UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Aktivis kritik klaim pemerintah Indonesia dalam sidang di Dewan HAM PBB

Nopember 14, 2022

Aktivis kritik klaim pemerintah Indonesia dalam sidang di Dewan HAM PBB

Warga Papua mengadakan unjuk rasa di Kabupaten Yahukimo pada 15 Maret untuk menentang usulan pemerintah Indonesia untuk pemekaran wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, dengan menambahkan enam provinsi dari dua provinsi yang ada - Papua dan Papua Barat. (Foto tersedia)

Aktivis hak asasi manusia (HAM) mengkritik klaim-klaim pemerintah Indonesia dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB, termasuk terkait penanganan masalah di Papua.

Mereka menyebut, sejumlah klaim dalam sidang UPR putaran ke-4 di Geneva pada 9 November itu, “berbanding terbalik dengan situasi yang sebenarnya, yang juga telah dilaporkan oleh masyarakat sipil Indonesia melalui alternatif laporan yang dikirimkan pada bulan Maret 2022.”

Dalam sidang UPR itu, Indonesia diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly.

Terkait pembela HAM dan kebebasan berpendapat, Menteri Laoy mengklaim dalam sidang itu bahwa pemerintah selalu selalu bekerja sama dengan pembela HAM, organisasi masyarakat sipil, jurnalis, dan elemen sipil lainnya dalam rangka perlindungan HAM.

Sementara dalam isu impunitas, pemerintah menekankan pemberian reparasi untuk korban dan bahwa mekanisme non-yudisial merupakan pelengkap untuk mekanisme yudisial dan beranji akan menginvestigasi dengan baik pelanggaran HAM berat masa lalu.

Demikian juga halnya dengan isu hak asasi manusia di Papua, di mana ia menyampaikan bahwa sebagian besar kasus-kasus kekerasan di Papua telah diselidiki dan pelakunya telah diberi hukuman.

Nurina Savitri, manajer kampanye Amnesty International Indonesia menyatakan, dalam sidang itu, pemerintah “tidak memberikan informasi utuh mengenai situasi HAM” di Indonesia.

Terkait isu Papua, kata dia, “kenyataannya tidak ada kasus-kasus yang melibatkan aparat keamanan di Papua, termasuk pembunuhan di luar hukum, yang sebelumnya berhasil diusut tuntas dan diadili di pengadilan yang independen. “

“Di dalam laporan, pemerintah hanya menyampaikan situasi di Papua dari perspektif pembangunan infrastruktur, kesejahteraan, padahal di saat yang bersamaan kekerasan berlanjut. Tentu tidak adil menjawab segala kekerasan ini hanya dengan jargon pembangunan infrastruktur,” katanya.

Ia juga menyoroti berulangnya pelanggaran terhadap hak masyarakat Papua atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai, serta kecenderungan pemerintah untuk menguatkan pendekatan keamanan.

“Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa dunia internasional harus bisa membedakan antara persoalan HAM di Papua dengan tindakan penegakan hukum yang sah. Pertanyaannya, apakah pemerintah Indonesia sudah bisa membedakannya?” ujar Nurina.

“Pembunuhan di luar hukum, pembungkaman ekspresi, terhadap masyarakat sipil Papua bukanlah tindakan penegakan hukum, itu jelas pelanggaran HAM,” tambahnya.

Yuli Langowuyo, direktur Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPC) Fransiskan di Papua mengatakan, “pemerintah Indonesia perlu serius melakukan upaya pemenuhan HAM termasuk untuk kebebasan berekspresi dlm konteks Indonesia dan Papua.

Ia misalnya menyoroti draft revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana saat ini yang masih mencantumkan pasal tentang meminta izin untuk melakukan aksi unjuk rasa.

“Itu bertentangan dengan semangat demokrasi di Indonesia dan akan semakin represif. Apalagi di Papua, angka kekerasan karena pembatasan hak bebas berekspresi bisa semakin naik,” katanya.

Ia juga menyoroti klaim pemerintah terkait banyak pembangunan infrastruktur dan pemekeran wilayah yang dianggap membantu Papua, yang disebutnya tidak menyasar akar masalah.

“Ada akar masalah penting yang dihindari oleh pemerintah Indonesia, soal status politik Papua dalam Indonesia. Ini akar konflik dan ketidakadilan di tanah Papua, dengan tambahan banyak masalah sosial yang lainnya,” katanya.

Ia mengatakan, situasi Papua disebut oleh kurang lebih sembilan negara dalam sesi UPR untuk Indonesia.

“Artinya mata dunia internasional tidak tertutup untuk melihat situasi ketidakadilan di tanah Papua,” katanya.

Papua adalah bekas jajahan Belanda yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1961. Namun, Indonesia kemudian mencaplok wilayah itu.

Konflik terus terjadi di wilayah itu. Masih kuatnya gerakan separatisme mendorong Indonesia mempertahankan kehadiran militer yang besar di Papua.

Menurut Amnesty Internasional Indonesia, salama tahun ini, 51 orang ditangkap dan mengalami kekerasan terkait unjuk rasa damai. Lembaga itu juga melaporkan 95 warga sipil di Papua menjadi korban pembunuhan di luar hukum pada 2018-2021.

Sumber: Rights activists slam Indonesias baseless claims at UN

 

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2022. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi