UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Relokasi Gereja di Riau Bukti Pemerintah Tunduk Pada Kelompok Intoleran

Agustus 30, 2019

Relokasi Gereja di Riau Bukti Pemerintah Tunduk Pada Kelompok Intoleran

Gereja Pentekosta di Indonesia (GPdI) Efata di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Ilir, Provinsi Kepulauan Riau disegel pemerintah karena dianggap tidak memenuhi ketentuan terkait pendirian rumah ibadah. (Foto oleh LBH Pekanbaru)

Langkah pemerintah di Kabupaten Indragiri Ilir, Provinsi Kepulauan Riau merelokasi gereja jemaat Gereja Pentekosta di Indonesia (GPdI) Efata di Kecamatan Keritang, dianggap tidak tepat dan malah menunjukkan bahwa pemerintah tunduk pada kelompok yang intoleran.

“Jelas ini sebuah sikap yang sangat tidak bijaksana dan kontraproduktif dengan kenyataan kita yang berbhinneka,” kata Achmad Nurcholish dari Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) kepada ucanews.com.

Sesuai hasil rapat pada 28 Agustus yang melibatkan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, pihak kepolisian dan berbagai elemen lain, termasuk dari pihak gereja diputuskan bahwa GPdI tidak boleh lagi beribadah di gereja yang juga tempat tinggal pimpinan mereka, Pendeta Damianus Sinaga.

Bupati Indragiri Ilir, Muhammad Wardan mengatakan, pihaknya memberikan solusi lokasi yang tepat, yang mempertimbangkan keamanan bagi jemaat dari “penolakan masyarakat dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.”

Ia menjelaskan, warga di sekitar gereja yang ada saat ini memang menolak, di mana ia menerima 118 tanda tangan bukti penolakan.

Sebelum tempat baru itu diputuskan, untuk sementara waktu jemaat GPdI diminta beribadah di gereja lain, yang jaraknya sekitar 8 kilometer dari gereja saat ini.

Polemik GPdI ini mencuat pekan ini setelah beredarnya video di media sosial, di mana Pol PP dan polisi meminta jemaat yang sedang beribadah di tenda di samping gereja menghentikan ibadahnya.

Dalam video itu, yang terkonfirmasinya merupakan rekaman peristiwa pada 25 Agustus, Pol PP tetap bersikeras melarang ibadah itu, meski sejumlah jemaat berteriak histeris agar ibadah tetap dilanjutkan.

Pol PP beralasan, jemaat membangkang terhadap perintah bupati yang telah melarang beribadah di lokasi itu, karena gereja tersebut tidak memenuhi aturan pemerintah terkait pendirian rumah ibadah.

Achmad Nurkholis mengkritisi model penyelesaian kasus seperti ini, yang ia sebut “keliru, bahkan konyol.”

“Mestinya pemerintah melakukan edukasi dan penyadaran kepada masyatakat yang kerap menolak keberadaan rumah ibadah atau umat lain yang berbeda, bahwa siapapun punya hak untuk beribadah sesuai agama/keyakinan mereka,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam kasus ini Pemda jelas tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu melindungi semua warga negara. 

“Mereka lemah berhadapan dengan masyarakat mayoritas. Harusnya  Pemda berada paling depan dalam melindungi dan memenuhi hak-hak sipil semua warganya, bahkan meski hanya satu orang yang berbeda dengan yang mayoritas,” katanya.

Irma Riana Simanjuntak, juru bicara Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) yang ikut mengawal kasus ini mengecam pembubaran ibadah pada 25 Agustus.

Namun, ia menyatakan mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemda “yang dengan cepat dan tanggap melakukan mediasi,” sehingga lahir keputusan yang muncul “dalam suasana kekeluargaan.”

“PGI akan terus mengawal proses relokasi ini untuk memastikan GPdI Effata mendapat rumah ibadah dan IMB,” katanya.

Kasus ini menambah jumlah gereja yang terpaksa disegel atau ditolak masyarakat.

Menurut Setara Institue for Democracy and Peace, dalam satu dekade terakhir, setidaknya ada 199 gereja yang  disegel dan ditolak oleh masyarakat.

Halili, peneliti Setara menyatakan, hal ini dipicu oleh Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah yang mensyaratkan adanya dukungan masyarakat setempat, paling sedikit 60 orang.

Ketentuan tersebut, sebagaimana yang juga dijadikan sebagai alasan pemerintah dalam kasus GPdI, menjadi alat untuk merepresi kaum minoritas.

Jika aturan itu tidak direvisi, kata Halili, peristiwa serupa akan terus berulang.

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi