang luar membeli tanah suku.

Sebagian besar dari 1,5 juta orang Kristen di negara bagian itu adalah orang-orang suku dan banyak lembaga Kristen dan gereja-gereja paroki berdiri di atas tanah yang dikatakan telah disumbangkan oleh mereka.

Jika penyelidikan menunjukkan bahwa beberapa tanah yang ditempati Gereja sebenarnya dijual oleh orang-orang suku kepada misionaris non-suku, negara dapat memulai proses hukum, kata sumber-sumber Gereja.

Pastor Anand David Xalxo, juru bicara keuskupan agung itu yang mencakup ibukota Negara Bagian Ranchi, mengatakan Gereja belum menerima komunikasi resmi dari pemerintah mengenai penyelidikan itu.

“Kami telah mendengar tentang penyelidikan seperti itu dari media,” kata imam itu.

Jika dan ketika ada pemberitahuan resmi tentang niat pemerintah, para pejabat Gereja akan menanggapinya, tambahnya.

Para pemimpin Kristen melihat ancaman itu sebagai bagian dari apa yang mereka anggap sebagai balas dendam.

Setahun lalu, kelompok-kelompok Gereja bersama orang suku protes untuk memaksa penarikan amandemen legislatif yang diusulkan yang menurut para pengkritik akan membuat lebih mudah bagi pemerintah negara bagian itu dan kepentingan komersial untuk mengusir orang-orang suku dari tanah leluhur.

Sekitar 26 persen dari 32 juta penduduk negara bagian itu berasal dari kelompok masyarakat adat.

Pada Juli tahun lalu, negara bagian itu memerintahkan penyelidikan apakah 88 LSM Kristen terlibat dalam konversi ilegal melalui bujukan kepada warga non Kristen.

Pada April tahun ini, pemerintah merekomendasikan penyelidikan federal terhadap 31 dari 88 LSM untuk melihat apakah mereka menggunakan dana asing untuk kegiatan konversi.

Pemimpin suku dan Kristen Albin Lakra mengatakan pemerintah negara bagian itu telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk menargetkan minoritas Kristen untuk mendapatkan dukungan politik nasionalis Hindu.

Lakra mengatakan misionaris Kristen bekerja tanpa lelah untuk membantu komunitas suku miskin, tidak terkecuali melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan perawatan kesehatan.

“Sekarang mereka dianiaya oleh pemerintah karena pekerjaan mereka untuk membantu orang-orang suku menuntut hak mereka,” katanya.

Lakra mengatakan kelompok-kelompok Kristen akan berperang melawan keputusan negara yang sewenang-wenang.

“Jika motifnya benar-benar untuk membantu orang-orang suku, itu harus menyelidiki semua properti yang dimiliki oleh komunitas agama dan perusahaan,” katanya.

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi