UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Kebebasan beragama dan berkeyakinan harus dilindungi

Juli 15, 2022

Kebebasan beragama dan berkeyakinan harus dilindungi

Oleh: Benedict Rogers

Pekan lalu, London menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri Internasional keempat tentang Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, yang mempertemukan para menteri dan pejabat pemerintah dari seluruh dunia bersama dengan para pemimpin agama dan aktivis masyarakat sipil, untuk membahas tantangan berat terkait persekusi karena agama dan intoleransi di banyak masyarakat kita.

Konferensi tingkat menteri ini digagas pada tahun 2018 oleh Amerika Serikat (AS) dan menjadi katalisator pembentukan Aliansi Kebebasan Beragama atau Berkeyakninan Internasional (The International Religious Freedom or Belief Alliance, IRFBA) yang kini mencakup 40 negara. Mantan Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional, Sam Brownback adalah orang yang harus diberi ucapan terima kasih untuk acara ini karena selama masa jabatannya ia melakukan banyak hal –  lebih banyak dari siapapun – untuk memberi energi, memobilisasi, dan membuat keterlibatan dengan isu tematik ini mendunia.

Demikian pula, Utusan Khusus Perdana Menteri Inggris untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Fiona Bruce MP, yang memimpin IRFBA dan memimpin Kementerian London, layak mendapatkan apresiasi dan penghormatan yang mendalam atas advokasinya yang tak kenal lelah dan energik. Utusan pertama Inggris untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan Menteri Hak Asasi Manusia, Lord Ahmad, juga merupakan salah satu pejuang yang paling setia.

Pertemuan tingkat menteri ini dibuka oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Liz Truss, yang mengatakan dengan jelas: “Kebebasan untuk berkeyakinan, berdoa dan beribadah, ataupn untuk tidak berkeyakinan adalah kebebasan dasar manusia dan telah menyatu sejak awal.”

“Masyarakat memungkinkan orang-orangnya untuk memilih apa yang mereka yakini lebih baik, lebih kuat, dan pada akhirnya lebih berhasil.”

“Hak dasar” ini, katanya, “tercakup dalam klausa pertama Magna Carta dan Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Itu adalah salah satu dari Empat Kebebasan yang dikatakan Franklin D. Roosevelt sebagai sesuatu yang ‘penting dimana pun di dunia’.”

Namun, sepanjang sejarah, dan di seluruh dunia saat ini, kita melihat, seperti yang dikatakan Truss, “para penindas menindak kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam rangka untuk melakukan pengontrolan.”

Dari Nigeria hingga Sudan, dari Kuba hingga Meksiko, dari Iran hingga Arab Saudi dan tentu saja melintasi benua Asia, dari India, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh hingga Myanmar, Indonesia, dan Malaysia,  Vietnam, Laos, Korea Utara, dan China, orang-orang dari semua agama dan tanpa keyakinan agama menghadapi penganiayaan.

Apakah itu Uyghur dan Rohingya yang mayoritas Muslim menghadapi genosida di tangan kediktatoran di China dan Myanmar, atau para atheis dan humanis yang dipenjara di negara-negara seperti Indonesia, atau orang Kristen yang menghadapi penganiayaan di tangan militan nasionalis Buddha dan Hindu, Islam radikal, atau Komunis garis keras, pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan telah mempengaruhi kita semua.

Itulah mengapa sangat membesarkan hati mendengar ‘imbauan untuk bekerja sama’ dari Truss untuk membela kebebasan beragama atau berkeyakinan dan menunjukkan potensi perubahan positif. Bersama-sama, kita dapat terus maju menuju sebuah dunia yang lebih adil dan lebih aman bagi orang-orang beriman di seluruh dunia.” Dan bahkan lebih membesarkan hati untuk mendengar dia (Truss) mengakhiri sambutannya dengan pengingat ini: “Seperti St. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus: ‘Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, berani, dan tetap kuat’. ”

Pertemuan itu secara simbolis sangat penting. Para pemimpin politik, pemimpin agama, jurnalis dan aktivis masyarakat sipil berkumpul bersama untuk menyoroti masalah ini dan bekerja dalam sebuah koalisi untuk menemukan cara-cara mempromosikan dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan sangat menginspirasi. Melihat Uskup Agung Canterbury berdiri di samping Presiden Humanis Internasional, Kepala Rabi, dan dengan para pemimpin Muslim, Hindu, Sikh, dan Buddha adalah indah. Tetapi, simbolisme saja, meskipun sangat disyukuri , tidaklah cukup. Perlu ada rencana aksi.

Salah satu hal pertama yang harus dilakukan adalah Uni Eropa menunjuk Utusan Khusus baru untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan. Mantan Wakil Perdana Menteri Slovakia Jan Figel adalah salah satu pendorong utama di balik pembentukan jabatan tersebut dan menjabat dengan istimewa dalam peran sebagai utusan pertama Uni Eropa pada tahun 2016-2019. Dia digantikan sebentar oleh politisi Yunani, Christos Stylianides, tetapi dia meninggalkan peran itu setelah hanya lima bulan untuk mengambil posisi menteri dalam pemerintahan Yunani, dan dia belum diganti. Selama hampir satu tahun, peran utusan Uni Eropa telah kosong. Itu harus diganti, segera.

PBB baru saja menunjuk seorang Pelapor Khusus baru untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan, untuk menggantikan Dr. Ahmad Shaheed. Penunjukan Nazila Ghanea sangat disambut baik karena dia adalah seorang ahli yang berpengalaman dan pejuang yang tak kenal lelah untuk tujuan ini. Seorang profesor hukum hak asasi manusia internasional di Universitas Oxford, Dr. Ghanea ditempatkan dengan baik untuk membangun karya para pendahulunya.

Brasil telah mengumumkan pihaknya akan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri itu tahun depan, yang sangat disambut baik karena ini adalah tujuan yang bukan milik Barat, tetapi hal yang harus menjadi perhatian utama dunia selatan. Harus dipikirkan apakah Asia bisa menjadi tuan rumah setelahnya? Salah satu negara demokrasi yang mapan di Asia – Jepang atau Korea Selatan, yang akan ‘aman’; atau paling bersemangat, demokrasi garis depan Taiwan, yang akan memprovokatif dan mengirim sinyal; atau salah satu negara demokrasinya yang rapuh, seperti Indonesia, sebuah negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, dengan tradisi konstitusional pluralisme, dimana kebebasan beragama terancam.

Negara-negara Asia — pada tingkat pemerintahan, agama dan masyarakat sipil — harus melibatkan Pelapor Khusus PBB yang baru, duta besar AS yang baru untuk kebebasan beragama internasional Rashad Hussain, utusan Inggris dan mekanisme lain yang ada untuk mempromosikan dan melindungi kebebasan beragama. Dalam beberapa tahun terakhir, koalisi masyarakat sipil di kawasan itu telah terbentuk, seperti jaringan the South-East Asia Freedom of Religion or Belief (SEAFoRB) dan the South Asia Forum for Freedom of Religion or Belief (SAFFORB), yang menyatukan para aktivis, pemimpin agama dan pembuat kebijakan dari seluruh kawasan itu. Ini harus didukung dan diperkuat.

Pesan utama dari semua inisiatif ini adalah ada beberapa hal yang lebih penting daripada kebebasan hati nurani manusia. Pada intinya, pekerjaan ini adalah tentang jiwa – dan kebebasan setiap manusia untuk memutuskan menurut hati nurani mereka sendiri apa yang mereka lakukan dengannya. Itu adalah kebebasan yang tidak boleh diambil oleh pemerintah, agama lain, kelompok bersenjata, dan teroris dari siapa pun. Kita harus meningkatkan upaya untuk membela kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi semua orang, dimana pun, sepanjang waktu.

Benedict Rogers adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan penulis. Dia adalah analis senior untuk Asia Timur di organisasi hak asasi manusia internasional CSW, salah satu pendiri dan Kepala Eksekutif Hong Kong Watch, salah satu pendiri dan Wakil Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Partai Konservatif Inggris, anggota kelompok penasihat the Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) dan anggota dewan Kampanye Hentikan Genosida Uyghur. Dia adalah penulis enam buku, termasuk tiga buku tentang Myanmar, terutama yang terbaru, “Burma: A Nation at the Crossroads”. Perjalanan imannya diceritakan dalam bukunya “From Burma to Rome: A Journey into the Catholic Church” (Gracewing, 2015). Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan posisi editorial resmi UCA News.

Sumber: Freedom of conscience and religion must be protected

 

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2022. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi