UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Aktivis Gereja apresiasi langkah pemerintah lindungi ABK migran

Juni 17, 2022

Aktivis Gereja apresiasi langkah pemerintah lindungi ABK migran

Para aktivis dari Serikat Buruh Migran Indonesia dan Greenpeace Indonesia mengadakan demonstarsi di depan Kedutaan Cina di pada 27 Desember 2020, menuntut investigasi terkait kematian para nelayan Indonesia yang bekerja kapal ikan Cina. (Foto: Greenpeace Indonesia)

Aktivis Katolik menyambut baik peraturan pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan perlindungan bagi anak buah kapal atau ABK migran yang bekerja di kapal niaga dan kapal penangkap ikan asing yang selama ini rentan dieksploitasi.

Peraturan tersebut dipublikasikan pekan ini setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 8 Juni.

Pengesahannya terjadi sebelum jadwal sidang pada 15 Juni terkait gugatan tiga mantan ABK migran terhadap Presiden Joko Widodo karena gagal menerbitkan peraturan itu pada tahun 2019 sebagai aturan turunan dari undang-undang tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran. Seharunya, peraturan itu diterbitkan dua tahun setelah pengesahan undang-undang.

Ketiga ABK tersebut dilaporkan berencana mencabut gugatan sebagai tanggapan atas terbitnya peraturan itu.

Peraturan tersebut, antara lain, menyederhanakan proses perekrutan dan penempatan bagi nelayan migran dan meningkatkan langkah-langkah untuk melindungi hak-hak mereka, skema kerja dan kondisi standar di bawah konvensi global Organisasi Perburuhan Internasional tentang pekerjaan di bidang perikanan.

Peraturan itu juga mengatur perjanjian perundingan bersama untuk pekerja migran dan membangun basis data terpadu tentang pekerja migran antarinstansi pemerintah.

Gabriel Goa Sola dari Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia yang berafiliasi dengan Gereja mengatakan bahwa meskipun terlambat, peraturan itu merupakan langkah maju dalam perlindungan ABK migran.

“Kami menyambutnya dengan gembira karena artinya ada kepedulian terhadap masalah yang selama ini muncul,” katanya kepada UCA News.

Yang juga penting, kata dia, adalah adanya ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab pemerintah untuk mengusut tuntas setiap persoalan ABK migran, hal yang sering dikeluhkan para korban selama ini.

Dia menyinggung sebuah kasus yang diadvokasi lembaganya terkait hilangnya tujuh nelayan migran di perairan Mauritius tahun lalu yang mendorong seorang ayah dari salah satu korban menulis surat kepada Paus Fransiskus bulan lalu untuk meminta bantuan.

“Kami berharap dengan adanya peraturan baru ini, akan ada upaya yang lebih gencar untuk mendorong pengusutan kasus-kasus demikian,” ujarnya.

Pastor Ansensius Guntur, SC direktur Stella Maris Center di Kaohsiung, Taiwan, lembaga gereja yang menyediakan pelayanan bagi para migran, pelaut dan pengungsi terutama dari Indonesia dan Filipina, berharap bahwa di masa depan “akan ada perhatian yang lebih baik terhadap hak-hak ABK dan keluarga mereka dengan peraturan ini.”

“Diharapkan penegak hukum Indonesia juga bisa bertindak tegas jika ada pelanggaran,” ujarnya kepada UCA News.

Afdillah Chudiel, juru kampanye kelautan untuk Greenpeace Indonesia, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keputusan tersebut merupakan kemenangan signifikan dari kampanye “untuk mendorong Indonesia dan negara-negara lain yang berada dalam lingkaran bisnis perikanan global, untuk bergerak ke arah yang sama mengakhiri praktek perbudakan di laut, dan menegakkan pengelolaan perikanan yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.”

Ribuan orang Indonesia diyakini bekerja di kapal penangkap ikan, yang sebagian besar milik Taiwan atau Cina.

Menurut laporan yang dirilis Mei tahun lalu oleh Greenpeace Asia Tenggara dan Serikat Buruh Migran Indonesia, mereka rentan terhadap kerja paksa.

Sekitar 62 kasus dilaporkan antara Mei 2019 dan Juni 2020, meningkat tajam dari 34 kasus yang dilaporkan antara Desember 2018 dan Juli 2019.

Empat laporan utama adalah penipuan, pemotongan upah, jam kerja yang berlebihan dan pelecehan fisik dan seksual.

Sumber: Church activists back move to protect indonesian fishermen

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2022. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi