UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Tokoh Lintas Agama Tolak Upaya Melemahkan KPK

September 11, 2019

Tokoh Lintas Agama Tolak Upaya Melemahkan KPK

Para tokoh lintas agama bertemu para pejabat KPK untuk menyatakan dukungan mereka kepada KPK pada 10 September di kantornya di Jakarta Selatan.


Para tokoh lintas agama telah bergabung menolak revisi UU KPK, yang mereka klaim akan melumpuhkan lembaga itu.

Sebelumnya berbagai kelompok dan individu telah menolak RUU itu yang direvisi dari UU KPK Tahun 2002 yang sedang digodok di DPR RI.

Sebuah petisi online telah diluncurkan untuk menolak revisi tersebut, dengan lebih dari 60.000 tandatangan.

Kelompok dari  Buddha, Katolik, Konghucu, Hindu, Islam dan Protestan itu mengatakan revisi UU KPK yang telah menjerat para pejabat ke pengadilan bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. 

“Kami dari berbagai lembaga keagamaan mainstrem di Indonesia menyerukan presiden untuk tidak mendukung tindakan yang melemahkan KPK,” kata mereka dalam sebuah pernyataan.

Dalam pertemuan dengan para pejabat KPK pada 10 September di Jakarta, mereka membahas revisi tersebut. 

Menurut KPK, ada sembilan persoalan terkait revisi dalam RUU yang akan beresiko  lembaga itu dilumpuhkan,  penyadapan dipersulit dan dibatasi, adanya pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, pembatasan sumber penyelidik dan penyidik, penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di tahap penuntutan dipangkas, kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, dan kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

Selain itu, hingga pertengahan 2019, sebanyak 255 anggota DPR RI dan DPRD telah ditangkap oleh KPK, serta 130 kader partai politik – gubernur, bupati, dan walikota termasuk Gubernur (non aktif)  Irwandi Yusuf yang dihukum selama 8 tahun penjara karena menerima suap.

“Ini membuktikan bahwa KPK telah berperan penting dalam menyelamatkan keuangan negara,” kata mereka.

Selama dua dekade kehadiran KPK, berbagai upaya telah dilakukan untuk melemahkan KPK oleh DPR RI.

Mereka menyerukan DPR untuk menghentikan revisi UU KPK. “Kami mendesak DPR untuk menghentikan tindakannya untuk melemahkan KPK,” kata mereka.

Romo Agustinus Heri Wibowo, sekretaris eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), yang bergabung dengan para tokoh lintas agama, mengatakan Gereja Katolik menolak upaya-upaya untuk melemahkan KPK.

“Rakyat mendukung KPK. Menolak revisi UU KPK yang akan melemahkan institusi KPK,” kata Romo Heri.

Ubaidillah dari PBNU  mengatakan umat Muslim terus menggaungkan suara untuk menolak berbagai upaya untuk melemahkan KPK, termasuk revisi UU KPK.

“Kami menyerukan pada umat bahwa revisi UU KPK ini harus ditolak dan harus digaungkan. Kita mengimbau umat Islam khusus Nadhiyin agar menggaungkan menolak revisi UU KPK,” kata Ubaidillah. 

Suhadi Sendjaja, ketua Parisadha Buddha Dharma Nichiren Shoshu di Indonesia menyerukan semua agama di Indonesia bersatu untuk menolak pelemahan KPK. 

“Kita harus mendukung KPK demi keadilan bagi rakyat Indonesia,” kata Sendjaja.

Menanggapi berbagai seruan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa  revisi UU KPK Tahun 2002 itu memprihatinkan dan mengganggu independesi KPK.

“Saya akan melihat dulu revisi tersebut dan tidak perlu banyak batasan yang akan melemahkan,” Kata Persiden Jokowi kepada para wartawan pada 11 September.

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi