UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Jokowi Dikritik Terkait Grasi Bagi Guru Kanada Terpidana Pelecehan Seksual

Juli 16, 2019

Jokowi Dikritik Terkait Grasi Bagi Guru Kanada Terpidana Pelecehan Seksual

Dalam foto ini, Neil Bantleman, guru asal Kanada sedang duduk di sel tahanan pengadilan di Jakarta sebelum ia menerima vonis penjara pada 2 April 2015. (Foto: Bay Ismoyo / AFP)

Keluarga korban dan aktivis perlindungan anak mengkritik Presiden Joko Widodo yang memberi grasi untuk seorang guru asal Kanada yang sebelumnya dipenjara karena didakwa melakukan pelecehan seksual di sekolah di Jakarta.

Neil Bantlemen dibebaskan dari penjara di Jakarta pada bulan lalu dan telah kembali ke Kanada. Kabar pembebasan itu terungkap ke publik setelah ia berbicara kepada media. 

Pemerintah Indonesia mengkonfirmasi bahwa ia telah dibebaskan pada 21 Juni, hal yang memicu kekecewaan keluarga para korban.

“Melalui grasi ini, Bantleman telah lolos dari tanggung jawab atas kejahatannya,” kata pengacara mereka Tommy Sihotang. “Mereka meminta saya untuk mengirim surat protes ke Widodo.”

Dia mengatakan dia juga akan menuntut agar presiden memastikan bahwa klaim kompensasi yang diajukan di pengadilan oleh keluarga tidak diabaikan.

Bantleman dan rekannya orang Indonesia Ferdinand Tjiong dipenjara selama 10 tahun pada tahun 2015 setelah dinyatakan bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap tiga anak laki-laki.

Mereka kemudian dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi tetapi dipenjara lagi ketika Mahkamah Agung membatalkan pembebasan itu dan menambah hukuman mereka satu tahun.

Enam petugas kebersihan sekolah juga didakwa, di antaranya lima dipenjara antara 7-8 tahun sementara satu lagi diduga bunuh diri saat dalam tahanan.

Bantleman dan Tjiong terus konsisten mengaku tidak bersalah dalam kasus ini.

“Lima tahun lalu, saya salah dituduh dan dihukum karena kejahatan yang tidak saya lakukan,” kata Bantleman dalam sebuah pernyataan kepada media pekan lalu.

Dia juga mengatakan dia berterima kasih kepada pemerintah Indonesia karena memberinya grasi.

Menurut Reuters, Tjiong tidak mengajukan grasi, karena dengan mengajukan hal itu, ia mengakui bahwa ia bersalah dalam kasus ini.

Bonifasius Gunung, direktur eksekutif Lembaga Transformasi Hukum Indonesia, mengatakan Widodo harus menjelaskan mengapa grasi diberikan.

“Hal itu penting agar tidak menimbulkan kesan seolah-olah presiden permisif terhadap kejahatan seksual terhadap anak,” katanya.

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi