UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

ASIA PEKAN INI: Dunia kecam junta Myanmar terkait eksekusi para aktivis

Juli 31, 2022

ASIA PEKAN INI: Dunia kecam junta Myanmar terkait eksekusi para aktivis

Aktivis demokrasi Kyaw Min Yu, juga dikenal sebagai 'Jimmy' (kiri), dan mantan anggota parlemen Maung Kyaw, yang juga bernama Phyo Zeya Thaw, dalam foto-foto tak bertanggal yang dirilis oleh Tim Informasi Militer Myanmar pada 21 Januari. (Foto: AFP)

Setiap akhir pekan, UCA News merangkum berita-berita utama terkait Gereja Katolik dari seluruh wilayah di Asia. Berikut adalah berita-berita utama selama pekan ini. Anda juga bisa menyimaknya lewat Podcast dalam Bahasa Inggris dengan mengklik di sini


MYANMAR: Junta Myanmar mengeksekusi aktivis pro-demokrasi

Junta militer Myanmar mengeksekusi empat tahanan politik yang memicu kemarahan global. Para tahanan itu termasuk Phyo Zeya Thaw, mantan anggota parlemen dari Partai Liga Nasional Demokrasi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, dan aktivis demokrasi terkemuka Kyaw Min Yu, yang dikenal sebagai Jimmy.

Media pemerintah melaporkan pada Senin bahwa eksekusi para tahanan itu dilakukan di penjara Insein di Yangon. Pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati kepada mereka pada Januari dan banding mereka kemudian ditolak. Eksekusi tersebut adalah yang pertama di negara yang dilanda konflik itu dalam lebih dari tiga dekade.

Dewan Keamanan PBB mengecam eksekusi tersebut dan menyerukan penghentian segera kekerasan dan pembebasan semua tahanan politik.

Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (HAM) menyebut eksekusi tersebut sebagai “tindakan barbarisme yudisial.” Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Australia, Kanada, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, dan Korea Selatan juga mengecam keras eksekusi tersebut.

Ketakutan dan kecemasan tumbuh di dalam Myanmar karena junta dapat mengeksekusi lebih banyak tahanan politik. Sekitar 74 orang dalam tahanan telah dijatuhi hukuman mati dan 41 lainnya dijatuhi hukuman mati secara in absentia (tanpa kehadiran terdakwa) sehingga totalnya menjadi 115, menurut Asosiasi Bantuan Tahanan Politik.


FILIPINA: Keuskupan di Filipina ajak umat bantu korban dan gereja yang rusak akibat gempa

Para pejabat Gereja membuat permohonan bantuan setelah gempa bumi dahsyat melanda Filipina utara pada Rabu. Gempa 7 SR menewaskan sedikitnya lima orang, lebih dari 150 luka-luka dan merusak bangunan termasuk gereja dan situs bersejarah di Provinsi Arba, Pulau Luzon.

Rumah sakit terpaksa mengevakuasi para pasien di tengah kekhawatiran bangunan akan runtuh akibat retak. Keuskupan Agung Tuguegarao mengatakan gereja dan situs bersejarah mengalami retak-retak sementara lonceng gereja jatuh. Keuskupan Agung itu meminta bantuan untuk masyarakat yang berdampak yang menghadapi masa-masa sulit sejak gempa terjadi.

Para anggota Angkatan Bersenjata Filipina membantu mengevakuasi pasien dari rumah sakit setelah gempa bumi melanda Filipina utara pada 27 Juli. (Foto disediakan)

Pejabat pemerintah mengatakan gempa tersebut menyebabkan gangguan listrik, tanah longsor yang menutupi jalan-jalan di lebih dari 10 kota dan hampir 300 kota kecil di Provinsi Ilocos dan Provinsi Pegunungan.

Gempa bumi sering melanda Filipina karena negara itu berada di “Cincin Api” Pasifik, yang membentang dari Jepang melalui Asia Tenggara dan melintasi Pasifik. Para pejabat mengatakan gempa Hari Rabu itu adalah terkuat yang tercatat dalam beberapa tahun.


INDIA: Buntut polemik liturgi, Vatikan minta seorang uskup agung mengundurkan diri

Seorang uskup agung di Negara Bagian Kerala di India selatan mengundurkan diri menyusul perintah Vatikan atas dugaan pembangkangannya atas pelaksanaan reformasi liturgi yang disetujui oleh sinode Gereja Siro-Malabar Ritus Timur.

Uskup Agung Antony Kariyil, vikaris uskup agung utama Keuskupan Agung Ernakulam-Angamaly, menyatakan kesediaannya mengundurkan diri pada Selasa, enam hari setelah ia dipanggil ke Duta Besar Vatikan di New Delhi, ibu kota negara itu.

Sebuah gereja Siro-Malabar di Kochuthovala di Negara Bagian Kerala, India. (Foto: AFP/ arsip UCAN)

Para pejabat di keuskupan agung itu mengatakan Duta Besar Vatikan Uskup Agung Leopoldo Girelli mengeluarkan surat yang memintanya untuk mengundurkan diri. Sekelompok imam mengadakan pertemuan darurat untuk menentang kebijakan Vatikan tersebut.

Pengunduran diri itu adalah yang terbaru dalam perselisihan liturgi Gereja yang sudah berlangsung lama. Selama lebih dari empat dekade, Gereja terpecah dalam masalah merayakan Misa. Satu kelompok ingin merayakan Misa dengan menghadap ke altar dalam upaya memulihkan liturgi kuno, sementara kelompok lain, yang dipimpin oleh Keuskupan Agung Ernakulam-Angamaly, menentangnya.


CHINA: Kesepakatan Sino-Vatikan dituding jadi pemicu pembongkaran gereja di China

Seorang imam Katolik di China menyalahkan Partai Komunis China karena mengeksploitasi perjanjian China-Vatikan untuk melancarkan penindasan terhadap klerus Katolik.

Pastor Dong Baolu, seorang imam dari Keuskupan Zhengding di Provinsi Hebei, China utara, mengatakan sebagai bagian dari penindasan yang sedang berlangsung, sebuah gereja bawah tanah di desa Youtong dirobohkan bulan lalu. Kejadian itu memicu kecemasan di kalangan ratusan umat Katolik setempat yang menggunakan gereja itu untuk pertemuan dan Misa.

Para pekerja membongkar gereja Katolik bawah tanah di Desa Youtong, Provinsi Hebei, China pada akhir bulan lalu. (Foto: RFA)

Imam itu mengatakan pihak berwenang menyewa pekerja untuk melakukan pembongkaran setelah dia menolak menandatangani perjanjian untuk bergabung dengan Asosiasi Patriotik Katolik China yang disetujui negara. Dia mengatakan hampir semua klerus di keuskupan telah bergabung dengan Gereja yang diakui negara itu.

Pastor Baolu mengatakan tindakan membongkar Gereja bawah tanah dimulai setelah Vatikan menandatangani kesepakatan dengan China pada tahun 2018, yang diperbarui pada tahun 2020. Vatikan berupaya menyatukan sekitar 12 juta umat Katolik yang terbagi di antara Gereja yang diakui negara dan Gereja yang bersekutu dengan Vatikan. Para kritikus mengatakan kesepakatan itu memberi China kesempatan untuk melenyapkan gereja independen (bawah tanah).


INDONESIA: Penetrasi kelompok pendukung khilafah di NTT picu keprihatinan

Orang Kristen di Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap kelompok radikal Islam yang menyebar cepat di wilayah tersebut.

Yohanis Fransiskus Lema, seorang anggota parlemen beragama Katolik memperingatkan bahwa institusi keamanan harus menanggapi serius ancaman kelompok radikal Khilafatul Muslimin, yang bertujuan mendirikan khilafah di Indonesia.

Para anggota Hizbut Tahrir Indonesia mengadakan demonstrasi menyerukan pembentukan khalifah selama rapat umum di Malang, Jawa Timur, dalam foto file ini. (Foto: AFP)

Dia mengatakan ideologi kelompok itu mengancam persatuan dan toleransi. Laporan media menunjukkan kelompok radikal itu memiliki lebih dari 100 anggota di provinsi itu dan sel-selnya terus diperluas.

Orang-orang Kristen prihatin atas penangkapan baru-baru ini terhadap beberapa anggota kelompok tersebut oleh Densus 88 Anti-teror. Khilafatul Muslimin dikatakan sebagai cabang dari Hizbut Tahrir Indonesia, organisasi yang telah dinyatakan terlarang pada 2017.


SRI LANKA: Serangan brutal terhadap para demonstran di Sri Lanka

Para uskup Katolik di Sri Lanka mengecam pasukan keamanan atas serangan brutal terhadap para demonstran tak bersenjata dan awak media saat menghancurkan kamp utama pengunjuk rasa anti-pemerintah di ibu kota Kolombo, Jumat lalu.

Militer, polisi, dan pasukan khusus secara paksa membersihkan kamp protes di depan Istana Presiden atas perintah Presiden Ranil Wickremesinghe.

Para imam Katolik berjalan melewati tenda-tenda yang dipasang para demonstran di dekat Sekretariat Presiden di Kolombo pada 24 Juli 2022. (Foto: Arun Sankar/ AFP)

Dalam sebuah pernyataan, para uskup Katolik mengatakan penindasan “akan semakin memperburuk kerusuhan massal dan merusak citra negara di mata masyarakat internasional.” Para uskup juga mendesak presiden baru untuk melindungi hak dan demokrasi dari setiap warga negara yang diabadikan dalam konstitusi negara.

Kamp protes telah menjadi pusat protes nasional selama berbulan-bulan yang secara efektif menggulingkan dinasti Rajapaksa yang dipersalahkan atas krisis ekonomi terburuk negara itu sejak kemerdekaannya dari Inggris tahun 1948.


KAMBOJA: Laporan AS tentang perdagangan manusia di Kamboja memiliki bias politik

Seorang pejabat Gereja di Kamboja mengatakan laporan AS baru-baru ini tentang perdagangan manusia yang menempatkan negara itu sebagai terburuk di dunia adalah “bias secara politik.”

Savong Duong, anggota Komisi Antaragama yang mewakili komunitas Katolik Kamboja, mengatakan laporan yang dirilis pekan lalu menempatkan negara itu di peringkat terbawah karena AS memiliki “kebijakan anti-China” dan menganggap Kamboja dekat dengan China.

Seorang wanita berdoa di depan seorang biksu di Phnom Penh. Kelompok-kelompok HAM mengatakan krisis ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19 telah memaksa banyak orang Kamboja untuk mempertaruhkan keberuntungan mereka dengan perdagang manusia. (Foto: Luke Hunt/UCA News)

Laporan Perdagangan Manusia tahun 2022 pemerintah AS menurunkan status Kamboja ke tingkat 3, mendaftarkannya di antara negara-negara dengan catatan perdagangan manusia terburuk. Laporan itu juga menuduh pemerintah korup dan enggan membawa kasus perdagangan manusia ke ranah hukum.

Kamboja termasuk di antara 21 negara termasuk China dan Rusia dalam daftar tingkat 3. Negara-negara Asia lainnya dalam daftar dengan kinerja terburuk adalah Afghanistan, Brunei, Makau, Malaysia, Myanmar, Korea Utara, dan Vietnam.


BANGLADESH: Larangan ke Sundarbans membuat warga Bangladesh resah

Ribuan penduduk desa pesisir di Bangladesh selatan berada dalam kesulitan karena pemerintah telah melarang akses ke Sundarbans, hutan bakau terbesar di dunia, selama tiga bulan dengan alasan perlindungan sumber daya alam.

Penduduk desa setempat mengatakan larangan dari Juni hingga Agustus membuat mereka kehilangan mata pencaharian seperti memancing, menangkap kepiting, dan memanen madu, tanpa menawarkan kompensasi apa pun. Pejabat pemerintah mengakui larangan itu menimbulkan kesulitan bagi masyarakat lokal, tetapi mengatakan mereka akan menuai manfaatnya.

Penangkapan ikan dan kegiatan lainnya di Sundarbans telah dihentikan dari Juni hingga Agustus. (Foto: Stephan Uttom/UCA News)

Sundarbans memiliki 210 jenis ikan putih, 24 jenis udang dan 14 jenis kepiting. Ikan bertelur di saluran Sundarbans selama musim kawin dari Juni hingga Agustus.

Setidaknya 600.000 orang secara langsung atau tidak langsung bergantung padanya untuk mencari nafkah. Pemerintah memperoleh sekitar 680.000 dolar AS setiap tahun dari izin yang dikeluarkannya kepada mereka yang mencari akses ke Sundarbans untuk mata pencaharian.


KOREA SELATAN: Krisis iklim memburuk di Semenanjung Korea

Sebuah laporan Badan Meteorologi Korea Selatan memperingatkan Semenanjung Korea bersiap menghadapi krisis iklim parah di tengah bencana alam seperti kenaikan suhu, hujan lebat, dan kebakaran hutan.

Dalam analisis iklim 2021, badan negara itu menunjukkan dampak kehidupan sehari-hari dan kegiatan industri secara bertahap berkontribusi terhadap gelombang panas yang memecahkan rekor. Suhu rata-rata nasional dari 13,2 derajat hingga 24,7 derajat Celcius, tertinggi sejak 1973.

Sebuah kebakaran hutan di Uljin dan Samcheok di Korea Selatan pada Maret tahun ini. Di Semenanjung Korea, kebakaran hutan skala besar sering terjadi karena perubahan iklim. (Foto: Gyeongsangbuk-do/Catholic Times)

Dengan tren emisi gas rumah kaca saat ini, Korea akan mengalami kenaikan suhu tahunan rata-rata sebesar 1,8 derajat Celcius.

Kelompok Katolik dan pemerhati lingkungan telah meminta pemerintah mengubah kebijakan lingkungannya dan secara ketat menerapkan undang-undang unruk menetralkan karbon untuk mengurangi emisi karbon. Pada Mei, kelompok tersebut melakukan tur nasional selama 40 hari untuk meningkatkan kesadaran tentang lingkungan.

Sumber: World condemns Myanmar junta for execution of activists

 

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2024. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi