UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Gereja Katolik Jepang protes hukum gantung terpidana kasus pembunuhan

Juli 29, 2022

Gereja Katolik Jepang protes hukum gantung terpidana kasus pembunuhan

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berbicara selama sidang komisi anggaran di majelis tinggi parlemen di Tokyo pada 12 Desember 2021. Jepang telah melakukan empat eksekusi sejak Kishida menjabat pada Oktober 2021. (Foto: AFP)

Para uskup Katolik menyatakan kesedihan setelah Jepang mengeksekusi seorang terpidana kasus pembunuhan, di mana  mereka menuntut penghapusan hukuman mati dengan mengatakan, “kekerasan karena hukuman mati tidak akan pernah bisa membangun masyarakat yang damai.”

Jepang menghukum gantung Tomohiro Kato,  39 tahun, pada 26 Juli karena membunuh tujuh orang dalam kasus penusukan membabi buta yang fenomenal di Distrik Akihabara, Tokyo pada tahun 2008.

Hukuman mati adalah “serangan terhadap harkat dan martabat pribadi” yang tidak dapat diganggu gugat, “jadi tidak dapat diterima,” kata Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Jepang.

Gereja juga berupaya menghapus hukuman mati di seluruh dunia, kata surat para uskup pada 26 Juli yang ditujukan kepada Perdana Menteri Fumio Kishida dan Menteri Kehakiman Yoshihisa Furukawa.

Hukuman terhadap Kato merupakan eksekusi keempat di bawah pemerintahan Kishida yang menjabat pada Oktober 2021. Tiga eksekusi pertama dilakukan Desember lalu.

Surat para uskup itu mengenang eksekusi tahun 2018 terhadap enam anggota sekte bernama Aum Shinrikyo, yang dihukum karena membunuh 13 orang dalam serangan kimia di kereta bawah tanah di Tokyo pada tahun 1995.

“Pada 26 Juli 2018, enam terpidana mati terkait serangan kimia itu dieksekusi sekaligus. Saya takut bangsa ini berani memilih hari yang sama dan sekali lagi melenyapkan seorang manusia yang mengakui hidupnya tidak layak untuk hidup,” kata surat yang dikeluarkan oleh Uskup Wayne Francis Berndt OFMCap, ketua komisi tersebut.

Dia juga merujuk pada junta di Myanmar yang mengeksekusi empat tahanan politik pekan lalu, eksekusi semacam itu yang pertama dalam lebih dari tiga dekade.

Pemerintah Jepang mengecam eksekusi tersebut dan mengungkapkan kekhawatiran bahwa eksekusi itu akan “membuat  isolasi lebih lanjut” bagi Myanmar di komunitas internasional.

“Namun, kami sangat khawatir” pemerintah Jepang telah mengambil langkah kekerasan yang sama yang dapat menyebabkan “penurunan status internasionalnya,” kata surat itu.

“Kekerasan hukuman mati tidak akan pernah bisa membangun masyarakat yang damai. Sebaliknya, kekerasan itu akan menciptakan kekerasan baru,” kata surat itu.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia, termasuk Amnesty International juga menentang eksekusi tersebut.

Hukuman gantung terhadap Kato “adalah serangan tidak berperasaan terhadap hak untuk hidup. Terlepas dari kejahatan yang dia lakukan, dia seharusnya tidak boleh  mengalami perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat di tangan negara,” kata Hideaki Nakagawa, direktur Amnesty International Jepang, dalam sebuah pernyataan.

Nakagawa mengatakan Kato sedang dalam proses pengajuan banding  kedua.

“Melakukan eksekusi selama permintaan pengadilan ulang jelas melanggar perlindungan internasional yang ditetapkan untuk melindungi hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati,” katanya.

Amnesty juga menuntut agar Jepang mendeklarasikan “moratorium tentang eksekusi sebagai langkah pertama menuju penghapusan hukuman mati sepenuhnya – dan mengubah semua hukuman mati menjadi hukuman penjara.”

Sumber: Japan execution sparks Church call for abolition

 

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2024. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi