UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Bupati Bantul Cabut IMB Gereja, Diduga Ada Desakan

Agustus 2, 2019

Bupati Bantul Cabut IMB Gereja, Diduga Ada Desakan

Diduga karena ada desakan dari kelompok garis keras, Bupati Bantul membatalkan ijin Gereja Pentekosta di Indonesia

Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta membatalkan izin mendirikan bangunan (IMB) Gereja Pentekosta di Indonesia (GPdI) Imanuel Sedayu yang baru diterbitkan menyusul adanya protes dan intimidasi dari kelompok Muslim.

Kasus ini, menurut para aktivis, menambah deretan persekusi terhadap minoritas.

Bupati Bantul, Suharsono menerbitkan surat pembatalan IMB itu pada 26 Juli. 

Sebagaimana dijelaskan dalam pernyataan pada 31 Juli, ia mengklaim pembatalan terhadap izin yang diterbitkan pada 15 Januari itu dilakukan karena baru diketahui bahwa IMB itu tidak memenuhi aturan penerbitan izin mendirikan rumah ibadah sesuai keputusan bersama menteri tahun 2006.

Menurut Bupati Bantul, meskipun aturan bersama itu memandatkan pemerintah daerah memfasilitasi pemberian izin untuk rumah ibadah yang berdiri sebelum 2006, namun gereja itu tidak memenuhi ketentuan lain.

Ia mengklaim, timnya baru mengetahui bahwa gereja itu adalah rumah tinggal dan tidak digunakan terus-menerus untuk ibadah, hal yang menurut dia bertentangan dengan aturan yang mewajibkan agar rumah ibadah tidak gabung dengan tempat tinggal dan telah digunakan terus-menerus.

Namun, laporan media menyebutkan bahwa beberapa hari sebelum pencabutan izin itu, kelompok garis keras memajang spanduk-spanduk yang berisi penolakan terhadap gereja itu.

Pendeta Tigor Yunus Sitorus, pimpinan Gereja mengatakan kepada ucanews.com pada 1 Agustus bahwa mereka mengharapakan masalah ini bisa diselesaiakan dengan baik.

“Permasalahan yang sedang kami alami sudah diserahkan kepada majelis dewan gereja di Yogyakarta dan tim pendamping,” katanya.

Ia mengaku tidak mau menyampaikan pernyataan lain yang bisa memicu memanasnya situasi.

Pencabutan izin ini membuat untuk sementara jemaat GPdI yang berjumlah sekitar 50 orang menggunakan gereja terdekat, Gereja Kristen Jawa.

Sementara itu Pendeta Palti Panjaitan dari Solidaritas Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SKBB) mengatakan, kasus ini kembali menunjukkan bahwa “negara melalui bupati kalah oleh tekanan sekelompok orang” yang intoleran.

“Padahal negara punya instrumen untuk mencegah bahkan mencerdaskan masyarakat agar hidup rukun,” katanya.

Halili dari Setara Institute for Democracy and Peace mengatakan alasan di balik pencabutan itu menimbulkan pertanyaan, karena untuk memastikan persyaratan terpenuhi ada proses yang panjang.

“Bupati seharusnya tidak tunduk pada tekanan dari kelompok radikal,” katanya.

“Yang harus dia lakukan adalah merujuk pada konstitusi di mana kebebasan beragama dijamin,” tambahnya.

Kelompok-kelompok minoritas di Indonesia mengatakan bahwa mereka sering menghadapi hambatan untuk mendirikan tempat ibadah, sebagai akibat dari peraturan bersama menteri tahun 2006.

Di antara hal-hal lain, keputusan bersama itu mengharuskan kelompok agama memberikan daftar nama dan tanda tangan dari 90 jemaat dan mendapatkan dukungan yang ditandatangani setidaknya 60 warga setempat sebelum izin dikeluarkan.

Ketentuan yang dianggap tidak adil yang dieksploitasi oleh kelompok garis keras untuk menghambat kelompok minoritas, kata mereka.

Bulan lalu, denominasi Kristen lain di Cengkareng, Jakarta Barat mendapat penolakan dari Muslim setempat yang mengklaim gereja mereka, yang menggunakan ruko, berada di tengah pemukiman warga Muslim, dekat masjid dan pesantren.

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi