UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Pejabat Gereja Peringatkan Legislator Filipina Terkait Hukuman Mati

Juli 24, 2019

Pejabat Gereja Peringatkan Legislator Filipina Terkait Hukuman Mati

Dalam pidato kenegaraannya pada 22 Juli, Presiden Rodrigo Duterte meminta para legislator untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang akan memberlakukan kembali hukuman mati untuk kejahatan yang mengerikan termasuk penjarahan. (Foto: Kantor Komunikasi Presiden)

Seorang pejabat senior Gereja Katolik di Filipina meminta para pembuat undang-undang untuk menyejahterakan masyarakat dan tidak secara membabi-buta memenuhi keinginan Presiden Rodrigo Duterte, yakni memberlakukan kembali hukuman mati.

Sekretaris Eksekutif Komisi Pelayanan Pastoral Penjara Konferensi Waligereja Filipina Rodolfo Diamante mendesak para anggota Kongres “agar tidak mengambil langkah hanya untuk menyenangkan presiden.”

Imbauan tersebut disampaikan setelah Presiden Duterte mengatakan dalam pidato kenegaraannya pada 22 Juli bahwa ia ingin memberlakukan kembali hukuman mati.

Presiden Duterte meminta Kongres untuk memberlakukan kembali hukuman mati untuk “kejahatan mengerikan terkait narkoba dan penjarahan.”

Diamante meminta para pembuat undang-undang untuk mempelajari apakah hukuman mati akan menyelesaikan masalah narkoba.

“Kami mendesak mereka agar mempelajari ini secara mendalam dan memutuskan apakah ini sungguh akan menyelesaikan masalah perdagangan narkoba dan penjarahan,” katanya.

“Jangan beri masyarakat kita ilusi dan ‘solusi’ cepat terhadap permasalahan kita. Mereka layak mendapat sesuatu yang lebih baik,” lanjutnya.

Ia mengatakan hukuman mati tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi solusi terhadap kejahatan tersebut.

“Ini anti-kehidupan, anti-kemiskinan dan hanya akan meningkatkan budaya kekerasan dan kematian yang saat ini marak di negara kita,” katanya.

Pemberlakuan kembali hukuman mati adalah langkah legislatif prioritas yang pertama yang disebut Presiden Duterte dalam pidato kenegaraannya yang keempat.

Presiden Duterte menekankan bagaimana narkoba yang disimpan teroris telah memunculkan serangan 23 Mei 2017 yang mengakibatkan pengepungan selama lima bulan di Kota Marawi.

“Menyakitkan bagi saya untuk mengatakan bahwa kita belum belajar dari pengalaman. Masalah narkoba masih ada,” katanya.

Namun para anggota Senat memiliki pandangan berbeda terkait isu ini khususnya setelah Presiden Duterte mengatakan bahwa ia ingin memasukkan penjarahan sebagai salah satu kejahatan yang layak mendapat hukuman mati.

“Kami akan berusaha meyakinkan beberapa kolega kami. Ini debat yang alot. Tetapi kami akan mengupayakannya,” kata Ketua Senat Vicente Sotto.

Para pemimpin Gereja di negara itu telah berulangkali memperingatkan tentang berbagai upaya untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang hanya akan menghidupkan kembali hukuman mati.

Hukuman mati diabolisi menurut Konstitusi 1986, tetapi undang-undang ini memberi wewenang kepada Kongres untuk memberlakukan kembali hukuman mati untuk kejahatan yang mengerikan.

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi