Uskup Ruteng, Mgr. Siprianus Hormat mengklarifikasi penyataannya yang ia sebut telah salah dikutip, yang membuatnya menuai kecaman di media sosial dari warga yang baru-baru ini melakukan unjuk rasa untuk menentang apa yang mereka sebut upaya komersialisasi Taman Nasional Komodo.

Uskup itu mengatakan, pernyataannya yang dipublikasi oleh portal berita Penakatolik.com pada akhir pekan dan ramai dibicarakan telah “diredaksi secara liar, entah oleh siapa.”

“Saya sudah meminta sekretaris saya untuk meminta para pihak yang mempublikasi berita itu menariknya kembali, dan katanya sudah. Namun, Penakatolik.com itu yang masih beluk tarik,” katanya kepada UCA News.

Dalam artikelnya, media itu yang mengutip pernyataan Uskup Hormat pada 19 Juli dalam rangka menyambut pelaksanaan pertemuan G20 di Labuan Bajo, ia disebut mempersoalkan aksi protes di kota itu karena menganggu ketertiban.

Dalam berita itu, uskup itu juga disebut menuding bahwa aksi protes itu “banyak ditunggangi kepentingan-kepentingan tertentu” dan bahwa gereja tidak akan melakukan hal demikian.

“Kami selalu mengutamakan diskusi, sudah banyak yang kami lakukan melalui diskusi, mulai dari masalah tambang sampai dengan masalah tarif masuk Komodo,” katanya, seperti dikutip Penakatolik.com.

Ia juga disebut mengatakan bahwa ia meminta umatnya untuk menjaga nama baik daerah mereka yang akan menjadi lokasi pertemuan G20 dan mendukung tugas-tugas polisi untuk menjaga ketertiban.

Aksi unjuk rasa pada 18 Juli di Labuan Bajo diikuti hampir 1000 orang, menolak kenaikan harga tiket dari 150 ribu rupiah menjadi 3,75 juta per orang yang dibeli melalui aplikasi online yang dikontrol oleh PT Flobamora, perusahan milik pemerintah Provinsi NTT. Tarif baru itu dengan sistem keanggotaan selama satu tahun berlaku untuk wisata ke Pulau Komodo dan Pulau Padar.

Warga mengklaim hal ini sebagai upaya komersialisasi dan monopoli bisnis di kawasan yang sedang berkembang pesat itu, yang berdampak besar bagi pelaku wisata setempat.

Pernyataan Uskup Sipri telah menjadi bola liar di media sosial dan menuai kecaman dari pengunjuk rasa yang menuding uskup itu menyerang mereka, dan memberi lampu hijau bagi aparat yang dilaporkan mengintimidasi beberapa demonstran usai aksi protes itu.

Doni Parera, salah satu pelaku wisata yang mengkoordinir aksi protes itu menulis di Facebook bahwa, bukannya membela masyarakat yang akan terdampak, uskup “malah cenderung salahkan masyarakat dan dukung kapitalis perampok.”

“Gereja sekarang bukan lagi pembela domba yang akan diterkam serigala,” tulisnya, yang memicu banyak komentar dukungan warganet.

Marta Muslin, salah seorang aktivis dan pelaku wisata juga menyebut pernyataan uskup itu menyakitkan.

Merespon tudingan bahwa aksi itu ditungganggi kelompok tertentu, ia menyatakan logistik untuk unjuk rasa itu dikumpulkan oleh rekan-rekannya dan ada buktinya.

“(Unjuk rasa itu) ditunggangi kepentingan perut kami yang akan lapar, kepentingan staf yang harus dibayar gajinya, anak sekolah dan lain-lain,” tulisnya di keterangan berita dari Penakatolik.com yang ia bagian di Facebook.

Sejumlah komentar juga mengkritik gereja yang dinilai diam terhadap masalah kenaikan harga tiket ini dan masalah terkait pariwisata lainnya, meskipun Keuskupan Ruteng menjadikan pariwisata holistik sebagai tema pastoralnya tahun ini.

Uskup Sipri mengirimkan pernyataan lengkapnya kepada UCA News pada 25 Juli, di mana ia memang tidak secara khusus menyinggung aksi unjuk rasa itu.

Dalam pernyataannya, ia menyebut “dalam konteks masyarakat demokratis” Gereja pada prinsipnya menghargai berbagai upaya menyampaikan pendapat, dan bahwa “Gereja tentu mempunyai cara dan metodenya sendiri.”

“Dan jika tidak mengikuti cara pihak tertentu itu, kiranya Gereja jangan dilihat seolah-olah diam dan tidak berpendapat, tidak membela kebenaran dan keadilan,” katanya.

Ia juga menyatakan bahwa semua pelayan pastoral, terutama para imam perlu responsif terhadap semua hal yang terjadi di tengah masyarakat, namun perlu didasari pada data dan kajian yang akurat.

“Dengan itu pembicaraan dan tindakan para pelayan pastoral betul-betul  untuk kepentingan umat dan warga masyarakat seluruhnya (bonnum communae),” katanya.

Uskup Sipri juga menyebut bahwa option for and with the poor adalah prinsip Gereja, “tetapi hal itu dilakukan dengan proses yang baik, antara lain dialog atau diskusi bersama yang adalah adat dan kebiasaan kita.”

Uskup juga mengatakan pihaknya selalu berusaha untuk terus menghimbau untuk menjaga situasi  yang baik, nyaman, dan aman dan bahwa mereka “mendukung tugas Polri untuk pengamanan pelaksanaan G20 dan kunjungan wisatawan maupun pemerintah pusat” di Labuan Bajo.

Ditanyai UCA News terkait terkait posisi keuskupan terhadap masalah-masalah yang disuarakan oleh pengunjuk rasa, ia mengatakan, “tugas saya sebagai uskup sifatnya himbauan umum, bukan hal teknis.”

Keuskupan Ruteng, yang wilayahnya mencakup tiga kabupaten – Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur” aktif berkolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung pariwisata, termasuk dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tahun lalu untuk mempercepat pengembangan pariwisata di Labuan Bajo.

Di sisi lain, sejumlah langkah yang diambil itu memicu kontroversi karena Gereja dianggap tidak kritis pada soal-soal yang berdampak pada masyarakat setempat.

Tahun lalu misalnya Uskup Sipri memicu kontroversi atas dukungannya untuk proyek panas bumi di Wae Sano, Kabupaten Manggarai Barat, di tengah penolakan penduduk setempat dan kelompok Gereja lainnya karena proyek itu dianggap membahayakan ruang hidup warga. Proyek itu disinyalir untuk memenuhi ketercukupan tenaga listrik di kota pariwisata Labuan Bajo.