UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Tindakan Rasis Perparah ‘Luka’ dalam Relasi Warga Papua dengan Pemerintah

Agustus 20, 2019

Tindakan Rasis Perparah ‘Luka’ dalam Relasi Warga Papua dengan Pemerintah

Aksi unjuk rasa warga Papua di Manokwari, Papua Barat pada Senin, 19 Agustus diwarnai pembakaran gedung DPRD provinsi.

Tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua, yang kemudian menyulut aksi unjuk rasa pada 19 Agustus di sejumlah kota di Papua, dinilai sejumlah pihak hanya memperparah luka lama dalam relasi antara warga di ujung timur tersebut dengan pemerintah.

Papua, sejak proses integrasi yang masih memicu perdebatan hingga kini, telah menjadi medan konflik berkepanjangan dengan pihak pemerintah, yang hingga kini masih kental dengan pendekatan militeristik.

Tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua terjadi pada 16 Agustus di Surabaya, Jawa Timur,  menyusul adanya informasi bendera Indonesia dibuang di got dekat asrama yang dihuni 40 mahasiswa Papua. Di media sosial kemduian beredar pesan bahwa bendera itu dibuang oleh mahasiswa Papua.

Polisi dan masyarakat pun menerobos masuk ke asrama, di mana para mahasiswa ditangkap dan diperiksa polisi. Dalam peristiwa itu, ada pernyataan-pernyataan rasis yang menyebut mahasiswa Papua sebagai monyet, anjing dan babi.

Hal itu memicu reaksi keras dari warga Papua yang menggelar aksi protes pada Senin, 19 Agustus di sejumlah kota. Massa memblokade sejumlah jalan, yang membuat aktivitas menjadi lumpuh.

Di Manokwari, Papua Barat, massa membakar gedung DPRD provinsi dan sejumlah fasilitas umum lainnya.

Dedi Prasetyo, juru bicara Mabes Polri menyebutkan, tiga orang polisi mengalami luka saat mengamankan massa.

Merespon kondisi terakhir,Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri akan segera mengundang Gubernur Papua, Papua Barat, dan Jawa Timur untuk membahas masalah ini.

Sementara itu, Gubenur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa menyatakan telah menelepon Gubernur Papua, meminta mohon maaf atas pernyataan-pernyataan warganya yang telah melukai orang Papua.

Presiden Joko Widodo juga mengajak semua pihak untuk saling memaafkan dan menghentikan upaya balas dendam.

Memperburuk

Kelompok pemerhati hak asasi manusia dan para tokoh agama menganggap kasus ini menambah potret buruk perlakuan Indonesia terhadap Papua.

Dalam pernyataan bersama, Jaringan Masyarakat Sipil, yang terdiri dari berbagai organisasi pemerhati HAM menganggap, tindakan dari pengunjuk rasa yang mengepung asrama mahasiswa Papua di Surabaya “bertentangan dengan kebebasan dan hak atas rasa aman warga negara.”

“Unjuk rasa merupakan tindakan yang sah menurut hukum, namun tindakan tersebut tidak boleh dilakukan dengan kekerasan, provokasi kekerasan, dan ujaran kebencian,” kata mereka.

Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, tindakan rasis itu “sangat menyakitkan.”

“Kita sudah 74 tahun merdeka, seharusnya tindakan-tindakan intoleran, rasial, diskriminatif tidak boleh terjadi,” ujar Enembe dalam sebuah pernyataan.

Ia menyatakan, pihaknya menghargai upaya hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan, namun mesti dilakukan secara proposional dan profesional, serta berkeadilan.

Yuliana Langowuyo, wakil direktur Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Fransiskan di Papua mengatakan, tindakan pembiaran terhadap kelompok yang menyampaikan pernyataan rasial “sangat merendahkan harkat dan martabat orang Papua.”

Sementara itu, Natalius Pigai, aktivis asal Papua dan mantan anggota Komnas HAM mengatakan, polisi harus memproses anggota mereka dan juga organisasi yang melakuan diskriminasi rasial.

“Kasus ini harus diproses hukum tanpa menunggu pengaduan Korban. Kekerasan rasialisme delik umum yang dilakukan di depan kepolisian,” katanya.

Pendeta Gumar Gultom, Sekertaris Umum Persektusan Gereja-gereja di Indonesia mengatakan, “peristiwa ini semakin memperkeruh penyelesaian masalah Papua yang sudah cukup ruwet selama ini.”

“Sejatinya, penyelesaian masalah Papua memerlukan pendekatan kultural bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh segenap lapisan masyarakat, terutama masyarakat di luar Papua. Hanya dengan demikian masyarakat Papua dapat merasakan bahwa mereka adalah bagian integral dari masyarakat dan bangsa Indonesia,” katanya.

“Sebaliknya, segala bentuk stigma, diskriminasi, dan kekerasakan terhadap masyarakat Papua hanya akan melahirkan lingkaran kekerasan dan kebencian dan sudah pasti menciderai kemanusiaan,” lanjutnya.

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, menyatakan, semakin aparat bertindak represif, militansi para mahasiswa Papua semakin kuat.

Makin ditekan, kata dia, mereka justeru makin berani berekspresi.

Ia menyebut, pendekatan seperti ini mesti dievaluasi, jika ingin ada penyelesaian yang manusiawi untuk kasus Papua.

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi