Warga di daerah mayoritas Kristen, Provinsi Nusa Tenggara Timur [NTT] mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas terkait upaya penetrasi kelompok Muslim yang memperjuang khilafah ke wilayah itu, menyusul laporan baru-baru ini yang mengungkap keberadaan lebih dari seratus anggota kelompok tersebut di Pulau Flores bagian barat.

Yohanis Fransiskus Lema, anggota parlemen yang mewakili provinsi tersebut, mengatakan, aparat hukum tidak boleh menganggap remeh keberadaan kelompok Khilafatul Muslimin yang berusaha mengganti dasar negara Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI] dengan ideologi khilafah.

“Pembiaran sangat berbahaya karena sel-sel pergerakan kelompok ini akan semakin menyebar ke seluruh NTT,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Khilafatul Muslimin dikatakan sebagai cabang dari Hizbut Tahrir Indonesia, sebuah organisasi ekstremis yang dilarang pada tahun 2017 oleh pemerintah karena memperjuangkan ideologi khilafah.

“Polisi harus segera mewaspadai dan mengusut gerakan dakwah dan pendidikan keagamaan sebagai media indoktrinasi dan rekrutmen anggota baru kelompok ini,” tambah Lema.

Ia juga meminta agar polisi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pasuakan Detasemen Khusus 88 Antiteror dan Kejaksaan “segera berkoordinasi untuk mengambil langkah-langkah penindakan tegas” dan “mengedukasi mereka agar kembali ke pangkuan Pancasila dan NKRI.”

Baru-baru ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT melaporkan bahwa terdapat 140 anggota kelompok itu di Kabupaten Manggarai Barat, di ujung barat Pulau Flores.

Jhon Oktavianus, kepala badan itu mengatakan, mereka sedang melakukan pendampingan bagi para anggota itu yang tersebar di tiga kecamatan dan beberapa pulau kecil, di mana mereka sudah berjanji untuk meninggalkan kelompok itu.

Ia mengatakan, meski memiliki kartu anggota, mereka umumnya tidak memahami dengan baik ideologi dari kelompok Khilafatul Muslimin.

Dalam beberapa waktu terkahir, pemerintah Indonesia telah mengambil sikap tegas terhadap keberadaan kelompok ini.

Pada bulan lalu, polisi di Jawa timur menangkap Abdul Qadir Hasan Baraja, 74, yang disebut-sebut sebagai menteri pendidikan kelompok ini  karena mempromosikan ideologi khilafah. Dia dituduh berada di balik serangkaian demonstrasi baru-baru ini, termasuk di Jawa Barat dan di daerah pinggiran Jakarta, menyerukan pembentukan negara Islam.

Petrus Selestinus, seorang lawyer dan juru bicara kelompok Persaudaraan untuk NTT mengatakan pemerintah mesti melihat bahwa ada agenda yang sistematis dari kelompok ekstrimis untuk penetrasi ke NTT.

“Kita tahu bahwa sebelumnya sudah pernah ditangkap anggota kelompok ini yang menyebarkan paham ini secara terbuka,” katanya menyinggung satu pasangan yang ditangkap polisi pada 2020 karena menyebarkan selebaran khilafah di jalan-jalan di Kupang, ibukota NTT.

Ia menjelaskan, penangkapan seorang teroris di wilayah Kabupaten Manggarai Barat pada 2015 juga mesti menjadi peringatan bahwa “kelompok-kelompok ekstrimis ini membawa bahaya besar.”

Stanislaus Riyanta, analis isu terorisme dari Universitas Indonesia mengatakan, kelompok ini memang berusaha menyebar ke seluruh wilayah, termasuk di wilayah mayoritas Kristen, seperti Nusa Tenggara Timur, bahkan ke Papua.

“Di Nusa Tenggara Timur, daerah yang secara ekonomi masih tertinggal dibanding daerah lain menjadi target karena ada isu yang populis untuk disuarakan, [yaitu] kemiskinan sehingga lebih mudah untuk menggalang massa,” katanya kepada UCA News.

Ia mengatakan, pendekatan ekonomi adalah salah satu metode yang mereka pakai, yang amat tergantung pada isu populis yang paling potensial di setiap daerah.

“[Untuk membendung mereka] pemerintah harus lebih dulu menangani masalah-masalah masyarakat, jangan sampai masalah tersebut menjadi isu yang dimainkan kelompok-kelompk anti-pemerintah ini,” katanya.

Berdasarkan data pemerintah tahun 2021, dari 5,48 juta pendudukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mayoritas [53,61 persen] adalah Katolik dan Protestan 36,68 persen, sementara Islam 9,44 persen. Umat Katolik mendominasi Pulau Flores yang diperkirakan lebih dari 90 persen.

Ancaman dari kelompok ekstremis  tetap tinggi di Indonesia, meskipun pihak berwenang terus berusaha menghadang mereka, termasuk menangkap terduga teroris.

Gereja-gereja telah menjadi salah target utama serangan. Pada Minggu Palma tahun lalu, kelompok yang terafiliasi dengan Negara Islam mengebom Katedral Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya, pada 2018, tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur juga dibom.

BACA JUGA: Extremists spark concern in Indonesian Christian province