Seorang uskup Katolik di Filipina tengah mendesak diadakannya pembicaraan baru antara pemerintah dan pemberontak komunis menyusul pembunuhan seorang pengacara hak asasi manusia di provinsi Negros Oriental.

Dalam sebuah surat pastoral, Uskup San Carlos Mgr Gerardo Alminaza mengatakan bahwa sementara ada upaya untuk mencapai kesepakatan damai, kedua belah pihak harus kembali ke meja perundingan.

Prelatus itu menyerukan diakhirinya pembunuhan setelah orang-orang bersenjata menembak dan membunuh pengacara Anthony Trinidad, 53, di Kota Dumaguete pada 23 Juli. Istri pengacara itu terluka dalam penembakan tersebut.

Penyelidikan awal oleh polisi mengungkapkan bahwa nama Trinidad ada di antara nama-nama yang ada dalam daftar sasaran kelompok yang menyebut dirinya Gerakan Menentang Komunis di Guihulngan.

Dia juga menerima ancaman pembunuhan karena kasus-kasus yang dia tanganinya, beberapa di antaranya melibatkan tahanan politik di wilayah tersebut.

“Ini hanya membuktikan bahwa bahaya yang dirasakan akibat pelabelan komunis yang sewenang-wenang, jahat dan tidak berdasar bukanlah rekayasa atau dibuat-buat, tetapi merupakan ancaman nyata bagi kehidupan, kebebasan dan keamanan,” kata pengacara Ephraim Cortez, sekretaris jenderal dari Persatuan Pengacara Rakyat Nasional (NUPL).

Cortez mengatakan pembunuhan Trinidad adalah “manifestasi dari budaya impunitas” yang dituduhkan oleh pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.”

“Akhiri pembunuhan adalah seruan kolektif di antara kami di sini yang tinggal di Pulau Negros,” demikian bunyi surat pastoral Uskup Alminaza tertanggal 24 Juli.

Pembunuhan Trinidad terjadi pada minggu yang sama ketika empat petugas polisi terbunuh setelah diduga dijebak dan disergap oleh Tentara Rakyat Baru komunis.

“Ketakutan dan kekerasan harus berakhir,” kata prelatus itu, seraya menambahkan bahwa orang-orang “merindukan diakhirinya pembunuhan biadab karena perang narkoba dan kampanye anti-pemberontakan.”

Selain seruan untuk mengakhiri pembunuhan, prelatus itu juga mengatakan hanya pembicaraan damai antara pemerintah dan komunis yang dapat memastikan berakhirnya kekerasan.

“Kami mengulangi seruan untuk perdamaian integral, yang membahas ketidakadilan sosial dan mempromosikan kesetaraan ekonomi dan pembangunan inklusif untuk semua,” kata Uskup Alminaza.

Kematian Trinidad menambah jumlah kematian setidaknya 40 hakim, jaksa, dan pengacara sejak Duterte menjabat pada tahun 2016.