Pengadilan Malaysia memutuskan bahwa pekerja migran yang tidak berdokumen di negara itu memiliki hak untuk mencari bantuan dari eksploitasi dan mengajukan tuntutan jika upah mereka tidak dibayar, terlepas dari status hukum mereka.

Pengadilan Tinggi Shah Alam Negara Bagian Selangor, yang meliputi ibu kota Kuala Lumpur, membuat putusan dalam kasus yang melibatkan warga negara Malaysia yang diduga berusaha menolak upah pekerja migran sebesar sekitar 30.000 Ringgit Malaysia (US$ 7.300) karena dia bekerja di negara itu secara ilegal.

Pengadilan Tinggi Malaysia berada di urutan ketiga dalam hierarki setelah Pengadilan Federal dan Pengadilan Banding.

Penggugatnya adalah Nona (nama samaran) asal Indonesia. Dia menggugat majikannya ke kantor Departemen Tenaga Kerja pada Oktober 2017 untuk mendapakan upah yang belum dibayar untuk jangka waktu empat setengah tahun.

Tiga bulan kemudian, pada Januari 2018, seorang petugas dari departemen memberi tahu dia bahwa majikan telah menolak mempekerjakannya berdasarkan persyaratan yang diklaim dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena dia tidak memiliki izin kerja yang sah.

Nona kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Perburuhan terhadap keputusan departemen itu.

Namun, Pengadilan Tenaga Kerja menolak klaimnya untuk upah sebelumnya karena Nona adalah seorang pekerja migran yang tidak berdokumen.

Pengadilan menyatakan bahwa klaim oleh pekerja ilegal terhadap orang lain secara otomatis gagal.

Nona mengajukan banding lagi, kali ini ke Pengadilan Tinggi, dengan bantuan Tenaganita, sebuah LSM yang berfokus pada hak asasi manusia.

Pengacaranya berargumen bahwa menolak klaimnya atas upah yang tidak dibayar dengan alasan bahwa ia tidak memiliki dokumen, dan menyangkal kesempatan untuk menyatakan alasannya untuk banding, tidak adil.

Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi Azizah Nawawi mengizinkan banding oleh Nona yang menyatakan bahwa Pengadilan Buruh telah bertindak prematur dalam menolak klaimnya dengan alasan bahwa tidak memiliki yurisdiksi untuk mendengarkan kasus terhadap seorang pekerja yang tidak memiliki dokumen.

“Masih terlalu dini bagi Pengadilan Perburuhan untuk mempertimbangkan masalah izin (kerja) yang sah tanpa terlebih dahulu memastikan apakah ada hubungan kerja antara pemohon dan responden,” katanya.

Dia memerintahkan agar kasus itu dikirim kembali ke Pengadilan Buruh untuk pemeriksaan penuh atas manfaat klaim Nona atas upah yang belum dibayar.

Glorene Das dari LSM Tenaganita mengatakan keputusan pengadilan itu menggembirakan karena akhirnya memberikan jalan hukum untuk ganti rugi terhadap eksploitasi yang dialami pekerja migran tidak berdokumen.

“Sudah menjadi kenyataan bahwa sebagian besar pekerja migran tidak berdokumen di Malaysia termasuk dalam kategori migran tidak terdata meski bukan karena kesalahan mereka,” kata Das.

“Sebenarnya mereka biasanya adalah korban penipuan oleh agen tenaga kerja, sering dibantu dan didukung oleh pejabat yang korup. Karena itu, menyangkal para pekerja upah yang adil sama saja dengan menggosokkan garam ke luka mereka.”

Putusan pengadilan berarti bahwa Nona secara efektif kembali pada posisi yang sama seperti ketika ia pertama kali mengajukan kasus tersebut dengan pejabat ketenagakerjaan pemerintah pada Oktober 2017.

Namun demikian, keputusan Hakim Azizah dipandang sebagai langkah maju dalam memerangi upaya untuk menggunakan Undang-Undang Imigrasi untuk mengesampingkan hak asasi manusia.

Pada sidang sebelumnya, Nona dikutip mengatakan: “Saya membersihkan rumah majikan selama hampir lima tahun, merawat anak-anaknya dan anjingnya dan juga bekerja berjam-jam di tokonya. Yang saya inginkan hanyalah upah saya selama saya bekerja sehingga saya bisa pulang ke keluarga saya.”

Sementara didorong oleh keputusan Pengadilan Tinggi, Nona mengatakan dia sangat tidak paham mengapa majikannya begitu tidak berperasaan.

Sekarang dia harus membuktikan di pengadilan bahwa dia benar-benar bekerja untuknya selama hampir lima tahun dengan tingkat gaji yang telah disepakati yang tidak diindahkan, tugas yang menurutnya akan jauh lebih mudah dua tahun lalu ketika dia pertama kali mencari bantuan dari pihak berwenang Malaysia.

Nona mengatakan gaji bulanannya yang dibayarkan adalah 550 Ringgit (US$ 133), jumlah yang lebih rendah dari 700 Ringgit (US$ 169) yang diduga dijanjikan oleh agen sebelum keberangkatannya dari Indonesia.

Dia menambahkan bahwa hingga Agustus 2018, dia hanya dibayar 9.000 Ringgit (US $ 2.183) secara total, yang dikirim ke rekening milik anggota keluarga di rumah.