Umat Keuskupan Agung Merauke diharapkan bisa saling memaafkan dan fokus pada upaya rekonsiliasi ke depan, demikian kata Mgr John Philip Saklil terkait situasi pasca Vatikan membebastugaskan Uskup Agung Mgr Nicolaus Adi Seputra MSC.

Vatikan mengumumkan keputusannya pada Sabtu, 27 Juli menyusul adanya laporan dugaan kasus yang berkaitan dengan tata kelola keuskupan dan konflik dengan sejumlah imam dan umat.

Dalam putusan yang dibacakan oleh Uskup Saklil, Vatikan menyatakan Uskup Nicolaus akan mengikuti proses bina lanjut di Roma hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Vatikan juga menunjuk Uskup Saklil, yang merupakan Uskup Timika sebagai administrator apostolik keuskupan agung tersebut dan Uskup Bandung, Antonius Subianto Bunjamin sebagai visitator apostolik.

Dalam putusannya, Vatikan tidak menjelaskan alasan pemberhentian itu.

Uskup Saklil mengatakan kepada ucanews.com, pemberhentian itu terkait dengan kasus “tata kelola keuskupan,” dan penunjukkan Uskup Bunjamin adalah upaya untuk membangun “rekonsiliasi atas kasus-kasus pastoral yang menimbulkan pro kontra di kalangan umat dan para pelayan gereja.”

Ia menolak menjelaskan lebih lanjut kasus-kasus dimaksud. Para imam dan suster di keuskupan agung itu yang dihubungi ucanews.com juga menolak menjelaskan masalah yang terjadi.

Namun, salah seorang umat, yang meminta namanya tidak ditulis karena takut terjadi polemik dengan umat lain mengatakan, situasi di keuskupan agung tersebut memang tidak kondusif selama beberapa tahun terakhir, yang memicu keterbelahan di kalangan imam maupun umat.

Salah satu kasus, kata dia, termasuk suspensi terhadap dua orang imam diosesan pada tahun lalu yang sempat menimbulkan gerakan perlawanan dari sekelompok umat yang membela kedua pastor tersebut.

“Ia dianggap menerapkan model top-down dan mengambil kebijakan berdasarkan suka dan tidak suka. Ini terjadi bertahun-tahun. Ada ketidakpercayaan dari umat,” katanya.

Beberapa orang awam menyuarakan keprihatinan mereka di media sosial, termasuk memasukkan video di YouTube di mana mereka menuduh Uskup Nicolaus salah urus keuskupan.

Natilis Tikuk, seorang mantan pegawai keuskupan agung itu mengatakan dalam sebuah video yang diposting pada bulan Januari bahwa manajemen keuangan di bawah Uskup Agung Seputra morat-marit dan ia mengambil jarak dari orang asli Papua.

Dikonfirmasi terkait kasus-kasus yang terjadi, Uskup Saklil mengatakan, kasus-kasus itu sebaiknya tidak diberitakan karena akan menjadi bahan provokasi bagi pihak tertentu.

“Bagi gereja, kita bukan mencari siapa benar atau salah, tetapi bisa saling memaafkan dan mencari solusi yangg terbaik demi kehidupan gereja yang katolik, satu, kudus dan apostolik,” katanya.

Ia mengajak seluruh umat untuk menerima kondisi ini dan taat pada keputusan Vatikan. “Apapun yang terjadi adalah kehendak Tuhan,” katanya.

Uskup Bunjamin menolak memberi komentar terkait hal ini.

“Untuk sementara, saya no comment,,” katanya kepada ucanews.com.

Ini merupakan yang kedua bagi Uskup Bunjamin menjadi visitator apostolik, setelah sebelumnya pada 2016 ia menjalankan peran serupa untuk menangani masalah di Keuskupan Ruteng, yang berujung pada pengunduran diri Uskup Hubertus Leteng, karena kasus dugaan penggelapan uang.

Uskup Seputra mulai memimpin Keuskupan Agung Merauke yang memiliki sekitar 150,000 umat sejak 2004.

Ia masih tercatat sebagai Moderator Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan (SGPP) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).