UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Warga desa di Flores tolak proyek geothermal yang didukung keuskupan

Nopember 18, 2022

Warga desa di Flores tolak proyek geothermal yang didukung keuskupan

Penduduk desa Wae Sano di Pulau Flores yang mayoritas beragama Katolik di Indonesia memegang spanduk memprotes proyek panas bumi yang didukung Gereja pada 15 November. (Foto disediakan)

Meski didukung gereja, warga desa di Pulau mayoritas Katolik Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur menolak sebuah proyek geothermal yang mereka klaim akan mengganggu hidup mereka.

Dalam sebuah kegiatan sosialisasi lanjutan proyek itu pada 15 November, tim dari Kantor Staf Presiden dan perusahan milik negara PT Geo Dipa Energi melibatkan imam kapelan dari Gereja Katolik Paroki St Michael Nunang dan anggota Tim Komite Bersama, sebuah forum yang dibentuk tahun lalu oleh pemerintah, perusahan dan Keuskupan Ruteng untuk meloloskan proyek itu.

Namun, warga di Desa Wae Sano, Kabupaten Manggarai Barat itu, yang semuanya Katolik memilih meninggalkan ruang pertemuan dan menyatakan tetap nenentang proyek itu.

Fransiskus Napang, perwakilan warga membacakan sebuah pernyataan sikap, di mana mereka menyatakan tetap menolaknya.

“Kami telah menyatakan berulang kali bahwa kami menolak proyek ini,” katanya.

Setelah itu, sekitar 30-an warga termasuk ibu-ibu meninggalkan ruang pertemuan dan hanya tersisa 15 warga desa yang masih bertahan, demikian menurut laporan media lokal Floresa.co.

Venansius Haryanto, peneliti dari Sunspirit for Justice and Peace yang berbasis di Labuan Bajo, ibukota Kabupaten Manggarai Barat mengatakan respon warga yang konsisten menentang proyek itu meskipun perusahan dan pemerintah menghadirkan perwakilan dari pihak gereja dengan jelas “memberi peringatan kepada Gereja bahwa yang sedang dipertahankan oleh warga adalah sesuatu yang sangat berharga bagi mereka, ruang hidup dalam segala dimensinya” sehingga mereka berani berbeda sikap dengan keuskupan.

“Lebih dari itu, ini sebenarnya cara warga atau umat mendidik Gereja Keuskupan Ruteng agar secara konsisten menerapkan nilai-nilai lingkungan sebagai spirit dasar pembangunan sebagaimana yang telah digariskan dalam banyak dokumen Gereja, seperti Laudato si,” katanya.

“Seharusnya Gereja institusi Keuskupan Ruteng malu dengan sikap umat Wae Sano yang lebih sadar dengan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan,” tambahnya.

Ia mengatakan, jika keuskupan tidak berani mengubah cara pandang dan pilihan sikapnya karena sudah terlanjur mendukung proyek itu, “minimal harus menghentikan seluruh inisiatifnya untuk selalu bersama pemerintah dan perusahaan untuk mempengaruhi umat.

Dukungan keuskupan terhadap proyek itu bermula dari surat Uskup Siprianus Hormat pada Mei 2020 kepada Presiden Joko Widodo yang berisi rekomendasi agar proyek itu dilanjutkan.

Sikapnya itu menuai protes dari warga desa yang menudingnya telah mengabaikan suara mereka.

Sikap keuskupan itu memicu keterbelahan di dalam Gereja Katolik sendiri karena lembaga Gereja lainnya seperti Komisi Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) Ordo Fratrum Minorum dan JPIC SVD tetap menolak karena khawatir akan dampak proyek itu bagi kehidupan warga desa.

Valens Dulmin, dari bagian advokasi JPIC Fransiskan, mengatakan “pada prinsipnya kami mengikuti sikap masyarakat setempat sebagai kelompok yang paling terdampak proyek ini.”

“Sikap kami tidak berubah dan kami sudah menerbitkan kertas posisi yang menjelaskan alasan sikap itu,” katanya.

Ia mengatakan, meskipun proyek itu diklaim ramah lingkungan, namun ada sejumlah soal serius yang hingga kini belum jelas yakni terkait ancaman relokasi warga dan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi bencana akibat proyek itu, mengingat di sejumlah wilayah lainnya di Indonesia proyek geothermal memicu bencana, termasuk karena masalah kebocoran gas beracun.

Romo Marthen Jenarut, Ketua JPIC Keuskupan Ruteng hanya mengatakan bahwa sikap lembaganya menghormati hak-hak dasar masyarakat yang “harus tetap dilindungi dan kondisi lingkungan hidup harus tetap terjaga.”

Yando Zakaria dari Kantor Staf Kepresidenan mengatakan, mereka tetap menargetan proyek itu bisa berjalan dan berharap warga bisa berubah sikap.

Ia menyaatakan ia hadir ke tempat itu sesuai dengan hasil kesepakatan dengan keuskupan untuk melakukan pendekatan dengan warga.

Ia menyatakan, pemerintah telah melakukan penyesuaian rencana dengan mengubah prioritas pengeboran ke titik yang lebih jauh dari pemukiman masyarakat, dari semula titik yang berjarak 30 meter dari pemukiman ke titik yang lebih jauh 150 meter dari pemukiman.

“Pemerintah yakin bahwa secara teknologi, secara ekonomi, dan juga secara sosial proyek geothermal ini layak untuk dilanjutkan,” katanya.

Proyek ini yang dikategorikan sebagai proyek strategis nasional, ditargetkan akan memanfaatkan potensi energi 35 MW di desa yang berasa di bagian barat Pulau Flores itu.

Pulau Flores telah menjadi sasaran ekspansi proyek geothermal dengan target di 17 lokasi, menyusul penetapan pulau itu sebagai pulau geothermal yang digadang-gadang pemerintah sebagai bagian dari transisi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan.

Sumber: Indonesian villagers spurn church backed energy project

 

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2022. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi