UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

PBB desak perlindungan hak-hak kaum minoritas di Myanmar

Nopember 18, 2022

PBB desak perlindungan hak-hak kaum minoritas di Myanmar

Para pengungsi Rohingya mendengarkan seorang pembicara selama pertemuan pada 'Hari Peringatan Genosida' yang menandai peringatan lima tahun melarikan diri dari Myanmar akibat serangan militer, di sebuah kamp pengungsi, di Ukhia pada 25 Agustus 2022. (Foto: AFP)

Sebuah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta junta Myanmar untuk segera mengakhiri semua pelanggaran hukum internasional dan memastikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi semua orang di Myanmar, termasuk Rohingya dan minoritas lainnya.

Komite Majelis Umum PBB Ketiga mengadopsi resolusi tentang situasi HAM Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar pada 16 November.

Itu dikejutkan oleh temuan Misi Pencari Fakta Internasional Independen di Myanmar “tentang bukti pelanggaran HAM serius dan pelanggaran yang diderita oleh Muslim Rohingya dan minoritas lainnya, yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar, yang merupakan kejahatan paling parah berdasarkan hukum internasional.”

Resolusi tersebut juga menegaskan kembali keprihatinannya yang mendalam atas penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh keamanan dan angkatan bersenjata Myanmar, pemindahan paksa warga sipil yang terus berlanjut, perekrutan anak-anak, penculikan, penahanan sewenang-wenang, pembunuhan dan serangan terhadap sekolah, rumah sakit, tempat ibadah dan pertemuan warga sipil.

“Semuanya itu sebagai upaya melindungi hak-hak warga sipil di Myanmar, termasuk Rohingya, akan sia-sia jika akar masalahnya tidak ditangani dengan baik, menekankan militer sebagai pelaku utama semua kejahatan terhadap kemanusiaan, harus dimintai pertanggungjawaban sesegera mungkin,” kata perwakilan Myanmar menanggapi resolusi tersebut.

Perwakilan Myanmar di PBB selaras dengan Pemerintah Persatuan Nasional, yang dibentuk oleh politisi terpilih yang digulingkan junta dalam kudeta tahun lalu.

Perwakilan Bangladesh menyambut baik persetujuan resolusi tersebut, seraya mencatat bahwa akar penyebab krisis harus diatasi dan peran yang lebih besar dari negara-negara kawasan diperlukan untuk menghindari krisis kawasan.

Lebih dari 740.000 Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh menyusul tindakan keras militer tahun 2017 dan tetap tinggal di kamp-kamp di negara tetangga.

Di Myanmar, sekitar 600.000 Rohingya masih menghadapi diskriminasi yang diberlakukan oleh pihak berwenang, seperti dicabut hak kewarganegaraannya, kebebasan bergerak dan akses ke layanan penting.

Laporan misi pencari fakta PBB menemukan militer Myanmar melakukan empat dari lima tindakan yang merupakan genosida terhadap Rohingya. Dikatakan panglima militer Min Aung Hlaing dan lima jenderal senior lainnya harus dituntut atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Myanmar menganggap Rohingya sebagai orang Bengali, dengan mengatakan mereka adalah penyusup dari negara tetangga Bangladesh meskipun banyak nenek moyang mereka telah tinggal di negara tersebut selama beberapa dekade.

Negara Asia Tenggara yang dilanda konflik itu menghadapi krisis politik, ekonomi dan kemanusiaan setelah kudeta militer pada 1 Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis.

Junta Myanmar telah menghadapi tekanan yang meningkat dari komunitas internasional atas pelanggaran HAM terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine karena proses terhadap Myanmar dan para pemimpin militernya sudah berlangsung di Mahkamah Internasional.

Sumber: UN calls for protection of Myanmar minority rights

 

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2022. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi