UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Presiden baru Sri Lanka minta namanya dihapus dari petisi bom Paskah

Juli 29, 2022

Presiden baru Sri Lanka minta namanya dihapus dari petisi bom Paskah

Bendera-bendera hitam dikibarkan di depan Gereja St. Antonius di Kolombo pada 21 Agustus sebagai bentuk protes terhadap dugaan kegagalan untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas serangan Minggu Paskah tahun 2019. (Foto: AFP/UCAN file)

Para aktivis marah kepada presiden Sri Lanka yang baru terpilih yang meminta kepada Mahkamah Agung untuk menghapus namanya sebagai penangunggung jawab dalam petisi yang diajukan terkait pemboman Minggu Paskah tahun 2019.

Asosiasi Pengacara Sri Lanka, para imam Katolik, para korban serangan Paskah dan kerabat dari korban meninggal telah mengajukan 12 petisi terkait hak-hak mereka.

Presiden Ranil Wickremesinghe disebutkan sebagai salah satu penanggung jawab dalam petisi itu yang menyatakan bahwa hak-hak dasar mereka dilanggar karena ia  tidak mengambil tindakan meskipun ia memiliki kemampuan untuk mencegah serangan itu.

Anthony Fernando, korban dari Gereja St. Sebastian di Katuwapitiya, mengatakan serangan itu terjadi ketika Wickremesinghe menjadi perdana menteri dan pemerintah tidak mengambil tindakan apa pun untuk mencegahnya.

“Jika dia benar-benar jujur, kami meminta dia untuk datang ke pengadilan dan mengatakan yang sebenarnya. Wickremasinghe harus mengeluarkan semua hasil penyelidikan komisi presiden,” kata Fernando, yang memperjuangkan keadilan bagi para korban.

Laporan mengatakan badan intelijen India telah menerima informasi langsung dan sensitif tentang empat kali serangan itu.

Mantan Presiden Maithripala Sirisena, mantan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe, kabinet pemerintahan sebelumnya dan jaksa agung disebutkan sebagai pihak yang bertanggung jawab  yang disampaikan dalam petisi tersebut.

Kardinal Malcolm Ranjith menuduh mantan pemimpin politik saat ini, jaksa agung dan dinas intelijen gagal bertindak, seraya menambahkan bahwa dia telah mengirim dokumen yang meminta hasil temuan  lain dari laporan komisi itu tetapi ia tidak menerimanya.

Prelatus itu juga mendesak Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) untuk membentuk mekanisme untuk menyelidiki serangan itu.

Seorang imam Katolik dari Keuskupan Agung Kolombo mengatakan Gereja tidak senang dengan investigasi pengeboman tersebut.

“Kami sangat ingin mengetahui kebenaran. Tampaknya para penguasa yang bertanggung jawab untuk mengungkapkan kebenaran berusaha menyembunyikannya,” kata imam yang tidak  disebutkan namanya itu.

Seorang pengacara yang mewakili Presiden Wickremesinghe mengajukan keberatan di hadapan Mahkamah Agung dan mengatakan karena kliennya telah terpilih sebagai presiden, tidak mungkin mengajukan kasus terhadapnya berdasarkan Pasal 35 konstitusi.

Dia bersikeras agar kliennya segera dibebaskan dari petisi itu.

Pengacara lain yang muncul atas nama mantan Presiden Maithripala Sirisena menyampaikan kepada pengadilan bahwa kliennya meminta pencabutan  nama Presiden Wickremesinghe, yang telah disebutkan sebagai penanggung jawab dalam petisi.

Gereja menolak seruan baru-baru ini dari presiden untuk meninjau penyelidikan atas serangan Paskah dan menolak untuk mengundang polisi Inggris untuk melakukan penyelidikan independen.

Pastor Cyril Gamini, anggota komite keuskupan agung yang mencari kebenaran serangan Minggu Paskah, mengatakan Presiden Wickremesinghe menyalahgunakan pengeboman Paskah.

Dia mengatakan Wickremesinghe memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan dukungan dari badan kepolisian internasional untuk menyelidiki serangan sebelum pergantian pemerintahan pada tahun 2019.

Sumber: Sri Lankan presidents petition move riles activists

 

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2024. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi